rbet303

Master Kartu Permainan

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Kemendag Temui Pebisnis Ritel Besok, Bahas Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membahas utang sebesar Rp344 miliar pada Kamis (4/5).

Utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya telah menghubungi sekretariat Aprindo untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.

Namun, Isy mengatakan pertemuan itu bersifat tentatif karena Ketua Umum Aprindo Roy Mandela disebut sedang berada di luar negeri.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Inflasi April 4,33 Persen Imbas Mudik Lebaran******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 4,33 persen (year on year/yoy) pada April 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 4,97 persen (yoy).

"Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 4,33 persen. Dengan demikian inflasi tahun kalender atau year to datesebesar 1,01 persen," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Selasa (2/5).

Sektor yang menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan pada April 2023 adalah transportasi seiring musim mudik Lebaran dengan andil 1,45 persen.

Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm) inflasi April tercatat sebesar 0,33 persen naik dibandingkan Maret yang sebesar 0,18 persen.

Margo mengungkapkan penyumbang inflasi merupakan kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,84 persen dan andil inflasi sebesar 0,11 persen.

Sedangkan berdasarkan komoditasnya, tarif angkatan udara menjadi penyumbang terbesar pada inflasi bulan ini dengan andil sebesar 0,06 persen. Kemudian diikuti angkutan antarkota (0,03 persen), emas perhiasan (0,02 persen), daging ayam ras (0,02 persen), beras (0,02 persen), dan rokok kretek filter 0,02 persen.

Dari 90 kota yang dipantau BPS, 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi ada di Kota Jayapura sebesar 1,22 persen dan deflasi terdalam Kota Meulaboh yang minus 0,70 persen.

Margo menjelaskan inflasi April tak terlepas dari momen Lebaran di mana masyarakat mendapatkan penghasilan lebih dari THR sehingga meningkatkan daya beli.

"Selain itu, pergerakan masyarakat juga bisa mendorong permintaan akan berbagai barang dan jasa," ujar Margo.

[Gambas:Video CNN]

Grup Peri WeChat

Erick Thohir Bersuara Soal Wanita Tewas di Lift Bandara Kualanamu******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir ikut buka suara soal perempuan jatuh hingga tewas di liftBandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia mendukung proses investigasi dan perbaikan sistem yang tengah berjalan. Oleh karena itu, ia pun tidak mau buru-buru memecat direksi PT Angkasa Pura Aviasi maupun induk usahanya PT Angkasa Pura II (AP II).

"Kalau saya bilang 'oh ini direksi langsung dipecat' ya terlalu dini. Kan kita lagi tunggu investigasi dan review, apakah ada kesalahan ya mungkin saja nanti kami lihat dari hasilnya," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

"Harus pakai empati bukan arogansi dan kami harus memastikan selalu ada perbaikan pelayanan," ucap Erick.

Lebih lanjut, Erick pun merespons Hotman Paris Hutapea yang resmi menjadi pengacara keluarga wanita yang jatuh dan tewas di lift Bandara Kualanamu bernama Aisiah Shinta Dewi Hasibuan itu.

Hotman sendiri menyatakan bakal melayangkan somasi ke enam perusahaan terkait tewasnya Asiah.

Enam perusahaan yang akan disomasi itu, kata Hotman, yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airpors Limited, GMR Airports Consortium, dan Aeroports de Paris.

Menurut Erick, Hotman adalah teman baiknya. Ia juga menyebut tindak Hotman sudah baik karena membela masyarakat yang membutuhkan.

"Bagus, ini kita perlu figur-figur lawyer seperti ini. Sudah terjadi komunikasi di lapangan pagi ini, tapi saya belum dapat detailnya karena ini kan anak perusahaan AP yaitu Angkasa Pura Aviasi," katanya.

Erick pun mengaku sangat terbuka dengan hal-hal tersebut. Ia menilai peristiwa tersebut juga bisa menjadi catatan bagi BUMN untuk bekerja lebih baik lagi.

[Gambas:Video CNN]

"Tentu sebagai menteri BUMN juga saya sangat terpukul ketika ada korban di lingkungan fasilitas BUMN seperti seorang ibu yang baru ditemukan beberapa hari kemudian saya turut berduka cita," tandasnya.

Mayat seorang perempuan tanpa identitas ditemukan di dekat salah satu lift Bandara Kualanamu pada Kamis (27/4) lalu. Jasad tersebut pertama kali ditemukan petugas Bandara Kualanamu lantaran saat itu tercium aroma busuk di sekitar lift.

Peristiwa itu langsung dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi memasangpolice linedi sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Belakangan diketahui korban merupakan Aisiah Dewi Hasibuan, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

BPS: Masih Ada 7,99 Juta Pengangguran di Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguranper Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.

"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.

Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.

[Gambas:Video CNN]