akun wso slot pragmatic

Penyihir Abadi

Bursa Turki Tutup Hingga 15 Februari Akibat Gempa******

Operator bursa sahamIstanbul menangguhkan perdagangan hingga 15 Februari. Keputusan diambil terkait gempa bumiyang melanda Turkidan Suriah pada Senin (6/2).

Tak hanya itu, mereka juga menangguhkan perdagangan bursa pada Rabu (8/2).

Borsa Istanbul Turki menangguhkan perdagangan di pasar ekuitas dan derivatifnya dalam beberapa menit pembukaan setelah pemutus sirkuit di seluruh pasar menghentikan penurunan indeks utama sebesar 7 persen.

Volume perdagangan secara signifikan juga di bawah rata-rata reguler hanya 2,24 miliar perdagangan pada Selasa, dibandingkan dengan 4,14 miliar Jumat.

"Karena peningkatan volatilitas dan pergerakan harga yang luar biasa setelah bencana gempa bumi; untuk memastikan fungsi pasar yang andal, transparan, efisien, stabil, adil dan kompetitif, Pasar Ekuitas dan Derivatif Ekuitas & Indeks di Pasar Derivatif telah ditutup," bunyi pernyataan Borsa Istanbul, dikutip Reuters, Kamis (9/2).

"Mengingat rendahnya volume transaksi yang tidak memungkinkan pembentukan harga yang efisien, semua perdagangan yang dilakukan di pasar tertutup pada 8 Februari 2023 akan dibatalkan," lanjutnya.

Dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak kinerja indeks MSCI Turki keduanya dihargai dalam dolar, turun hampir 13 persen minggu ini dan 20 persen untuk tahun ini.

Kapitalisasi pasar indeks MSCI turun dari US,7 miliar pada akhir pekan lalu menjadi US,8 miliar pada penutupan Selasa, menurut data Refinitiv.

Sementara itu, investor domestik memulai petisi online yang menyerukan pembalikan semua perdagangan.

"Kami menyerukan pembalikan semua perdagangan yang terjadi di Borsa Istanbul pada 6 Februari 2023 dan penutupan bursa selama masa berkabung nasional," bunyi petisi yang sudah diikuti lebih dari 10 ribu tanda tangan dalam beberapa jam.

Sementara itu, jumlah korban tewas akibat gempa Turki-Suriah pada awal pekan ini bertambah menjadi lebih dari 15 ribu jiwa per Kamis (9/2) pagi waktu setempat.

Pihak berwenang dan medis Turki melaporkan sejauh ini mencatat sejauh ini ada 12.391 orang meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin (6/2) lalu.

Sebanyak lebih dari 50 ribu orang lainnya ikut terluka di Turki dan Suriah akibat gempa paling dahsyat selama 100 tahun terakhir ini.

Jumlah korban tewas ini melampaui prediksi Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) yang memperkirakan ada 10 ribu orang meninggal dunia akibat bencana ini.

Legenda manusia ikan besar

Menkes Klaim Bank Dunia Mau Kucurkan Rp75 T Bangun RS Ginjal, Paru Cs******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya telah bersepakat dengan Bank Duniauntuk memenuhi pembiayaan rumah sakit kronis di Indonesia.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan minimal US miliar atau setara Rp75 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) untuk membangun rumah sakit jantung, ginjal, paru-paru, hingga kanker.

"Kira-kira kita butuh US miliar untuk seluruh Indonesia," kata Budi dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (8/2).

Ia membandingkan nilai proyek ini tak seberapa dengan dana yang terkumpul untuk membeli Freeport. Saat itu, menurutnya, pemerintah berhasil mengumpulkan uang US miliar dalam dua bulan untuk membeli Freeport. Oleh karena itu, Budi menilai mestinya tidak sulit mendapatkan uang Rp60 triliun untuk membangun rumah sakit.

"Teman-teman bilang, gede banget, menurut saya nggak karena kita butuh pendataan (beli) Freeport butuh US$ 4 miliar, 2 bulan kita dapat uangnya. Harusnya ini bisa selesai," tuturnya.

Terlebih, proyek rumah sakit kronis ini rencananya akan selesai pada 2027. Meski saat itu sudah bukan periode dirinya menjabat Menkes, namun ia berharap anggaran untuk RS kronis bisa terus diperhatikan.

Ia memasang target agar nantinya standar layanan kesehatan bisa semakin merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Terlebih, menurutnya, keberadaan rumah sakit, dokter spesialis, dan alat kesehatan yang mumpuni sangat dibutuhkan di tiap daerah.

Budi mencontohkan seseorang yang terkena penyakit jantung bisa diselamatkan dalam waktu empat jam. Artinya, pasien jantung membutuhkan penanganan yang cepat. Sementara, semakin lama penanganan yang didapatkan persentase selamatnya semakin turun.

Secara rinci, ia menyebutkan peluang selamat pasien jantung dengan penanganan empat jam adalah 80 persen. Kemudian, di atas empat jam turun menjadi 10 persen, dan di atas 12 jam hanya 5 persen kemungkinan selamat.

"Jadi kalau serangan jantung, empat jam itu is a must bahkan kalau bisa 1-2 jam. Artinya kita pengin serangan jantung pasang stent maksimal 4 jam. Itu urusan kabupaten/kota-lah, nggak mungkin Provinsi," tuturnya.

Budi pun menyarankan agar di masa depan anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan pembangunan RS, alat, dan dokter spesialis. Kedua, untuk pelayanan masyarakat.

"Jadi dengan adanya BPJS, demand site selesai. Orang bisa akses, tetapi kalau supply sitenya nggak ada, 'saya serangan jantung pak, punya BPJS'. Ya tapi nggak ada RS-nya nggak ada dokternya, problemnya di situ," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Buwas Temukan Beras Oplosan di Cipinang******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menemukan berasoplosan di Pasar Cipinang. Penemuan ini terjadi saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras.

Berdasarkan detikcomyang dikutip, Rabu (8/2), setidaknya Buwas melakukan sidak di beberapa gudang. Dari itu ditemukan ada dua pedagang yang melakukan penyelewengan terhadap beras cadangan pemerintah (BCP).

Beras oplosan ini dikatakan menjadi salah satu penyebab harga beras mahal di pasaran. Sebab, CBP yang murah diganti kemasan menjadi lebih mahal, padahal isinya beda.

Adapun kedua pedagang tersebut diduga melakukan pengemasan ulang BCP ukuran 50 kilogram (kg) dengan beras merek lain, lalu dijual menjadi eceran 5 kg. Buwas pun membawa beras kemasan 5 kg yang diduga dioplos tersebut sebagai sampel dan menjadi barang bukti.

Menurutnya, tindakan mengoplos beras tersebut melanggar pidana pemalsuan. Apalagi, jika ada beras Bulog yang dicampur dengan beras merek lainnya dan dijual secara komersial.

"Itu juga akan kena UU konsumen. Contohnya ini bisa saja satu di mix satu Bulog. Walaupun di-mix nanti bisa sebagian dari Vietnam tadi," jelasnya.

Karena kejadian ini, maka Buwas pun melarang pemilik gudang di Cipinang untuk menjual beras secara eceran. Hal ini untuk menghindari terjadi kembali beras dioplos.

"Ini bukti-bukti ini akan saya bawa ke Satgas Pangan. Tidak boleh dijual 5 kg, harus 50 kg karena ini pasar induk," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Belanja Elektronik di Transmart Lebih Murah dan Banyak Diskonnya******

Selain menyediakan beragam kebutuhan pokok dan rumah tangga, Transmart juga menjual barang-barang elektronik yang lengkap, berkualitas, dan pastinya lebih murah.

Mulai dari televisi, kulkas, mesin cuci, AC, blender, dispenser, sampai handphone, semua ada. Menariknya lagi, barang-barang elektronik di Transmart punya banyak diskon. Dijamin deh, harganya bersaing bahkan lebih murah daripada toko sebelah.

Lihat Juga : Belanja Seru Tiap Weekend di Transmart Pasti Murah

Lalu LG LED TV 43" harganya menjadi Rp4.899.000 aja, dari harga sebelumnya Rp7.090.000 per unit. Begitu pula dengan mesin cuci. Merek Sharp Top Load 9kg di Transmart dibanderol Rp3.549.000 dari harga normal Rp 4.099.000 per unit.

Kemudian AC Samsung Split 1 PK dibanderol cuma Rp3.849.000 dari harga normal Rp5.299.000 per unit.

Dispenser standing Miyako dibanderol Rp779.000 per unit dari harga normal Rp859.000 per unit. Sedangkan rice cooker Miyako 1,8 liter cuma dihargai Rp319.000 per unit dari harga normal Rp359.000 per unit.

Untuk blender Turbo, dibanderol Rp549.000 per unit dari harga sebelumnya Rp609.000 per unit.

Nggak usah khawatir buat Anda yang mencari smartphone. Transmart juga kasih harga yang kompetitif buat handphone. Samsung A14 5 G 6/128 Black seharga Rp2.999.000 per unit.

Kemudian Xiaomi 12 lite 8/256Gb Pink EF/C dibanderol Rp4.999.000 per unit. Sementara Realme 10 Pro+ 8/128GB Gold EF/C seharga Rp5.999.000 per unit.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Lebih Untung Pakai Allo Bank dan Bank Mega

Semua promo barang elektronik Transmart ini berlaku selama periode 1-14 Februari 2023, ya.

Nah,kalau Anda bertransaksi menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, bisa dapat tambahan diskon lagi 10 persen. Jadi murah banget, kan?

Semua promo ini berlaku di seluruh cabang Transmart di Indonesia. Jangan sampai ketinggalan promonya!

Yuk, langsung belanja kebutuhan elektronikmu di Transmart ElectronicPro. Jangan lupa juga untuk gunakan Allo Bank dan Bank Mega dalam bertransaksi biar belanja makin murah dan makin untung.

Kaisar adalah surga

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

tanda ukiran

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.