rtp deltabet88

Raja Keberuntungan

aplikasi pinjaman paylater

Gagal Bayar Utang, Country Garden Didesak Likuidasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.

Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).

Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.

Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.

Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.

Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.

Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.

Lihat Juga : Harga Beras Premium di Wakatobi Sultra Dekati Rp 1 Juta per Karung

Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.

Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.

Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.

Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.

Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.

Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Dunia Dewa Bela Diri

cara meminjam uang di brimo

KPU Yogyakarta segera siapkan badan ad hoc Pilkada 2024******

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta segera membentuk badan ad hoc untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro di Yogyakarta, Senin, mengatakan perencanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada pertengahan April 2024.

"Pembentukan mulai April. Sekarang masih menunggu panduan pembentukan PPK, PPS dari KPU RI," kata Harsya.

Menurut Harsya, pihaknya telah mengumumkan pendaftaran pemantau Pilkada 2024 sejak 27 Februari. "Kami sudah mengumumkan melalui media sosial kami," kata dia.

Sementara itu, untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024, kata Harsya, akan dilakukan pada Mei menunggu data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut Harsya, pemilih potensial yang berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) akan jadi target pendataan sebagai panduan proses pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

"Data itu akan kami turunkan ke PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk melakukan coklit pemutakhiran data pemilih," kata dia.

KPU Kota Yogyakarta, lanjut Harsya, akan mengumumkan pendaftaran calon independen pada Agustus 2024, disusul pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik, dan dilanjutkan tahapan kampanye hingga bulan November.

Dia menyebut anggaran Pilkada 2024 sudah diterima dari Pemerintah Kota Yogyakarta pada November 2023 sekitar Rp34 miliar.

Baca juga: Legislator sarankan pilkada Jakarta digelar satu putaran
Baca juga: Perludem tarik permohonan pengujian UU Pilkada
Baca juga: Kemendagri minta daerah matangkan persiapan Pilkada 2024

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Yin dan Yang

gacor x500

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

Conan Sistem Detektif Saya

slot yang ngasih maxwin

KPU Sultra sebut enam caleg berpeluang lolos ke DPR******

KENDARI (ANTARA) - Ketua KPU Provinsi Sultra Asril mengatakan bahwa hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan sebanyak enam calon legislatif (caleg) DPR RI asal Bumi Anoa berpeluang lolos ke Senayan.

"Mereka adalah Bahtra dari partai Gerindra, Tina Nur Alam dari Partai NasDem, Ahmad Safei dari PDIP, Rusda Mahmud dari Demoktrat, Ridwan Bae dari Golkar, dan Jaelani dari Partai PKB," kata Ketua KPU Provinsi Sultra Asril, di Kendari, Minggu.

Asril mengatakan bahwa perolehan suara terbanyak diraih Partai Gerindra dengan total suara sebanyak 233.478 suara. Adapun caleg partai Gerindra yang berhasil meraih suara terbanyak adalah Bahtra dengan perolehan suara sebanyak 85.596.

"Kemudian disusul dengan perolehan suara Partai NasDem dengan akumulasi suara total 207.276 suara. Untuk caleg yang menduduki kursi DPR RI di Senayan, yaitu Tina Nur Alam dengan perolehan sebanyak 68.683 suara," ujarnya.

Untuk parpol suara terbanyak berikutnya adalah PDIP dengan akumulasi sebanyak 175.830 suara. Mantan Bupati Kolaka Ahmad Safei menjadi kader PDIP dengan pemilik suara tertinggi sebanyak 58.466 suara.

Kemudian parpol keempat yang mulus mengantarkan satu kadernya ke Senayan adalah Partai Demokrat dengan akumulasi 159.282 suara. Caleg Rusda Mahmud mengunci kemenangan DPR RI dengan 62.078 suara.

"Berikutnya parpol kelima peraih suara terbanyak pada Pileg DPR RI adalah Partai Golkar dengan 149.788 suara, dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Ridwan Bae sebanyak 84.448 suara," jelasnya.

Asril juga menambahkan bahwa untuk posisi terakhir caleg DPR RI yang berhasil lolos ke Senayan dari Partai PKB dengan total suara sebanyak 147.175. Satu kursi terakhir itu berhasil diraih oleh Ketua PKB Sultra Jaelani dengan perolehan suara terbanyak sebesar 116.426.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

10 pinjol resmi ojk

Ribuan warga padati tradisi "Petang Megang" di Pekanbaru******

Pekanbaru, (ANTARA) - Ribuan warga memadati Rumah Singgah Tuan Kadi di Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pusat pelaksanaan tradisi mandi menyambut puasa, yang di daerah setempat dikenal sebagai "Petang Megang", Senin. Budayawan Pekanbaru, Anas Aismana, mengatakan "Petang Megang" tradisi budaya Melayu yang identik dengan kehidupan di tepi sungai.

Tradisi tersebut muncul di Pekanbaru sejak abad 18 yang bersamaan dengan perpindahan pusat Kesultanan Siak Sri Indrapura dari Sungai Menpura ke Bukit Senapelan, daerah yang saat ini bernama Kota Pekanbaru. "Dahulu orang dalam Kerajaan Siak juga sudah akrab dengan tradisi 'Petang Megang'," kata dia. Ia menjelaskan "Petang Megang" kebiasaan warga Melayu membersihkan diri pada sore hari, menjelang bulan suci Ramadhan.

Ia menjelaskan warga percaya pembersihan diri sebagai hal penting sebelum menjalani ibadah pada bulan puasa Dalam tradisi itu, tampak para pemuda terjun bebas ke sungai setelah melompat dari Jembatan Siak III.

Baca juga: Tandai awal Ramadhan, Keraton Kasepuhan Cirebon gelar "Dlugdag"

Tampak pula, tim Basarnas setempat berjaga untuk mengantisipasi hal buruk terjadi menimpa para pemuda tersebut.
 Beberapa pemuda sempat dievakuasi tim berseragam oranye itu, lantaran lemas saat berenang.

Dalam tradisi ini, ditampilkan pula berbagai kesenian Melayu, seperti tarian dan permainan rakyat. Salah satu warga Pekanbaru, Ita, mengaku antusias ikut meramaikan acara yang diadakan sehari sebelum Ramadhan ini. "Acara ini kan setahun sekali. Jadi kami memanfaatkan momen untuk membawa anak dan keluarga menikmati keriuhan masyarakat menyambut bulan puasa," katanya.
Para pedagang memanfaatkan keramaian untuk berjualan di sekitar lokasi.

Salah satu pedagang, Rita, mengaku setiap tahun bertepatan dengan tradisi "Petang Megang" memanfaatkan peluang untuk berjualan makanan. Ia mengaku memperoleh pendapatan cukup baik dari berjualan makanan karena banyak pengunjung mendatangi tempat itu saat tradisi "Petang Megang".

"Dari jam 12 siang sudah jualan karena sudah mulai ada orang yang datang. Biasanya mulai bubar saat sudah Maghrib," katanya.
Baca juga: Tradisi manjalang mintuo sambut Ramadhan di Dharmasraya
Baca juga: jelang Ramadhan, warga Temanggung-Jateng lakukan tradisi "padusan"
​​​​​​​
 

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Potong menembus langit

situs slot resmi

Cara Ubah Sertifikat HGB Rumah KPR Jadi SHM dan Biayanya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Memilikisertifikat hak milik(SHM) atas lahan yang ditempati tentu menjadi hal yang diinginkan setiap pemilik rumah.

Namun, belakangan ramai diperbincangkan seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) alih-alih SHM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat masyarakat sebenarnya bisa mengubah HGB menjadi SHM.

Kedua,dapat diwariskan dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku. Ketiga,bisa menjadi aset karena SHM bisa dijual, digadaikan, hingga menjadi jaminan bank.

Melansir aplikasi 'Sentuh Tanahku', milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (27/11), masyarakat dapat mengurus perubahan HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

7. Sertifikat HM/HGB/HP

8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter kubik

Selain itu, masyarakat juga harus mengisi keterangan seperti:

- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- Pernyataan tanah tidak sengketa
- Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Adapun proses penyelesaian perubahan HGB menjadi SHM itu memerlukan waktu selama lima hari.

Sementara, tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp50 ribu per sertifikat hak atas tanah.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)