super189

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Vodafone Bakal PHK 11 Ribu Karyawan******

Vodafone bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 11 ribu karyawannya demi bisa kembali bersaing di kancah global.

"Kinerja kami belum cukup baik. Kami akan menyederhanakan organisasi kami, menghilangkan kerumitan untuk mendapatkan kembali daya saing kami," ujar CEO Vodafone Margherita Della Valle, dikutip dariCNN, Selasa (16/5).

Menurut Reuters, PHK bakal berlangsung selama tiga tahun ke depan. Ini adalah rekor terbesar PHK di perusahaan asal Inggris tersebut.

Sang CEO anyar Della Valle mengatakan Jerman selaku pasar terbesar Vodafone menghasilkan kinerja buruk belakangan ini. Sementara itu, kiprah perusahaan di Spanyol menghadapi persaingan ketat dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya, perusahaan akan memaksimalkan potensi pelanggan bisnis, di mana diklaim sebagai kekuatan Vodafone selama ini. Selain itu, Della menyebut Vodafone bakal fokus pada hal-hal dasar, seperti layanan pelanggan di pasar konsumen.

Sebelumnya, Nick Read mengundurkan diri dari posisi CEO Vodafone pada Desember tahun lalu. Ia lantas menyinggung pentingnya konsolidasi di pasar utama, seperti Inggris, di mana Vodafone sudah berdiskusi dengan pesaingnya Hutchison's Three UK setidaknya selama sembilan bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Telkomsel Klarifikasi, 4 Orang Disandera KKB Bukan Karyawannya******

Telkomsel merespons kabar mengenai nasib empat pekerja proyek Tower BTS yang menjadi korban penyerangan dan penyanderaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (12/5).

Telkomsel menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian yang menimpa karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (PT IBS) beserta rombongan.

Hal itu disampaikan General Manager Network Operations and Productivity Telkomsel Region Maluku dan Papua, Agus Sugiarto melalui keterangannya, Sabtu (13/5).

Lihat Juga : Kronologi KKB Sandera Pekerja Tower BTS di Papua

Diberitakan, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady mengungkap penyanderaan pekerja BTS tersebut terjadi pada Jumat (12/5) pukul 09.00 WIT.

Dalam keterangannya, enam orang pekerja Tower BTS Telkomsel, yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan Pesawat Elang Air pada pukul 08.30 WIT.

Saat di Lapangan Terbang Okbab, rombongan tersebut langsung dihadang oleh lima orang yang mengaku berasal dari kelompok KKB.

Benny mengatakan kelompok itu menggunakan senjata tajam seperti parang dan melakukan kekerasan fisik terhadap tiga orang pekerja.

"Alverus Sanuari beserta salah satu korban luka yang bernama Benyamin Sembiring, dibebaskan untuk kembali ke Oksibil. Mereka tiba di Bandara Oksibil sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung dilarikan ke RS Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (13/5).

Menurut Benny hingga saat ini, masih ada empat orang yang disandera oleh kelompok tersebut. Adapun dua di antaranya mengalami luka akibat penganiayaan.

Identitas pekerja yang masih disandera adalah staf PT IBS, Asmar yang mengalami luka di bahu kanan; staf distrik, Peas Kulka; seorang pemuda dari Distrik Borme, Senus Lepitalem; dan seorang staf PT IBS, Fery yang mengalami luka di bahu kiri.

"Diketahui KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar Rp 500 juta sebagai syarat pembebasan para sandera. Tuntutan ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, dan langkah-langkah sedang diambil untuk menangani situasi ini dengan cepat dan mengamankan keselamatan para sandera," jelas Benny.

Lihat Juga : TNI-Polri Rapat Bahas 4 Pekerja BTS yang Disandera KKB di Papua

Benny menyebut Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi, pejabat pemerintah setempat, tokoh adat dan Satgas Damai Cartenz telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah-langkah penanganan.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan disebut telah menjalin komunikasi melalui tokoh adat Okbab setempat, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para korban.

harapan yang tak ada habisnya

Hampir Semua Sektor Merah, IHSG Terseret ke 6.679******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.679 pada Selasa (16 /5). Indeks saham melemah 35 poin atau turun 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,4 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,49 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 200 saham menguat, 347 saham terkoreksi, dan 197 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak berada di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,73 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,07 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan juga menguat 0,04 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,16 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,09 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,08 persen.

Senada dengan Asia, bursa Amerika kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,30 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,50 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Kemendag Musnahkan 122 Bal Baju Bekas Impor Rp610 Juta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 122 bal baju bekas impor di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp610 juta.

"Kami menggandeng sejumlah instansi terkait berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor. Kali ini, kami musnahkan 122 bal pakaian bekas asal impor di Sulawesi Utara," kata Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, dikutip dari detik finance, Kamis (11/5).

Pemusnahan itu dipimpin oleh Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Erizal Mahatama bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Yang kami khawatirkan pakaian bekas seperti ini, sama seperti yang pernah kami uji dari hasil pengawasan kami sebelumnya, yaitu terbukti mengandung jamur yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia," katanya.

"Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, hal ini juga melanggar Pasal 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor," imbuh Erizal.

Erizal berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

"Pemerintah akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Erizal.

Pakaian bekas memang merupakan barang yang dilarang impornya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kemendag juga telah memusnahkan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru (Riau), Sidoarjo, (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Cikarang (Jawa Barat), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dalam pemusnahan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Kemnaker Siap Lindungi Korban Bos Ajak Staycation Demi Kontrak Kerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap melindungi karyawati yang menjadi korban bos perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang mensyaratkan staycationuntuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk menindak kasus tersebut.

"Kepada yang bersangkutan, kalaupun istilahnya meminta perlindungan, kita pun siap untuk melindungi. Kan dalam lembaga pemerintahan ada LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban," kata Anwar di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Kami tidak bisa mengatakan banyak sedikit. Kalau kita belum ada data yang kita pegang dan itu akurat," kata Anwar.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor sebelumnya menyebut bos yang mensyaratkan staycation kepada karyawati tersebut merupakan salah satu manajer dari PT Ikeda selaku penyalur tenaga kerja outsourcing. Bos perusahan itu pun sudah dipecat.

"PT KAO itu tempat dia (AD) bekerja. PT KAO ini dalam melakukan rekrutmen untuk tenaga outsourcing mereka menunjuk salah satu PT, namanya PT Ikeda. PT Ikeda ini yang merekrut pekerja yang bekerja di PT KAO, termasuk si AD (korban) ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Bos PT Ikeda diberhentikan sementara sampai pada kasus berproses. Hari ini saya dengar (PT Ikeda) memberhentikan manajer ini dan proses hukum berlanjut," imbuh Afriansyah.

Afriansyah menyebut dirinya dan tim melakukan sidak langsung ke lokasi PT KAO tempat AD bekerja pada Kamis (11/5) kemarin. Lokasi perusahaan berada di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ia menegaskan modus yang dilakukan bos PT Ikeda adalah mengajak AD serta para korban lainnya pergi kencan berdua. Jika menolak, korban diancam tidak akan diperpanjang kontraknya.

"AD ini baru kerja mau 6 bulan, 13 Mei ini tepat 6 bulan. Tetapi pada saat mau perpanjangan kedua ini, si manajer (PT Ikeda) selalu menggoda dia, mengajak pergi keluar berdua, makan bareng berdua, intinya begitu. Kan kontrak ini per 3 bulan, 3 bulan pertama aman, masuk 3 bulan kedua yang mau 6 bulan ini terjadilah persoalan," jelasnya.

Kendati, Afriansyah mengatakan belum tahu soal siapa nama manajer PT Ikeda tersebut. Ia hanya menegaskan proses hukum di kepolisian bakal terus berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Asa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

Realisasi investasi IKN lambat atau belum waktunya masuk?