slot bonus new member 100 to x5

Ketakterbatasan Wisatawan

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut upahminimum provinsi (UMP) 2024 sulit naik sampai 15 persen.

Hal ini merespons serikat pekerja yang menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen tahun depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menuturkan usulan kenaikan UMP hingga 15 persen tentu harus ada dasar dan rumusnya.

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Ia mengingatkan ekonomi Indonesia masih belum pulih dari hantaman covid-19. Apalagi, di tengah pemulihan kini RI dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang juga tertekan.

Menurutnya, kondisi ekonomi global tersebut pun berdampak pada kondisi nasional.

Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi global turun drastis dan semakin parah akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berkepanjangan.

Ia menilai realitas ekonomi global saat ini tentu akan semakin tidak pasti akibat terjadinya perang Israel-Hamas Palestina yang diprediksi akan dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pihaknya ingin rumus perhitungan kenaikan UMP 2024 tetap mengacu pada aturan saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

"Ya formula mesti konsisten supaya ada kepastian bagi dunia usaha dan juga pekerja," kata Bob.

Permenaker Nomor 18 tahun 2023 itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebelumnya menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Tuntutan disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Besaran tuntutan kenaikan itu diajukan dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri memberi sinyal UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10), seperti dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Namun, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Penjahat penjelajah waktu

Kubu Pontjo Sutowo Ancam Gugat dan Laporkan Bahlil ke Jokowi******

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo bakal melaporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membekukan izin usaha Hotel Sultan. Bahkan, Bahlil terancam digugat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda mengaku belum mengetahui pembekuan izin usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Yosef mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM.

"Iya dong (gugat Menteri Investasi/Kepala BKPM). Kan kalau tindakan menteri yang salah, gimana upaya hukumnya? Pasti kami harus gugat dong," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Ia mengkritik keras tindakan Bahlil tersebut. Yosef menegaskan pembatalan izin kelolaan Hotel Sultan dengan alasan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora berakhir adalah perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, langkah Bahlil keliru dan sewenang-wenang. Yosef lantas merinci 3 alasan bahwa tindakan Bahlil tidak tepat.

Pertama,HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga,ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.

Yosef mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pembaruan hak-hak tersebut disetujui. Ia menegaskan ini hanya masalah administrasi, tetapi mereka mengklaim hak Pontjo Sutowo masih tetap ada serta harus dilindungi negara.

Ancaman gugatan kepada Bahlil juga dipertegas oleh kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva.

"Saya masih mengecek ke klien (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan). Kami sedang pelajari. Pasti kami gugat (Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil), dengan menelaah dulu surat itu (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan," ungkap Hamdan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bertugas mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk di Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Ia lalu menyebut HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," ujar Bahlil hari ini di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

KCIC Minta Maaf Usai 31 Penumpang Tertinggal Whoosh******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan penumpang Kereta Cepat Whooshyang mengalami keterlambatan karena adanya kendala operasional kereta feeder dari Stasiun Bandung.

"Pada kondisi tersebut sebanyak 31 penumpang yang sebelumnya menggunakan KA Feeder tidak dapat naik Kereta Cepat untuk jadwal keberangkatan pukul 06.56 WIB dari Stasiun Padalarang karena Kereta Cepat Whoosh berangkat sesuai jadwal," kata Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/10) seperti dikutip dari Antara.

Eva mengatakan Kereta cepat Whoosh mengutamakan ketepatan waktu dalam operasionalnya dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan yang mendekati 100 persen.

Menurut dia, pengaturan operasional perjalanan kereta cepat sangat mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Adapun sebagai bentuk kompensasi atas kejadian tersebut, sebanyak 30 penumpang yang mengalami keterlambatan dan tertinggal kereta diperkenankan untuk mengikuti perjalanan Kereta Cepat Whoosh selanjutnya pada pukul 09.02 WIB tanpa harus membeli tiket baru.

"Selama menunggu di hall Stasiun Padalarang, KCIC juga memberikansnackserta minuman," ujarnya.

Lebih lanjut Eva mengungkapkan terdapat satu penumpang lainnya yang memilih untuk pembatalan tiket juga telah dilayani melalui loket Stasiun Padalarang dengan pengembalian bea tiket 100 persen.

Untuk mencegah agar hal ini tidak kembali terjadi, KCIC akan terus berkoordinasi bersama KAI untuk pelayanan yang lebih baik.

"Ke depannya KAI juga akan menyiapkan satu rangkaian cadangan KA Feeder di Stasiun Bandung sebagai bentuk antisipasi," katanya.

Adapun sejak beroperasi dengan penerapan tiket berbayar pada 17 Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh memiliki 14 jadwal perjalanan per hari.

Tujuh keberangkatan dari Stasiun Halim dan tujuh keberangkatan dari Stasiun Tegalluar. Seluruh perjalanan kereta berhenti melayani naik turun penumpang di Stasiun Padalarang.

[Gambas:Video CNN]

Tercatat pada Kamis kemarin terdapat sekitar 5.500 penumpang yang menggunakan Kereta Cepat Whoosh.

Terdapat 4 kereta yang berjalan dengan okupansi mencapai 97 persen, sementara sejumlah kereta lainnya okupansi berkisar antara 40 hingga 70 persen.

Penumpang yang ingin menuju Stasiun Bandung dari Stasiun Kereta Cepat Padalarang dan Sebaliknya dapat menggunakan KA Feeder secara gratis, adapun jadwal keberangkatan dan kedatangan KA Feeder juga telah disesuaikan dengan jadwal Kereta Cepat Whoosh.

Berikut jadwal 7 perjalanan dari stasiun Halim dan 7 perjalanan dari stasiun Tegalluar :

1. Keberangkatan dari Stasiun Halim: 06.40, 08.45, 10.20, 13.00, 15.35, 17.35, dan 18.50.

2. Keberangkatan dari Stasiun Tegalluar tersedia pada pukul 06.40, 08.45, 10.20, 13.00, 15.35, 17.35, dan 18.50.

Masyarakat dapat mengetahui beragam informasi terkait perjalanan Kereta Cepat Whoosh melalui seluruh saluran informasi resmi Whoosh Sosial media Kereta Cepat ID, Website: kcic.co.id, dan Contact Center 121.

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Daftar Proyek Infrastruktur di Periode Kedua Jokowi******

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki tahun ke-9 pada 20 Oktober 2023. Ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

Saat mencalonkan diri, salah satu gagasan Jokowi adalah membangun infrastruktur. Jokowi ingin mempermudah akses konektivitas, mendongkrak lapangan kerja baru, hingga meningkatkan nilai ekonomi.

Berikut beberapa deret proyek infrastruktur yang diresmikan Jokowi di periode keduanya sebagai presiden.

Pemerintah mengklaim proyek ini mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah membangun kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan ditargetkan selesai pada 2024.

Lihat Juga : 9 Tahun Jokowi, Petugas Partai yang Kini Total Pegang Kendali

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

PT KCIC adalah perusahaan gabungan antara BUMN dan perusahaan perkeretaapian China. Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Awalnya, KCJB dibangun sejak 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018. Namun, proyek ini sempat tersendat.

Akhirnya, KCJB diresmikan beroperasi pada 2 Oktober 2023 dengan nama WHOOSH (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat).

Kereta WHOOSH memiliki 4 stasiun pemberhentian, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Kabarnya, pemerintah akan melakukan perpanjangan rute kereta cepat ini hingga Surabaya.

Pembangunan MRT Fase 2

Jokowi meresmikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase 2 pada Februari 2022. MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat.

Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer.

Sedangkan fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol) dan satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 kilometer. Fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.

Lihat Juga : Ribuan Jejak Konflik Agraria di Balik Era 9 Tahun Jokowi

Pembangunan LRT

Jokowi juga meresmikan proyek Light Rail Transit (LRT) pada 28 Agustus 2023. Proyek yang dibangun sejak 2015 ini menghubungkan wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok.

LRT sempat menjadi kontroversi karena diduga salah konstruksi di bagian jembatan lengkung sehingga membuat laju kereta melambat. Selain itu, tinggi pintu masuk juga hanya sekitar 1,6 meter.

Kini, LRT memperluas pembangunan jalur dari Kelapa Gading ke Manggarai. Jokowi juga mendorong pembangunan perpanjangan rute LRT hingga Bogor setelah Pemilu 2024.

Bandara

Sejak 2019 sampai 2023 ini, Jokowi telah membangun sejumlah bandar udara (bandara) di Indonesia. Salah satu bandara yang telah diresmikan adalah Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, pada Juli 2023.

Lalu, ada juga pengembangan bandara kawasan prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Bandara Sibisa di KSPN Wakatobi dan Bandara Pitu di KSPN Morotai.

Lihat Juga : Daftar Target yang Masih Jadi Mimpi di Setahun Sisa Jabatan Jokowi

Jalan Tol

Pada 4 Agustus 2023, Jokowi meresmikan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak. Jalan tol itu tercatat sepanjang 11,9 km dengan anggaran Rp3,2 triliun.

Lalu, Jokowi memulai pembangunan jalan tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap yang digadang sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia pada akhir 2022.

Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi dua fase, yaitu jalur Gede Bage - Tasikmalaya ditargetkan selesai pada 2024. Sementara jalur Tasikmalaya - Cilacap ditargetkan selesai pada 2029.

Selain itu, Jokowi juga membangun tol Yogyakarta - Bawean sejak 2022 lalu. Rencananya, tol ini akan selesai pada 2024 mendatang.

Beberapa proyek jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) lainnya adalah Jalan Tol Serang - Panimbang (Banten), Jalan Tol Pandaan - Malang (Jawa Timur), Jalan Tol Manado - Bitung (Sulawesi Utara), Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Kalimantan Timur), Jalan Tol Medan-Binjai (Sumatera Utara).

Lihat Juga : Warisan Undang-undang Periode Kedua Jokowi

[Gambas:Video CNN]

Bendungan

Selama masa pemerintahannya, Jokowi merencanakan 61 proyek pembangunan bendungan. Namun, dari jumlah itu, diperkirakan yang bisa selesai sampai 2024 berjumlah 51 bendungan.

Terdapat dua bendungan yang pecah rekor, yakni Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah dan Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur.

Bendungan Bener dibangun sejak Oktober 2018 dan ditargetkan selesai akhir Desember 2024. Bendungan ini akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi 159 meter dan akan mengairi lahan pertanian hingga pembangkit listrik.

Sementara itu, Bendungan Semantok sudah diresmikan Jokowi pada 2022 lalu. Bendungan ini menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang sekitar 18,19 kilometer.

Destinasi Wisata

Di periode kedua Jokowi, pemerintah mencanangkan program lima destinasi super prioritas. Lima destinasi tersebut meliputi Danau Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Likupang, Sulawesi Utara; dan Candi Borobudur, Jawa Tengah.

Pedang itu menembus sembilan langit

Kisruh Hotel Sultan, Kubu Pontjo Sutowo Klaim Okupansi Terjun Bebas******

Kisruh perebutan hak pengelolaan Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah diklaim menyebabkan penurunan okupansi tamu hotel tersebut.

"Setelah ada penutupan akses dan pemberitaan yang cenderung negatif, occupancy rateberada di bawah 30 persen, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75 bahkan hingga 100 persen," kata VP Operation Hotel Sultan I Nyoman Sarya dalam keterangan resmi yang dirilis tim kuasa hukum PT Indobuildco, Sabtu (21/10).

Kondisi itu, sambung Sarya, sangat berdampak pada pendapatan para vendor dan supplier yang menggantungkan hidupnya dari hotel tersebut.

Salah satu kuasa hukum PT Indobuilco Hamdan Zoelva menyebut reputasi internasional pengelola Hotel Sultan yang telah dibangun berpuluh tahun telah dirusak. Hal ini menurutnya tak perlu sampai terjadi.

"Sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Kita sedang berbicara baik-baik untuk menyelesaikan segala sesuatunya, muncul aksi pasang spanduk dan penutupan akses yang patut disesalkan," kata Hamdan.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah bersikap bijak.

Upaya yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan membekukan izin usaha PT Indobuildco dianggap mencoreng nama baik Hotel Sultan.

Pasalnya surat pembekuan dari Kepala BKPM atas pembekuan usaha belum diterima. Apalagi proses sengketa perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai Senin (23/10).

"The Sultan hotel yang berpuluh puluh tahun mengangkat budaya Indonesia dan menaikan citra Indonesia melalui pariwisata mendadak berada di ujung jurang," tulis tim kuasa hukum Pontjo.

Bahlil sebelumnya menyebut pemerintah berhak mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk untuk Hotel Sultan. Agar izin keluar, ada syarat alas hak alias sertifikat.

Terkait PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan di Senayan, surat hak guna bangunan (HGB) perusahaan milik Pontjo Sutowo ini sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah dua minggu dari kemarin, sudah dibekukan," kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10).

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. [Apakah akan langsung dicabut?] Kamu kok cabut cepat sekali ya?," sambung Bahlil.

Sementara kubu Pontjo Sutowo bersikukuh masih menguasai HGB atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan.

[Gambas:Video CNN]

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com,Kamis (12/10) lalu.

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]