situs slot deposit 1000

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Upaya Bulog Bantu UMKM Berjaya di Negeri Sendiri******

Perum Bulogikut berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan menjajakan produk UMKM di supermarket Boss Food milik BUMNpangan tersebut.

Asisten Manager Bisnis dan Operasional Bulog Fauzan Ariyandi mengatakan Boss Food akan menerima data UMKM yang memenuhi syarat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Beberapa persyaratannya yakni memiliki kemasan dan pelabelan yang sudah baik serta memiliki umur simpan yang panjang.

Adapun produk UMKM yang dijajakan di supermarket Bulog biasanya berupa makanan dan minuman ringan. Biasanya ketika produk tersebut sudah habis maka Bulog akan memberitahu UMK untuk mengisi ulang.

Ia mengatakan upaya ini sudah dilakukan Bulog sejak Agustus 2022. Supermarket Boss Food sendiri sudah tersedia di daerah Kelapa Gading dan Gatot Subroto Jakarta. Bulog berencana membuka Boss Food di Kota Medan.

Ia menambahkan saat ini sudah 20 UMKM yang dibantu oleh Bulog melalui kegiatan itu. UMKM itu juga diuntungkan karena tidak dikenakan biaya untuk menjajakan produk mereka di supermarket Bulog.

Meski tak mengetahui pasti kenaikan omset para UMKM tersebut, Fauzan menyebut produk UMKM tersebut cukup diminati dan pelaku UMKM bolak balik mengisi produk mereka di supermarket Bulog.

"Secara umum kita lihat mereka refill terus, artinya secara umum peminatnya ada dan harganya masih bisa diterima," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiehou tidak untuk dijual

Menteri PUPR Sebut Rapat Bahas Revitalisasi JIS Digelar Rabu Depan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan membahas revitalisasi atau penyempurnaan Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada rapat yang dilaksanakan Rabu (9/8).

"Hari Rabu nanti baru kita rapatkan, Selasa mau rapat, tapi saya ada rapat dengan BPK, jadi Rabu," kata Basuki kepada wartawan di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu, (5/8).

Lihat Juga : Sekda DKI Sebut Pengelolaan TIM dan JIS Salah Sejak Lahir

Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak terkait dari mulai  PSSI, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

"Ya dari FIFA, evaluasi FIFA, Pak Erick [Ketum PSSI Erick Thohir] mau kirim surat ke saya, nanti dari surat itulah saya undang PSSI, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung untuk rapat hari Rabu," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan rumput JIS juga akan dibahas setelah surat evaluasi FIFA diterima. Basuki mengatakan semua keputusan akan dibahas pada rapat hari Rabu pekan depan.

"Rumput mau diganti, makanya semuanya putusannya baru hari Rabu nanti, siapa berbuat apa, siapa yang nangani nanti persisnya," tuturnya.

Lihat Juga : Fakta Hasil FIFA Inspeksi JIS, Manahan, GBT, Jalak Harupat

Sebagai informasi, Basuki sempat membeberkan anggaran biaya untuk mengganti rumput yang ada di lapangan JIS agar memenuhi standar FIFA, yakni Rp6 miliar. Hal ini disebut telah dikoordinasikan dengan ahli, yaitu Qamal Mustaqim.

"Baru saya tanya tadi rumput ke pak Qamal itu Rp 6 M (anggarannya) satu lapangan. Itu nanti dari PU," kata Basuki kepada wartawan, Selasa (4/7).

Sementara untuk akses masuk ke JIS, anggarannya belum dihitung. Basuki menyebut pihaknya keroyokan dengan pihak lain untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di sekitar kawasan JIS.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Iwan Takwin menargetkan revitalisasi JIS selesai pada Oktober 2023.

"Sesuai timeline semua Oktober itu harus selesai," kata Iwan dalam Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7).

Iwan mengatakan revitalisasi JIS meliputi pembaruan rumput stadion, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pembangunan akses keluar masuk stadion.

Pegadaian kecil Wanjie

Gelar FGD di Batam, Satgas UU Cipta Kerja Hasilkan 9 Rekomendasi******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion bertajuk 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

FDG yang digelar di Kota Batam, Jumat (4/8) lalu itu menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi implementasi UU Cipta Kerja. Terutama untuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone.

Dalam FGD tersebut, hadir sebagai pembicara utama Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada R.M. Gunawan Sumodiningrat, dan Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) Made Dana Tangkas. Selain itu turut hadir perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, serta perwakilan delapan kementerian.

Keempat, Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas stakeholder melalui pentahelix untuk melaksanakan dan implementasi kemitraan daerah. Kelima, Pemerintah perlu melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk memperbarui profil dan produknya dalam katalog usaha.

Kemudian, rekomendasi keenam, Pemerintah perlu melakukan monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola yang transformatif. Ketujuh, Pemerintah perlu memperjelas kewenangan pelaksanaan dan implementasi peraturan UU Cipta Kerja oleh pemda yang berada di wilayah kawasan perdagangan bebas.

Kedelapan, Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan pengenaan pajak, bea masuk, dan bea keluar atas kegiatan supply chain dan produksi barang jasa yang dihasilkan oleh UKM, IKM di wilayah Batam.

Terakhir, Pemerintah perlu menegakkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 kepada usaha menengah dan besar.

Satgas UU Cipta Kerja menilai, sembilan rekomendasi ini menjadi masukan penting yang harus segera dicari solusinya, mengingat Batam masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas. Artinya, kawasan Batam tidak dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Terdapat sejumlah ketentuan dalam lalu lintas barang dan produksi perdagangan yang perlu diatur lebih rinci sehingga tidak memberatkan dunia usaha dalam negeri, terutama pelaku UMKM," demikian keterangan tertulis Satgas UU Cipta Kerja, Senin (7/8).

Adapun, tujuan FGD di Batam dalam rangka mencari titik temu atas permasalahan pada aspek kemitraan di lapangan dan bersama-sama mencari solusinya.

Aspek ini menjadi penting seturut UU Cipta Kerja membawa amanat untuk mewujudkan target angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi nol persen.

Meski begitu, implementasi kemitraan tidak semudah membalik telapak tangan. Sebagian besar pelaku UMKM di Batam serta asosiasi usaha menyatakan implementasi kemitraan belum berjalan sesuai harapan.

"Kami senang ada UUCK karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ujar Bayu, salah satu perwakilan UMKM.

Ia juga meminta pemerintah membimbing UMKM untuk mengisi dan memperbaharui katalog kebutuhan pemerintah, serta memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan besar terhadap rantai pasok.

Dewa Koki Tertinggi

Melihat Laju Kripto hingga Bikin Senior Nekat Bunuh Mahasiswa UI******

Mahasiswa UI berinisial AAB diduga nekat membunuh juniornya, MNZ, usai merugi investasi kripto.

Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Nirwan Pohan turut mengungkapkan tersangka AAB juga terjerat utang pinjaman online (pinjol). Korban menjadi target aksi tersangka karena dianggap lebih sukses dan bisa membantu melunasi utang miliknya.

Lantas bagaimana pergerakan kripto hingga membuat investasi merugi?

Turunnya kapitalisasi pasar tak lepas dari fluktuasi harga tiga koin teratas.

Harga bitcoin sempat menembus US ribu per keping pada 2021 lalu. Namun, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu sempat turun menjadi US.400 pada 12 September 2022.

Harga bitcoin kemudian anjlok ke US.802 pada 14 Desember 2022. Pelemahan bitcoin berlanjut hingga menyentuh US.668 pada 2 Januari.

Bitcoin perlahan melonjak hingga menyentuh US.252 pada 7 Februari 2023 dan mencapai level US.327 pada 16 April. Namun, harga bitcoin turun tipis ke US.539 pada 5 Mei.

Pada 8 Juni, harga bitcoin semakin anjlok ke US.507. Pada 6 Agustus, bitcoin perlahan bangkit ke US.112.

Harga ethereum juga fluktuatif. Mengutip Coin Desk, ethereum berada di level US.983 pada 13 Agustus 2022, lalu anjlok ke US.331 pada 17 Oktober. Ethereum perlahan bangkit ke US.568 pada 6 November, tetapi anjlok ke US.280 pada 4 Desember.

Mengawali 2023, ethereum turun ke US.268 pada 6 Januari. Lalu perlahan bangkit ke US.664 pada 3 Februari dan mencapai US.120 pada 16 April. Namun harga ethereum turun ke level US.877 pada 4 Mei.

Harga ethereum kembali melonjak pada 13 Juli ke level US.005. Namun turun ke US.839 pada 6 Agustus.

Sementara harga binance coin (BNB) berada di US4 pada 11 September 2022. Lalu turun ke US6 pada 8 Oktober. BNB perlahan bangkit ke US7 pada 10 Desember.

Di awal 2023, BNB melemah ke US6 pada 3 Januari. Namun BNB naik perlahan ke US8 pada 8 Maret dan mencapai US7 pada 3 April.

Tak lama setelah itu, BNB turun ke US3 pada 13 Juni dan menyentuh US6 pada 8 Juli. Pada 6 Agustus, BNB menyentuh US4 per keping.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Bappebti Siapkan Sistem Pasar Lelang Komoditas******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun mekanisme Pasar Lelang Komoditas(PLK).

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan mekanisme itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Nantinya, Bappebti mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam PLK yakni pemilik barang, pembeli, dan pelaksana lelang, serta bank.

"Permasalahan dari petani tembakau adalah mereka merasa harganya terlalu murah sehingga mereka rugi. Dibandingkan dengan costnya itu enggak menutupi," katanya dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).

Sementara itu, pembeli atau industri mengeluhkan komoditas yang dijual tidak sesuai standar mereka sehingga memberikan harga yang murah kepada petani.

Oleh karena itu, Bappebti mengembangkan PLK yang mempertemukan banyak pemilik barang dengan banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual juga harus sudah sesuai standar.

"Ketika sudah standardisasi maka banyak penjual akan ketemu oleh banyak pembeli dalam suatu rantai atau penyedia lelang. Ini nanti diharapkan harga akan terbentuk dengan wajar," katanya.

Bappebti dengan Badan Kebijakan Perdagangan saat ini disebut sedang menyiapkan regulatory impact assessmentterkait kebijakan penguatan tata kelola PLK.

Adapun komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]