cara beli hp di shopee dengan cicilan

Onmyoji hebat tingkat dewa

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Perjuangan Cannon Fodder

IHSG Layu ke 6.787 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di 6.787 pada Jumat (5/5). Indeks saham melemah 56,39 poin atau minus 0,82 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 151 saham menguat, 374 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan. Terpantau sembilan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor industri yang anjlok 2,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sedangkan bursa saham Eropa kompak perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,33 persen, indeks CAC 40 di Prancis merangkak 0,27 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,27 persen.

Namun, bursa Amerika serempak loyo. Indeks S&P 500 amblas 0,72 persen, indeks NYSE melemah 0,76 persen, dan indeks NASDAQ Composite anjlok 0,49 persen.

Negeri dongeng

Daftar Daerah yang Jalannya Rusak Seperti di Lampung******

Jalan rusak dan belum diperbaiki tidak hanya ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 kilometer (km). Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jalan dengan kemantapan yang paling minim ada di jalan kewenangan kota/Kabupaten disusul jalan kewenangan provinsi dan nasional.

"Kemudian provinsi masih di angka 72 persen dari target 75 persen. Kabupaten-kota masih 60 persen dari 65 persen," katanya beberapa waktu lalu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi XI DPR RI seperti dikutip dari detik.com, Senin (8/5).

Hal ini membuat pemerintah memutuskan ikut membantu anggaran jalan ke daerah dengan mengambil alokasi dari APBN. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan tambahan Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2023.

Angka tersebut ditargetkan dapat memperbaiki 8.000 km jalan-jalan di daerah. Targetnya, dengan anggaran itu kemantapan jalan daerah sebesar 65 persen bisa dicapai.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

[Gambas:Video CNN]

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

Naga Terkutuk

KAI Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Argo Bromo Anggrek Jadi Rp480 Ribu******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImemberikan diskon tiket kereta hingga 20 persen dari subkelas terendah.

Diskon tiket ini masuk dalam promo Ameizing Trip dan berlangsung pada 7-9 Mei 2023 untuk keberangkatan 8-31 Mei 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dalam promo ini pihaknya mengalokasikan 40.520 tempat duduk untuk berbagai perjalanan KA Jarak Jauh kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan tarif diskon.

"Promo Ameizing Trip ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui penjualan tiket dengan tarif yang terjangkau di bulan Mei 2023," kata kata Joni seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (8/5).

Promo ini berlaku untuk kereta api komersial jarak jauh dan menengah. Namun, tidak berlaku untuk kereta luxury, panoramic, dan kereta wisata lainnya.

Tiket dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, ataupun seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.

Joni berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena kuotanya terbatas. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo Ameizing Trip, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

Berikut daftar kereta yang dapat promo:

1. KA Dharmawangsa relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi PP.

2. KA Fajar Utama Yogyakarta relasi Pasarsenen-Yogyakarta PP.

3. KA Jayakarta relasi Surabaya Gubeng- Pasar Senen PP.

4. KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng-Pasar Senen PP.

5. KA Gumarang relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi PP.

6. KA Kutojaya Utara relasi Kutoarjo-Jakarta Kota pp.

7. KA Jayabaya relasi Pasar Senen-Malang pp.

8. KA Harina relasi Bandung-SUrabaya Pasar Turi PP.

9. KA Jaka Tingkir relasi Pasar Senen-Purwosari pp.

10. KA Kertanegara relasi Purwokerto-Malang pp. 11. KA Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan PP.

12. KA Malabar relasi Bandung-Malang PP.

13. KA Menoreh relasi Semarang Tawang-Jakarta Kota PP.

14. KA Mutiara Selatan relasi Bandung-Surabaya Guberng pp.

15. KA Ciremai relasi Bandung-Semarang Tawang PP.

16. KA Turangga relasi Bandung-Surabaya Gubeng pp.

17. KA Senja Utama Yogyakarta relasi Pasar Senen-Yogyakarta PP.

18. KA Progo relasi Lempuyangan-Pasar Senen pp.

19. KA Brantas relasi Blitar-Pasar Senen PP.

20. KA Ranggajati relasi Jember-Cirebon PP.

21. KA Sancaka/Sancaka Fakultatif relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta PP.

22. KA Fajar Utama Solo relasi Pasar Senen-Solo Balapan.

23. KA Sawunggalih relasi Kutoarjo-Pasar Senen PP.

24. KA Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir PP.

25. KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan-Pasar Senen.

26. KA Sindang Marga relasi Kertapati-Lubuk Linggau PP.

27. KA Singasari relasi Pasar Senen-Blitar PP.

28. KA Matarmaja relasi Malang-Pasar Senen PP.

29. KA Logawa relasi Jember-Purwokerto PP.

30. KA Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap PP.

31. KA Mataram relasi Pasar Senen-Solo Balapan PP.

32. KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi PP.

33. KA Argo Cheribon relasi Gambir-Cirebon-Tegal PP.

34. KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan PP.

35. KA Argo Lawu relasi Gambir-Solo Balapan PP.

36. KA Argo Muria relasi Gambir-Semarang Tawang PP.

37. KA Argo Sindoro relasi Gambir-Semarang Tawang PP.

38. KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng PP.

39. KA Bangunkarta relasi Pasar Senen-Jombang PP.

40. KA Gajayana relasi Gambir-Malang PP.

41. KA Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng PP.

42. KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Semarang Tawang PP.

43. KA Bogowonto relasi Lempuyangan-Pasar Senen PP.

44. KA Majapahit relasi Malang-Pasar Senen PP.

45. KA Brawijaya relasi Malang-Gambir PP.

46. KA Kertajaya relasi Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen PP.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

IHSG Ditutup Lunglai ke Posisi 6.769 Usai 241 Saham Layu******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.769 pada Senin (8/5). Indeks saham melemah 18 poin atau minus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,3 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 304 saham menguat, 240 terkoreksi, dan 187 lainnya stagnan. Terpantau, dua dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor kesehatan, yakni minus 0,5 persen.

Seperti Eropa. bursa Amerika juga kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,85 persen, indeks NYSE Composite 1,74 persen, dan indeks NASDAQ Composite 2,25 persen.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Pemkot Bandarlampung Perbaiki Jalan Bila Kerusakan Capai 40 Persen******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menjelaskan perbaikan jalan baru akan dilakukan jika kerusakan di ruas jalan telah mencapai 40 persen.

"Kalau untuk melakukan perbaikan jalan, baru dilakukan bila kerusakan telah capai 40 persen," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung Iwan Gunawan, dikutipAntara, Senin (8/5).

Menurutnya, pada tahun ini terdapat kurang lebih 200 jalan lingkungan dan jalan kota yang tersebar di 20 kecamatan akan diperbaiki, serta telah masuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ia pun menambahkan untuk peningkatan ruas-ruas jalan yang rusak tersebut, pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp100 miliar pada tahun ini.

"Kami juga melakukan survei guna melihat seberapa jauh kerusakan jalan di masing-masing kecamatan," ungkapnya.

Iwan menjelaskan dalam pelaksanaannya keadaan darurat atau mendesak, maka kemungkinan yang akan diambil yakni mengalihkan anggaran lainnya guna peningkatan jalan.

"Tapi catatannya bila keadaan mendesak baru bisa anggaran digeser guna peningkatan infrastruktur sebagaimana arahan Presiden (Jokowi) dan itu juga tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,"ucapnya.

Sejumlah ruas jalan di Kota Bandarlampung rusak, seperti akses jalan menuju kawasan Bendungan Sumur Putri, di jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Kemudian, akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, di Jalan Raya Morotai, Sukarame 2, Teluk Betung Barat, Bandarlampung, mengalami kerusakan di beberapa titik.

Rata-rata kondisi jalan berlubang dengan kondisi rusak yang cukup parah, aspal yang mengelupas, sehingga masyarakat yang melintasi jalan ini mengambil jalur lain yang kondisinya lebih bagus.

[Gambas:Video CNN]