livedrawcamboja

Catatan Pastoral Petani

Kemendag Musnahkan 122 Bal Baju Bekas Impor Rp610 Juta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 122 bal baju bekas impor di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp610 juta.

"Kami menggandeng sejumlah instansi terkait berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor. Kali ini, kami musnahkan 122 bal pakaian bekas asal impor di Sulawesi Utara," kata Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, dikutip dari detik finance, Kamis (11/5).

Pemusnahan itu dipimpin oleh Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Erizal Mahatama bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Yang kami khawatirkan pakaian bekas seperti ini, sama seperti yang pernah kami uji dari hasil pengawasan kami sebelumnya, yaitu terbukti mengandung jamur yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia," katanya.

"Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, hal ini juga melanggar Pasal 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor," imbuh Erizal.

Erizal berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

"Pemerintah akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Erizal.

Pakaian bekas memang merupakan barang yang dilarang impornya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kemendag juga telah memusnahkan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru (Riau), Sidoarjo, (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Cikarang (Jawa Barat), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dalam pemusnahan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Warga Jambi Mengeluh Harga Pinang Anjlok dari Rp29 Ribu Jadi Rp5.000******

Warga Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengeluhkan anjloknya harga pinang, bahkan hingga tinggal Rp5.000 per kilogram.

Mereka sebenarnya ingin menyampaikan keluhan pada Presiden Joko Widodo saat meninjau jalan di Kecamatan Geragai dan Mendahara. Namun sayang, Jokowi batal berkunjung ke lokasi tersebut, sehingga keinginan itu tidak terwujud.

"Kami berharap Pak Jokowi memperbaiki jalan, dan bisa menaikkan harga pinang, kelapa, sawit, dan sebagainya. Sudah setahun lebih harga pinang anjlok," kata warga bernama Tia, Selasa (16/5).

"Kurang paham juga penyebabnya. Biasanya pinang lokal dikirim dari sini. Orang Jambi yang beli," tuturnya, Selasa (16/5).

Padahal pada 2021, harga pinang lokal di daerah ini bisa mencapai Rp29 ribu per kg. Tapi kemudian, harga tersebut turun selama satu tahun belakangan ini.

"Dulu saat harga pinang mahal, ada saja yang maling. Makanya, pasang CCTV. Kalau sekarang, mana ada yang maling," tuturnya.

Komoditi pinang diolah Tono, merupakan hasil panen di kebunnya sendiri yang luasnya berkisar lima hektare.

"Sedangkan yang sudah berbuah mencapai 3 hektare. Pinang ini panennya dua minggu sekali, kalau 3 hektare dapat 200 karung," tuturnya.

Ia pun menyampaikan warga Desa Lagan Tengah, banyak yang mengelola pinang. Tradisi ekonomi ini sudah ada sejak 1980-an.

"Awalnya, 1980-an sudah ada pinang. Dulu tentu lebih murah. Kalau perkebunan sawit belum lama masuk ke sini. Sekitar tahun 2009-an," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, pengiriman komoditi pinang di daerah tersebut, tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Jalan sepanjang 17 kilometer yang terbentang di Kecamatan Geragai dan Mendahara, mengalami kerusakan parah.

Di jalan yang batal ditinjau itu terdapat beberapa lubang yang cukup dalam sehingga berisiko merusak kendaraan yang lewat.

Berdasarkan pantauan, saat tim jurnalis berada di perjalanan, terdapat truk bermuatan kelapa sawit yang mengalami patah as roda. Bahkan, jalan rusak ini berpotensi membuat kendaraan terbalik.

"Kalau yang ingin diperbaiki sepanjang berkisar 9 kilogram," kata Kepala Kecamatan Geragai, Iduar Aidi.

Ia mengatakan jalan tersebut mengalami rusak berat sejak akhir 2022 akibat dilalui truk bermuatan sawit dan curah hujan yang tinggi.

"Sering hujan. Kemudian awal 2023, pun hampir setiap hari hujan. Ditambah lagi panen yang sekarang ini sedang maksimal," katanya.

Yi Feng Luo Lanxue

Subsidi Pupuk Turun Rp10 T di Tengah Guyuran Insentif Mobil Listrik******

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel merasa miris dengan penurunan subsidi pupukyang terus turun dalam lima tahun terakhir.

Ia mengatakan penurunan anggaran subsidi pupuk tersebut cukup ironi lantaran pemerintah kini tengah jor-joran menggelontorkan dana demi subsidi kendaraan listrik.

Berdasarkan catatannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Sementara itu, data Kementerian Keuangan yang dikutip dari riset CNBC Indonesia, mencatat sepanjang era pemerintahan Joko Widodo, anggaran untuk subsidi pupuk yang diberikan pemerintah paling banyak Rp34,3 triliun.

Pada 2014, anggaran untuk subsidi pupuk sebanyak Rp21 triliun. Kemudian pada 2015 naik menjadi Rp31,3 triliun.

Sayangnya, pada 2016 anggaran subsidi pupuk merosot menjadi Rp26,9 triliun dan naik lagi menjadi Rp28,8 triliun pada 2017.

Pada 2018 bujet untuk subsidi pupuk sebanyak Rp33,6 triliun. Pada 2019 tepatnya pada tahun pemilu untuk periode kedua Jokowi, pemerintah menganggarkan Rp34,3 triliun untuk pupuk subsidi.

Sama seperti data yang dipaparkan oleh Gobel, anggaran subsidi pupuk terus menurun menjadi Rp34,2 triliun pada 2020, Rp25,3 triliun pada 2021 dan Rp23,5 triliun pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

11 Warga Aceh Akhirnya Dapat Ganti Rugi dari ExxonMobil Usai 20 Tahun******

Exxon Mobil Corp (XOM.N) akhirnya memberikan ganti rugi kepada 11 warga Aceh yang mengalami penyiksaan oleh tentara bayaran perusahaan energi tersebut, setelah menggugat selama 20 tahun lebih.

Kendati, tidak disebutkan berapa besaran nilai ganti rugi yang diterima para warga tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (16/5), seorang pengacara untuk penduduk desa Indonesia di firma hukum Cohen Milstein Sellers & Toll Agnieszka Fryszman mengatakan ketentuan itu bersifat rahasia.

"Mereka telah memperjuangkan kasus ini selama 20 tahun melawan salah satu perusahaan paling kuat di dunia," kata Fryszman.

Gugatan itu mulanya diajukan di Pengadilan Distrik untuk Distrik Columbia di AS pada Juni 2001. Penggugat menuduh ExxonMobil bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pelecehan seksual hingga kematian tak wajar yang dilakukan oleh anggota militer Indonesia.

Penduduk desa menceritakan bagaimana mereka dan anggota keluarga ditangkap hingga disiksa di dalam atau di sekitar pabrik gas ExxonMobil di Provinsi Aceh, Indonesia.

Lihat Juga : AnalisisAsa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN

Hal itu tertuang dalam dokumen pengadilan yang diajukan dalam kasus John Doe V terhadap ExxonMobil Corporation.

"Dia dibawa oleh tentara," kata salah satu dari 11 penggugat dalam kasus tersebut, dikutip dari asia.nikkei.com pada Januari 2022.

Salah satu penggugat bernama Jane mengatakan suaminya hilang pada Januari 2001. Kemudian, tangan sang suami dipotong dan bola matanya diambil.

Gugatan tersebut menyebabkan pengunduran diri mendadak Alex Oh sebagai direktur penegakan hukum Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat (SEC) pada 2021, setelah seorang hakim di Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran tentang perilaku Oh saat mewakili Exxon di firma hukum Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Kasus Exxon kemudian dijadwalkan untuk persidangan dengan juri di Washington mulai 24 Mei untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut lalai dalam mengontrak tentara Indonesia untuk menjaga operasinya di wilayah Aceh, Indonesia, selama periode kekerasan dan kerusuhan.

Gugatan tersebut juga meminta pertanggungjawaban Exxon atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh tentara.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Bahlil Sebut Jumlah Investasi Mangkrak dari Korsel Mencapai Rp708 T******

Menteri Invetasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlahinvestasi mangkrak dari Korea Selatanmencapai kisaran 100 proyek dengan nilai Rp708 triliun.

"Saya sampaikan proyek mangkrak dulu itu kan Lotte 6 tahun mangkrak, dari 2019 waktu saya dilantik itu termasuk dalam kategori investasi mangkrak Rp708 triliun," kata Bahlil, Senin (15/5).

"Bapak presiden memerintahkan saya waktu itu untuk segera menyelesaikan proyek-proyek Lotte karena akan melakukan kunjungan kerja ke Korea. Waktu itu KTT dan dalam waktu 2 minggu atas perintah bapak presiden, saya selesaikan investasi mangkrak itu," katanya.

"Sudah 60 persen progresnya. Itu salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, itu Lotte. Itu petrochemical di Cilegon, di Banten. Itu salah satu contoh proyek mangkrak yang kami selesaikan," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan delegasi Korea Selatan di Istana Negara.

Lihat Juga : Mentan Sebut Flu Babi Afrika di Batam Bisa Berdampak ke Ekspor

Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas tiga hal. Pertama,terkait meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara di sektor pertanian.

Kedua,terkait dengan neraca dagang Indonesia dan Korsel. Ketiga,terkait dengan investasi Negeri Ginseng tersebut di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]