raja29

Kehidupan Biasa Kematian

eat maxwin apk

Hukum kemarin, Zulhas langgar pemilu hingga eks polisi dihukum mati******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya Bawaslu memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran pemilu hingga tujuh orang PPLN Kuala Lumpur ditetapkan oleh Polri menjadi tersangka. Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca: 
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari Baca selengkapnya di sini. Kapolri sebut situasi usai Pilpres terkendali dan terukur Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usia pemungutan suara pemilihan presiden (Pilres) 2024 dalam keadaan terkendali, meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi. "Alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kami terus bisa mengelola memang ramai di media sosial dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil. Namun demikian, semuanya dalam kondisi yang terkendali terukur," kata Sigit di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Kamis. Sigit mengajak masyarakat juga semua pihak untuk bisa menerima hasil pilpres, meski berbeda pilihan namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga. Baca selengkapnya di sini. Polisi jemput Gus Samsudin lantaran dikhawatirkan melarikan diri Penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menjemput Gus Samsudin di rumahnya, di Blitar lantaran dikhawatirkan dapat melarikan diri usai pembuatan konten "tukar pasangan" suami istri yang videonya viral beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto di Surabaya, Kamis menyatakan alasan melakukan penjemputan paksa karena adanya kekhawatiran bahwa yang bersangkutan nantinya melarikan diri atau menghambat penyidikan. "Jadi begini, saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan. Dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim," kata Dirmanto. Baca selengkapnya di sini. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Baca selengkapnya di sini. Mantan Kasat Narkoba Polres Lamsel dihukum mati Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Lingga Setiawan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andres Gustami dalam perkara peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama. Andres Gustami yang merupakan seorang mantan Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Lampung Selatan itu mendengarkan putusan majelis hakim didampingi oleh penasihat hukumnya. "Menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andre Gustami," kata Lingga dalam amar putusan yang dibacanya dalam persidangan, Kamis (29/2). Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

website ojk pinjol legal

Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pedang melawan langit

slot dapat dana gratis

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Raja rutin Kyushu

slot gacor paling gacor

Wamenaker dan Dubes RI bahas perluasan kesempatan kerja di Jepang******

Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bertemu Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi membahas program pemagangan dan perluasan kesempatan kerja di Tokyo, Jepang pada Senin.

"Kemnaker terus berperan meningkatkan kompetensi SDM melalui pemagangan luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja di luar negeri," kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari ini.

Dalam pertemuan yang diadakan di KBRI Tokyo itu, Wamenaker mengatakan jumlah peserta program pemagangan dari Indonesia ke Jepang senantiasa menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 telah diberangkatkan sebanyak 8.736 peserta pemagangan ke Jepang.

Kemudian pada tahun 2023, peserta yang mengikuti program pemagangan bertambah menjadi 13.396 orang.

"Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan," tutur Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker minta pengembangan potensi generasi muda terus dilakukan

Baca juga: Kunjungi Jerman, Menaker ingin kembangkan kerja sama ketenagakerjaan

Sementara dalam hal penempatan tenaga kerja, Kemnaker memastikan berupaya mengembangkan kerja sama untuk memudahkan pekerja migran Indonesia agar dapat mengikuti program Specified Skilled Workers (SSW).

Terkait partisipasi Indonesia dalam program SSW dalam hal ini Kemnaker telah memiliki Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah Prefektur Miyagi tentang Percepatan Penempatan dan Penerimaan Pemagangan Teknis Indonesia, Specified Skilled Workers dan Teknisi ke Jepang.

Selain MoC dengan Prefektur Miyagi, Kemnaker juga telah menandatangani MoC dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) bertujuan untuk mengembangkan SDM agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di kedua negara. Termasuk solusi untuk meningkatkan jumlah peserta program SSW dari Indonesia.

"Saya ingin melalui MoC ini hubungan diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang semakin diperkuat," ujar Wamenaker Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker: Perusahaan wajib mengumumkan lowongan pekerjaan

Baca juga: Menaker-Dubes RI bahas kelanjutan penempatan PMI kesehatan di Kuwait
 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

pengamat alam

silverbola

JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

produsen internasional

prediksi jp paus hk malam ini

Melalui Pelatihan Ekspor AKI, Menparekraf Nilai Ekspor Ekraf Meningkat Hingga 28 Miliar Dolar AS******

(ANTARA)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan mengadakan program Kelas Ekspor bagi Alumni Apresiasi Kreasi Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku usaha kreatif dan fasilitasi perluasan akses pasar produk kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fesyen, musik, film dan aplikasi yang diselenggarakan di 16 Kota/Kabupaten di Indonesia, dimana penyelenggaraan AKI tahun ini menginjak tahun keempatnya.
Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam AKI 2024, Kelas Ekspor sendiri bertujuan untuk membantu para alumni AKI dari tahun 2021 hingga 2023 memahami proses ekspor secara mendalam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan PPEJP merupakan pusat pelatihan ekspor yang saat ini telah melahirkan lebih dari 80 topik pelatihan dari berbagai level. Seperti cara menemukan pasar ekspor yang potensial, memahami regulasi dan hukum ekspor, mengelola logistik dan pengiriman, serta cara menghitung biaya dan keuntungan.
"Salah satu keunggulan disini adalah materi yang sangat komprehensif dan didukung oleh tenaga pengajar yang hampir semuanya merupakan praktisi dengan kompetensi di bidangnya masing-masing," ujar Isy. Program Kelas Ekspor AKI 2024 mencakup berbagai aspek pelatihan penting dari ekspor, termasuk pengertian, tujuan, prosedur, dan biaya yang terlibat. Dalam kelas ini, peserta diajarkan tentang berbagai elemen ekspor,
Peserta terpilih diikutsertakan pada pelaksanaan Kelas Ekspor AKI “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” yang dilaksanakan pada tanggal 1-8 Maret 2024 di Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Tiga tahun terselenggaranya Apresiasi Kreasi Indonesia telah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 1.200 pelaku ekraf yang terdata sebagai alumni AKI. Kemenparekraf sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan fasilitasi dengan membantu pengembangan usaha pelaku ekraf khususnya alumni AKI utk scale up dan siap masuk ke dalam pasar Internasional
Secara garis besar, Kelas Ekspor merupakan investasi berharga bagi pelaku ekraf yang ingin memasuki pasar ekspor atau meningkatkan operasi ekspor mereka. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pelaku ekraf dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai sukses dalam usahanya memasuki pasar internasional. Seperti dijelaskan Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), rata-rata alumni AKI mengalami kenaikan omset penjualan 15-30% setelah lulus dari AKI. Karena itu Kelas Ekspor merupakan program strategis lanjutan untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekraf.
Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan kontribusi sektor ekonomi kreatif khususnya dari sisi ekspor dapat mencapai 25 hingga 28 miliar dolar AS di tahun ini demi mendorong terciptanya peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.  "Nilai tambah ekonomi kreatif (tahun) 2023 telah menembus Rp 1.415 triliun, di atas target Rp 1.300 triliun. Tapi kita punya PR (pekerjaan rumah) di nilai ekspor ekonomi kreatif dimana ini peluangnya lebih besar sebetulnya," kata Menparekraf Sandiaga saat membuka kegiatan Kelas Ekspor AKI dengan tema "Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Dengan Simulasi", Jumat (1/3/2024) di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta Barat.
Kegiatan Kelas Ekspor diawali dengan proses pendaftaran pada tanggal 5-11 Februari 2024, khusus bagi para alumni AKI tahun 2021-2023. Sebanyak 112 pelaku ekraf alumni AKI 2021-2023 mendaftar Kelas Ekspor dengan rincian 28 jenama fesyen, 53 jenama kuliner, dan 31 jenama kriya. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan proses kurasi pada tanggal 19 Februari 2024 oleh seorang Praktisi Ekspor, Bapak Mohammad Andriza Syarifudin sebagai kurator peserta.
Kurator melakukan proses kurasi sesuai dengan kriteria penilaian dan penjurian yang mengacu pada kriteria/ketentuan dari Pusat Pelatihan SDM Ekspor Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Setelah dikurasi akhirnya dari 112 pendaftar terpilih sebanyak 40 pelaku ekraf sebagai peserta Kelas Ekspor AKI 2024. Dari 40 jenama yang lolos seleksi Kelas Ekspor AKI 2024, 10 diantaranya dari fesyen, 12 dari kriya dan 18 dari kuliner. Menariknya ada 28 wanita yang menjadi peserta dan 12 pria.
Beberapa jenama yang ikut dari bidang fesyen seperti; Ma.ja Watch (Tangerang Selatan), Apikmen ((Tangerang Selatan), Creative Batik 9Yogyakarta) dan Zee Collection (Purwokerto. Ada juga beberapa jenama dari bidang kriya seperti M.A.R.S Genuine Leather (Yogyakarta), Bengok Craft (Semarang) dan CV Solo Beat International (Solo). Dan benerapa jenama dari bidang kuliner seperti Saladin Kentang Magic (Bogor), Dapur Sehati (Situbondo).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024