situs slot yang resmi

Raja Bela Diri Abadi

Penggerak Ekonomi Kerakyatan, PNM Konsisten Rangkul Pelaku Usaha Mikro******

PT Permodalan Madani (PNM) saat ini sudah menjangkau 14 juta nasabah didukung penyaluran PNM sebesar Rp19 triliun pada periode Januari-Maret 2023. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan dan kerja nyata PNM selama 24 tahun ini.

Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi mengatakan, hasil serta pencapaian hingga tahun ke-24 ini merupakan bukti dan kerja nyata dari seluruh Insan PNM dalam memajukan ekonomi kerakyatan.

"Alhamdulillah, menjelang usia barunya, PNM akan memasuki usianya yang ke 24, tentunya seluruh pencapaian PNM merupakan keberhasilan bagi kita semua, terutama para penggerak ekonomi kerakyatan, ibu preneur, Nasabah PNM di seluruh Indonesia," kata Arief dikutip Senin (22/5).

Untuk itu, PNM mengajak seluruh nasabah dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam sebuah karya nyata sehingga dapat senantiasa meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu karya nyata dihasilkan nasabah difabel PNM bernama Ibu Lia Sya Baniyah merupakan kerajinan limbah batok kelapa. Meski kemampuan berbicara dan mendengar tidak maksimal, namun hasil karyanya berbuah manis.

Di mana pada hasil kerja kerasnya bersama suami, pada Maret 2023 lalu, produk olahan limbah batok kelapa Bu Lia berhasil mengikuti ajang pameran industri kreatif INACRAFT.

Kolaborasi produktif Ibu Lia dan suami didukung pemberdayaan serta pendampingan dari PNM, membuka kesempatan pelaku usaha Ultra Mikro asal Probolinggo untuk menerbangkan produk hasil olahannya hingga menembus pasar Bali dan Kalimantan.

Selama lebih dari 20 tahun PNM berperan aktif memberdayakan para pelaku usaha Ultra Mikro di seluruh pelosok Nusantara. PT PNM tidak hanya berfokus pada operasional bisnis perusahaan namun juga berkomitmen pada aktivasi program pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Dalam kesempatan ini Arief mengatakan, pada rangkaian HUT kali ini, beragam aktivitas cabang olahraga digelar mulai dari lomba futsal, badminton, jalan sehat serta kompetisi mobile legend.

"Rasa kebersamaan dan sportivitas serta team work yang dirayakan pada kegiatan kali ini, jadi kita bisa sama-sama saling dukung tidak hanya di kantor, tapi juga dalam hal lainnya," ujar Arief.

Jalan menuju kebangkitan

Warga soal Transmart Full Day Sale: Kabar Gembira, Semangat Beli******

Warga merasa senang dapat berbelanja Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini hingga jam 22.00 WIB nanti.

Salah seorang konsumen, Rindi mengatakan dirinya sering berbelanja di Transmart Cibubur dan senang sekali dengan program diskon khusus kali ini. "Kabar gembira banget, apalagi ada diskon lagi," kata dia saat diwawancarai di Transmart kawasan Cibubur, Sabtu (20/5).

Konsumen lain, Martin mengharapkan ada program selalu diskon di Transmart. "Selalu diskon sehingga membuat semangat untuk membeli," kata dia dalam laporan CNN Indonesia TV.

Transmart juga menyajikan diskon gede-gedean untuk peralatan dapur di TransLiving. Salah satunya, produk fry pan cream granite 20 cm, dari harga Rp249 ribu diskon menjadi Rp149 ribuan saja.

Masih banyak promo untuk produk-produk lainnya yang sayang untuk dilewatkan! Mulai dari sembako, pakaian, hingga furnitur.

Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 20 persen apabila melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega.

Saya kembali dari ruang dewa utama

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Lahir pada tahun 1984

Cara Membuat SKCK untuk Rekrutmen BUMN 2023******

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK menjadi dokumen persyaratan untuk mendaftar rekrutmen bersama BUMN2023. SKCK adalah surat resmi untuk membuktikan perilaku baik seseorang secara hukum.

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 dapat dilakukan secara online atau offline, dan prosesnya cepat bisa satu hari jadi.

Masa berlaku SKCK 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku tetapi berkas ini masih diperlukan, maka Anda dapat mengurus perpanjangan SKCK ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Syarat Membuat SKCK

Berikut persyaratan umum membuat SKCK. Anda dapat mengecek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesori wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Lihat Juga : Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Cara Membuat SKCK Online

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 online, hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang diunduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

Registrasi Akun di Aplikasi Presisi Polri:

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Melengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.

Daftar membuat SKCK:

1. Kembali ke menu Beranda.
2. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
3. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
4. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
5. Melengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
6. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
7. Nantinya data Anda akan di verifikasi sistem selama 1x24 jam.
8. Setelah itu akan muncul kode dan invoice ke alamat email terdaftar, untuk menyelesaikan pembayaran.
9. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
10. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas, saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Cara Membuat SKCK Offline

Cara membuat SKCK offline bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formular pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Menyerahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Siapkan uang tunai Rp30 ribu untuk membayar biaya pengurusan SKCK.
7. Setelah itu menunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Bantah Klaim DPR, BPKP Tetap Tak Rekomendasikan Impor KRL******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menepis klaim DPR soalimpor KRL bekas Jepang jadi dilakukan 2023 ini, di mana hanya tinggal menunggu satu kali rapat untuk memutuskan impor.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari hasil review rencana impor KRL tersebut. Ia menegaskan tidak tahu menahu soal rapat final yang dimaksud.

"Review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut). Setahu saya nggak ada. Kami cuma menunggu tidak lanjut review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya. Mengenai rapat-rapat itu, bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya nggak ada," jelasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

"Sorry, kata lobi-lobi saya hapus dulu. Namanya BPKP ini update internal, kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah kepresidenan, saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Nggak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," tutur Azwad.

Namun, Azwad menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

Kendati begitu, Andre tak menegaskan kapan rapat final tersebut berlangsung. Ia juga tidak menyinggung soal sikap-sikap kementerian/lembaga (K/L) lain, selain Kementerian BUMN.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilang Insyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran ucapan Andre, tetapi keduanya belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]