cash pro ojk

Percetakan Tiandao

Otorita IKN Buka Lowongan, Cek Syarat dan Formasinya******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lowongan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendaftaran akan dimulai pada 20-24 Februari 2023.

Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

Formasi yang dibuka ada di sembilan unit kerja Otorita IKN, yakni:

1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Lihat Juga : Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non-PNS 20 Februari

Syarat pendaftarannya adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI;
2. Berusia 21-33 tahun saat melamar;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Berkelakuan baik;
5. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam jabatan.

Selain itu, pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Elon Musk Tutup Dua Kantor Twitter di India Usai PHK 90 Persen Staf******

Ellon Musk  menutup dua dari tiga kantor Twitteryang berada di India. Yang ditutup adalah kantor di New Delhidan Mumbai. Sementara itu, satu kantor di Bengaluru masih beroperasi seperti biasa.

Kepada Bloomberg, seorang sumber dari internal perusahaan mengatakan di bawah kepemilikan Elon Musk, Twitter memecat sekitar 90 persen atau lebih dari 200 stafnya di India pada tahun lalu.

Bulan lalu, Twitter memerintahkan PHK juga dilakukan terhadap staf mereka di Dublin, Irlandia dan juga memecat karyawan di Singapura.

Twitter tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait penutupan kantor dan PHK di berbagai negara ini.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Putar Otak Erick Benahi Dana Pensiun BUMN yang Minus Rp10 T******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti arahan Menteri BUMNErick Thohir terkait uji tuntas pengelolaan dana pensiun BUMN. Instruksi penyehatan muncul lantaran pengelolaan dana pensiun perusahaan pelat merah minus Rp9,8 triliun per 2021.

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Erick dalam kaitannya agenda penyehatan dana pensiun perusahaan BUMN.

Aestika mengklaim saat ini kinerja dana pensiun BRI sangat memuaskan dengan rasio kecukupan dana per Januari 2023 di angka 104,99 persen dan hasil usaha yang meningkat sebesar 12 persen (yoy). Adapun total asetnya mencapai Rp25 triliun.

"Tentu kami siap menjalankan arahan Pak Menteri BUMN, kami juga terus memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun kami sehat," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Sebelumnya, Erick mengungkapkan pengelolaan dana pensiun BUMN minus Rp9,8 triliun per 2021. Ia khawatir kondisi tidak sehat itu menjadi bom waktu bagi BUMN jika tidak diintervensi.

"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2) lalu.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Rp50,2 T

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, hal itu tidak terdeteksi.

Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kami nggak ingin investasi dapen (dana pensiun) ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.

Oleh karena itu, Erick memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022. Ia meminta agar agenda penyehatan dana pensiun masuk dalam kontrak manajemen.

Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.

"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perlu pengewasan ketat dari menteri BUMN hingga OJK

Peningkatan monster terkuat

Minuman Kemasan Starbucks Ditarik di AS karena Diduga Mengandung Kaca******

Minuman kemasan botol Starbucks, Vanilla Frappuccino, ditarik dari pasar Amerika Serikat(AS). Penarikan dilakukan oleh PepsiCo sebagai distributor minuman tersebut.

Penarikan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) menemukan kemungkinan minuman tersebut mengandung kaca.

Berdasarkan data FDA yang dikutip dari CNN, Senin (20/2), minuman yang ditarik adalah Vanilla Frappuccino berukuran 13,7 ons dengan nomor UPC 0 12000-81331 3. Tanggal kadaluarsa adalah 8 Maret, 29 Mei, 4 dan 10 Juni.

Penarikan tersebut masuk kategori Kelas II, "situasi di mana pengguna atau paparan dari produk yang melanggar dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan merugikan sementara atau yang dapat dipulihkan secara medis atau di mana kemungkinan konsekuensi kesehatan merugikan yang serius sangat kecil."

Selain itu, PepsiCo melalui sebuah pernyataan mengatakan produk tersebut sedang dalam tahap dihapus dari pasar.

[Gambas:Video CNN]

"Kemitraan Kopi Amerika Utara berkomitmen pada kualitas tingkat tinggi dalam produk yang kami layani. Memberikan pengalaman berkualitas kepada konsumen kami adalah prioritas utama kami dan kami selalu bertindak dengan sangat hati-hati setiap kali muncul potensi kekhawatiran," kata pernyataan tersebut.

PepsiCo dalam pernyataan tersebut juga tak lupa mengimbau kepada konsumen yang telah terlanjur membeli produk dan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, dapat menghubungi Hubungan Konsumen di 1-800-211-8307.

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Ericsson Pangkas 1.400 Karyawan di Swedia, PHK di Negara Lain Menyusul******

Perusahaantelekomunikasi dan jaringan, Ericsson,bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.400 karyawannya di Swedia. Pemangkasan karyawan di negara lainnya akan menyusul.

Mengutip Reuters, PHK ini adalah lanjutan dari pengumuman perusahaan yang terang-terangan ingin menghemat pengeluaran US0 juta atau setara Rp13,36 triliun (asumsi kurs Rp15.188 per dolar AS).

Salah satu biang kerok pemangkasan karyawan ini adalah perlambatan permintaan di beberapa pasar, termasuk Amerika Utara.

Khusus di Swedia, Ericsson menempuh negosiasi alot dengan serikat pekerja. Negosiasi dilakukan hingga berbulan-bulan sebelum pengumuman PHK 1.400 karyawan.

Juru Bicara Ericsson mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja di Swedia soal PHK ini. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah bagaimana mengelola pengurangan jumlah karyawan, termasuk opsi PHK melalui program sukarela.

PHK bukan pertama kali terjadi di Ericsson. Pada 2017 lalu, perusahaan asal Swedia itu melakukan PHK besar-besaran ketika memberhentikan ribuan karyawan dengan dalih berfokus pada penelitian untuk menarik perusahaan keluar dari kerugian.

[Gambas:Video CNN]