kode alam mancing

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka pendaftaran Rekrutmen Bersama pada hari ini, Kamis (11/5).

Bagi para calon pelamar yang akan mendaftar, linkRekrutmen Bersama BUMN 2023 yang resmi hanya dirilis oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Link Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Dilansir dari Instagram @fhci.bumn,link Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi hanya di laman https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Tidak ada jalur atau situs lain yang digunakan untuk mengirim lamaran.

Link pendaftaran tersebut hanya dapat diakses selama proses rekrutmen berlangsung. Selain dari link FHCI, para pelamar diminta untuk tidak mengakses situs lain yang dikhawatirkan berisi scam.

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Sebelum mendaftar, pastikan para calon pelamar telah memenuhi persyaratan Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Di antaranya:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Jadwal dan Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui pelamar pada Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini. Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

1. Registrasi

Di tahap registrasi ini meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 11-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak

Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen).

Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni - 21 Juni 2023 dan diumumkan hasilnya Juli 2023.

3. Tes Bahasa Inggris

Tahap ketiga yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris. Pelamar harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.

Tes Bahasa Inggris berlangsung pada 20 Juli - 22 Juli 2023 dan diumumkan hasilnya pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN

Tahap keempat, para pelamar akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN dan dilakukan pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

• Tes Kompetensi Bidang
• User interview
• Sosmed Analytic & Digital
• Mindset
• Medical Check Up(MCU)

5. Pengumuman Final

Tahap kelima yaitu pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN, dan di-input melalui sistem yang akan dilakukan pada Agustus 2023.

Itulah informasi mengenai link Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Seluruh proses rekrutmen ini tentunya gratis alias tidak dipungut biaya.

surga memancing

Kemenkeu Bicara Peluang Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jelang Pemilu 2024******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan(Kemenkeu) bicara soal peluang kenaikan tarif cukai rokokjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Nanti sambil jalan. Nanti tentunya kami akan mengikuti mekanisme di DPR, kami akan membahas di UU APBN 2024 untuk kepastiannya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).

"Satu tahap itu memang harus dilakukan dan sudah disepakati untuk jangka menengah 2 tahun, tetapi secara hukum, secara ketentuan regulasi, tetap harus kami bahas dan mendapat penetapan dari DPR," imbuhnya.

Askolani berharap tidak ada banyak perubahan angka penerimaan negara dari cukai rokok di masa Pemilu tahun depan. Namun, ia menuturkan ada dua faktor yang berpengaruh.

"Mudah-mudahan enggak banyak perubahan (setoran cukai di masa Pemilu 2024). Kita tahu biasanya mengenai penerimaan cukai itu tergantung, satu, kebijakan tarifnya, kedua, produksinya," tuturnya.

"Jadi, tentunya itu menjadi langkah kebijakan yang akan diputuskan tahun depan dan kami akan kelola untuk implementasi dan juga kami monitor," tandas Askolani.

Sebelumnya, kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diterbitkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Tarif cukai rokok yang naik menjadi 10 persen membuat harga jual eceran (HJE) rokok ikut melesat tahun ini. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp234,7 triliun per April 2023.

Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan kepabeanan dan cukai RI per April 2023 mencapai Rp94,5 triliun. Namun, angka ini turun 12,81 persen dari penerimaan tahun lalu.

Agen Perjalanan Xuanjie

Kemenhub Jual Sisa Jatah Mudik Motor Gratis, Tiket Diobral Rp10 Ribu******

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjual sisa kuota program mudik motor gratisatau Angkutan Motor Gratis (MOTIS) buat penumpang umum. Tiket penumpang dijual mulai Rp10 ribu.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono menjelaskan besarnya antusiasme masyarakat yang masih mencari tiket kereta api untuk mudik mendorong DJKA untuk membuka kuota penumpang pada program MOTIS agar dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

"Saat ini tiket penumpang untuk program MOTIS sudah dapat diakses oleh masyarakat pada aplikasi penjualan tiket kereta api yang disediakan oleh operator. Akan terus kami update secara berkala menyesuaikan ketersediaan tiket yang masih tersisa," tutur Djarot dalam keterangan resmi, Kamis (13/4).

Per 13 April 2023, kuota tiket penumpang yang sudah terpakai untuk program MOTIS mencapai 9.208 tiket dan kuota motor yang terpakai sudah mencapai 6.330.

"Supaya kuota tiket penumpang MOTIS dapat seluruhnya dimanfaatkan oleh penumpang, kami memutuskan untuk menyediakan tiket yang tersisa agar dapat dijual oleh operator kepada masyarakat," sebut Djarot.

Lihat Juga : Viral AC Pesawat Mati, Batik Air Minta Maaf

Tiket penumpang khusus program MOTIS dijual mulai Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. Tiket penumpang dijual sangat murah lantaran mendapat subsidi passenger service obligation (PSO) dari DJKA.

Agar dapat membeli tiket dengan harga murah tersebut, Djarot mengimbau agar masyarakat secara berkala mengecek aplikasi penjualan tiket yang disediakan oleh operator. Sebab, tiket untuk mudik dan balik baru akan tersedia di aplikasi pada tanggal yang sama dengan tanggal keberangkatan, mulai pukul 00.00 WIB.

Sementara untuk tiket contra flowakan tersedia di aplikasi pada H-1 dari tanggal keberangkatan mulai pukul 00.00 WIB.

Namun, Djarot menegaskan bahwa tiket penumpang MOTIS yang dibuka untuk umum terbatas kepada lintas-lintas yang masih tersedia.

"Semoga dengan dibukanya tiket penumpang MOTIS untuk umum, dapat mendorong masyarakat agar melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api dan mengurangi kemacetan di jalan raya," kata Djarot.

[Gambas:Video CNN]