situs pasti gacor

apakah aku tuhan

cara dapat uang 500rb sehari dari internet

Perusahaan Gim Riot Games PHK 530 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengembang video permainan Amerika Serikat (AS), Riot Games, memutus hubungan kerja (PHK) 11 persen atau 530 orang karyawan secara global.

Dalam memo yang ditujukan ke karyawan, perusahaan yang dikenal dengan gim League of Legends dan Valorant itu melakukan pemangkasan karyawan karena meningkatnya beban biaya.

"Kami harus berbuat lebih banyak untuk memfokuskan bisnis kami dan memusatkan upaya kami pada hal-hal yang paling mendorong nilai pemain, hal-hal yang benar-benar bernilai bagi para pemain," tulis CEO Riot Games Dylan Jadeja, dikutip CNN, Selasa (23/11).

PHK yang dilakukan Riot Games menambah daftar perusahaan teknologi, media, serta bank di AS yang melakukan pemangkasan karyawan di bulan ini.

Dalam dua pekan terakhir, Google, Amazon, dan perusahaan teknologi terkemuka lainnya telah mengumumkan PHK terhadap lebih dari 5.500 karyawan.

Ada juga Citigroup yang melakukan PHK terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

Kerugian yang dialami Citigroup disebabkan bengkaknya biaya hingga US,8 miliar yang terungkap dalam keterbukaan Bursa AS.

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Raja Makanan

jagoslot

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

(skt/del)

Leluhur Naga Penentang Surga

batikslot138

Majalah TIME PHK 15 Persen Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Majalah TIME memberhentikan (PHK) sekitar 15 persen karyawan pada Selasa (23/1). Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

PHK di TIME terjadi pada hari yang sama ketika lebih dari 400 staf Condé Nast melakukan demo mogok kerja 24 jam untuk memprotes PHK di penerbit prestise tersebut, dan The Los Angeles Times memangkas karyawa divisi redaksi sebesar 20 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Rekor dunia alien komputer binatang roh

situs judi slot pasti menang

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

cara agar pulsa bisa jadi uang

Korban Mati Laka 14 Orang di Parung Panjang, Warga 'Teriak' ke DPR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait buruknya fasilitas jalanraya di wilayah tersebut, Senin (22/1).

Mereka juga menyampaikan belasan  korban tewas akibat kecelakaan di Parung Panjang.

Ishak, salah seorang warga sekaligus ketua Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) mengatakan kerusakan jalan di Parung Panjang tak lepas dari aktivitas tambang.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

"Setiap hari kami kena macet hampir 1 jam mau berangkat kerja, belum pulang. Saya anggap sehari bisa 2 jam mengorbankan waktu," kata Ishak.

Menurutnya, jalan sepanjang 19 kilometer (km) itu sangat tidak layak dilalui. Ishak menjelaskan panjang tronton yang melintas rata-rata 10 meter hingga 12 meter. Sedangkan, lebarnya mencapai 2,5 meter.

Sementara, lebar jalan di Parung Panjang tak sampai 7 meter. Artinya, jalan sudah terlalu sempit sehingga sulit dilewati kendaraan warga.

Di sisi lain, Ishak pun tak bisa menyalahkan para sopir. Sebab, mereka pun hanya mencari nafkah dari situ.

"Kita lebih beruntung dari mereka (sopir), makanya kita enggak layak mencaci mereka. Karena itu, saya katakan lagi, pemerintah yang salah! Pemerintah tak mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang," tutur Ishak dengan suara meninggi.

Lihat Juga : Lembong soal Gibran: Mungkin Rindu Saya 7 Tahun Beri Contekan Ayahnya

Ia merasa was-was saban anak dan istrinya berkendara untuk bekerja dan sekolah. Pasalnya, jalanan yang berlubang dan dilalui kendaraan besar kerap memakan korban.

Berdasarkan catatan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, 14 orang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan di wilayah parung Panjang sepanjang 2023. Kecelakaan itu kebanyakan karena truk atau angkutan khusus tambang. Bahkan, untuk 2024 yang belum genap berjalan satu bulan, kecelakaan di jalur maut itu sudah menelan 2 korban jiwa.

"Selama ini kami bayar pajak, Pak. Tapi bapak lihat di sana nyawa enggak ada harganya. Saya benci dengan pemerintah ini. Kami dari Parung Panjang ke Ibu Kota enggak jauh," ucapnya.

Karena jalan itu adalah jalan provinsi, Ishak mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah datang ke lokasi, tetapi hanya mencatat dan merancang solusi.

Terlepas dari angka kecelakaan, Ishak mengatakan warga Parung Panjang banyak yang terkena penyakit paru-paru atau ispa. Penyakit ini menjangkiti karena debu pertambangan yang kerap terhisap warga.

"Kami yang datang ke sini kalau mau bapak periksa, kami punya penyakit paru-paru karena setiap hari kami menghisap debu," katanya.

Berdasarkan data dari Puskesmas Parung Panjang, pengidap ispa terus meningkat. Pada 2021, penderitanya mencapai 136 orang dan per Desember 2023 ada 299 orang.

Warga lainnya bernama Saiful mengatakan di Kampung Salimah ada satu rumah anak yatim. Ia menyebut mayoritas dari orang tua mereka adalah kuli ganjur atau pengangkut batu. Rata-rata para kuli itu meninggal karena terkena penyakit paru-paru imbas menghirup debu.

"Banyak tempat di parung panjang yang profesinya kuli ganjur. Ini tidak menutup kemungkinan mereka terkena dampak sama, yaitu ispa," kata dia.

Saiful menuturkan masalah truk tambang yang bermuatan melebihi kapasitas juga menjadi momok bagi para warga karena truk kerap jatuh dan menimpa pengendara lain.

Tak hanya itu, truk dengan muatan lebih itu juga kerap kehilangan kendali. Pada Desember 2023, seorang ibu dan anak tewas tertimpa truk yang kehilangan kendali itu.

"Hal-hal seperti ini yang harus dapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR sebagai wakil kami yang berkewajiban menyuarakan aspirasi kami," tutur Saiful.

Di satu sisi, Komisi V DPR RI yang menerima para warga Parung Panjang itu cuam satu orang, yakni Mulyadi, fraski Gerindra. Pihaknya langsung menerima para warga Parung Panjang dengan tujuan memotong tata cara penyerapan aspirasi.

Ia mengatakan permasalahan jalan di Parung Panjang sebenarnya ranah pemerintah provinsi karena itu jalan provinsi. Namun, ia merasa masalah itu sudah berjalan lama dan segera diatasi.

"Saya coba menyambungkan masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran bapak-bapak di sini, kami terima biar disegerakan," kata Mulyadi.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Cang Lei Zhi Yu

gacor777

Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya 

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Tambang Ilegal Sulit Diberantas di RI, Benarkah Kata Mahfud MD?

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.

Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

[Gambas:Video CNN]

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

(ldy/agt)