situs judi slot tergacor

cara dapat uang 100 ribu dalam sehari 346Jutaan kata 470021Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs judi slot tergacor》

Kapolda: Masih 545 TPS di Tanah Papua belum pemungutan suara******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan bahwa dari laporan yang diterimanya masih terdapat 545 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024.

"Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Mudah-mudahan jumlah itu terus berkurang karena masih ada yang melakukan pemungutan suara susulan," kata Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Baca juga: Kapolda: 1.297 TPS di Tanah Papua belum mencoblos

Dia mengungkapkan bahwa jumlah TPS terbanyak yang belum melakukan pemungutan suara, yakni di Provinsi Papua Tengah tercatat 387 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS dan di Kabupaten Intan Jaya 295 TPS.

Baca juga: Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua

Selanjutnya, di Provinsi Papua Pegunungan tercatat 118 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya empat TPS dan Tolikara 118 TPS, sedangkan di Provinsi Papua ada 40 TPS yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS dan Kabupaten Waropen 21 TPS.

Banyaknya TPS yang belum melakukan pemungutan suara itu, kata dia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang menyulitkan pengiriman logistik pemilu.

Baca juga: Pj Gubernur PBD dan Kapolda PB pantau distribusi logistik di Sorong

Walaupun demikian, kata Fakhiri, pihaknya berharap jumlah tersebut akan terus berkurang setelah dilaksanakannya pemungutan suara susulan.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Baca juga: Bawaslu Mamberamo Raya harap rekomendasi coblosan susulan di 20 TPS

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut******

total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara merekomendasikan 18 tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggelar pemilu lanjutan di daerah itu karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan temuan di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilu tidak bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya.

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Terkait waktu, dirinya mendapatkan informasi pemilu lanjutan ini awalnya digelar pada Minggu 18 Februari 2024 dan digeser ke Sabtu, 24 Februari 2024, karena persoalan ketersediaan logistik.

Baca juga: Polisi terjunkan 250 personel amankan pemilu lanjutan di Jakarta Utara

"KPU Jakarta Utara masih mempersiapkan logistik untuk seluruh TPS dan mereka juga sedang koordinasi dengan KPU DKI Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara akan menggelar pemilu lanjutan di 17 TPS pada Minggu 18 Februari 2024.

"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri

Ia mengatakan total TPS yang melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.

Ia menegaskan, secara umum, logistik pemilu di 17 TPS tersebut rusak karena terendam banjir sehingga pemilu gagal digelar.

Menurut dia, di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.

Baca juga: KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS

"Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara," kata dia

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot terpercaya gampang menang、cash rumah pinjol、situs terbaru slot online

Terkait：nama situs togel terpercaya、rtp juragan69、erek erek palu、prediksi togel thailand、erek erek dukun、nusa188 slot、joker play slot、apakah bisa main slot pakai dana、7 dewa link alternatif、kingslot777

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：jasabola88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

pola slot kakek zeus hari ini

kartugg

telkom4d

takutBacaan TerkaitMore+

Siswa Lurus A

web judi terpercaya

PNM Mekaar salurkan Rp4,3 triliun pinjaman ke UMKM di Bekasi******

Bekasi (ANTARA) - Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menyalurkan total Rp4,3 triliun lebih dana pinjaman bagi perempuan prasejahtera pelaku UMKM di Bekasi, Jawa Barat.

"Khusus untuk Kota Bekasi telah kami salurkan pembiayaan Rp1,4 triliun. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi total penyaluran sebesar Rp2,91 triliun," kata Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi saat menyampaikan laporan ke Presiden Joko Widodo pada acara pertemuan nasabah PNM Mekaar di Kota Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan dana tersebut diserap oleh 78.856 nasabah di Kota Bekasi serta 183.455 nasabah di Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Arief para nasabah itu terbagi atas 4.285 kelompok, yang menjadi bagian dari 3,1 juta nasabah PNM Mekaar se-Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi disiplin nasabah PNM Mekaar cicil pinjaman

Ia mengatakan pertumbuhan jumlah nasabah aktif PNM Mekaar itu merupakan parameter kesejahteraan nasabah yang dirintis melalui industri kreatif UMKM.

"Ini terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan usaha nasabah yang kami harap jadi parameter kesejahteraan nasabah melalui kreativitas ekonomi," katanya.

Secara nasional, kata Arief, jumlah nasabahnya telah mencapai 15,2 juta orang yang tersebar di seluruh daerah di tanah air.

"Sebuah keluarga besar yang jika disatukan energinya, motivasinya, cita-citanya, mimpinya menjadi pendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan uang yang beredar melalui program PNM Mekaar hingga sekarang mencapai Rp244 triliun untuk 15,2 juta nasabah.

Baca juga: Presiden Jokowi bingung dengan nama makanan seblak

Jumlah alokasi anggaran itu meningkat sejak kali pertama PNM Mekaar bergulir di 2015--2016 mencapai Rp800 miliar.

"Saya ingat di 2015--2016 nasabah Mekaar itu baru 400 ribu saat itu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

keyakinan abadi

garuda888

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.

Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.

Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

istri parit

aob633

Kemlu: Tidak ada korban WNI dalam penembakan massal di Kansas City******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam penembakan massal di tengah parade kemenangan Kansas City Chiefs setelah pertandingan final sepak bola Amerika, Super Bowl.

Insiden yang terjadi menjelang akhir parade pada Rabu (14/2) sekitar pukul 16.06 sore waktu setempat (Kamis, 15/2, pukul 05.06 WIB) itu menewaskan satu korban dan melukai 15 orang lainnya, yang saat ini kondisinya tengah kritis.

“Pasca-insiden tersebut, KJRI Chicago telah menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia di Kansas City untuk memastikan keamanan dan keselamatan WNI. Hingga saat ini, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban insiden penembakan itu,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

KJRI Chicago juga memberikan imbauan kepada masyarakat WNI untuk terus berhati-hati dan segera menghubungi otoritas setempat serta mengontak KJRI jika menghadapi situasi darurat.

Kepolisian Kansas City telah menahan dua tersangka yang membawa senjata ketika penembakan berlangsung.

Wali Kota Kansas Quinton Lucas mengaku tidak pernah menyangka tragedi seperti itu terjadi di kotanya.

Peristiwa tersebut juga ramai diperbincangkan di linimasa media sosial.

Sejumlah pengguna media sosial mengunggah video-video mengejutkan, yang antara lain menunjukkan seseorang sedang menekan dada seorang korban penembakan, sementara beberapa orang di dekatnya menggeliat kesakitan.

Sejumlah orang lain tampak berlarian sambil berteriak-teriak.

Kawasan Union Station, tempat berlangsungnya parade, yang semula penuh sesak sontak menjadi kosong setelah insiden penembakan. Hanya polisi dan para petugas medis yang tampak berada di lokasi.

Sebelum insiden terjadi, kerumunan orang berjejer di sepanjang rute parade untuk menyambut para pemain sepak bola Kansas City Chiefs yang melewati kerumunan massa dengan bus tingkat.

Baca juga: Tersangka penembak tiga mahasiswa berdarah Palestina ditahan aparat AS
Baca juga: Remaja tembak mati pelajar dalam insiden penembakan di Iowa, AS

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

slot depo 50 bonus 50 to 3x

Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS******

beliau telah berjuang untuk negara

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.

Baca juga: Wali Kota Bandung: Petugas KPPS meninggal adalah pahlawan demokrasi
Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Yayan yang bertugas sebagai anggota KPPS, di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Cijoho. “Saya mendatangi kediaman almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir. Intinya beliau telah berjuang untuk negara,” ujarnya. Ia menjelaskan Yayan berpulang pada Jumat (16/2) kemarin, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyebab wafatnya anggota KPPS ini diduga karena kelelahan setelah bertugas pada proses pemilu. “Selepas bertugas beliau membaringkan tubuh untuk beristirahat. Setelah bangun beliau pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saudara Yayan Risdianto meninggal dunia setibanya datang di rumah sakit,” ungkapnya. Dia berharap tidak ada lagi anggota KPPS maupun petugas penyelenggara pemilu lain yang wafat, setelah menunaikan tugas dalam pesta demokrasi tahun ini. “Untuk saudara almarhum Yayan, kami mendokan agar beliau menjadi ahli surga,” ucapnya.

Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia
Baca juga: Seorang ketua KPPS di NTT meninggal dunia
Baca juga: Ketua KPPS di Aceh Barat Daya meninggal dunia diduga akibat kelelahan

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

ratu88 slot

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Cinta setelah Masehi

vegasbet

Kepala OIKN: Jakarta akan jadi pusat bisnis dan finansial******

Bisnis dan financial center akan di sini, kita akan punya financial superhub baru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis dan finansial setelah pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tentu Jakarta akan menjadi financial center, pasti. Bisnis dan financial center akan di sini, kita akan punya financial superhubbaru," ujar Bambang dalam seminar Masa Depan Jakarta Pasca IKN di Jakarta, Sabtu.

Bambang menyebutkan financial superhubbaru ini sudah dilakukan oleh Kazakshtan dengan Astana, ibu kota baru setelah Almaty. Oleh karena itu, Indonesia dan Kazakshtan menandatangani nota kesepahaman dan menjadikan IKN dan Astana sebagai sister city.

Pemindahan ibu kota ke IKN akan menciptakan hubungan yang saling menguatkan bagi dua kota, yakni Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan finansial, sedangkan IKN kota cerdas dan inklusif.

Jakarta tetap menjadi magnet yang menarik untuk tetap berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa semakin berkembang dan merata.

"Kita akan mempunyai economy superhubdi luar Jakarta," kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Abdul Malik mengatakan, peran Jakarta menjadi sangat penting setelah ibu kota negara pindah ke IKN. Sebab, Jakarta sudah menjadi kawasan metropolitan nomor dua terbesar di dunia setelah Tokyo.

Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia.

"Banyak ahli meramalkan, arahnya itu akan menjadi dua sistem megapolitan, yaitu Jakarta dan cekungan Bandung. Itu akan menjadi dua motor penggerak utamanya," ucap Abdul.

Baca juga: Menkeu lakukan koordinasi terkait aset negara di IKN maupun Jakarta
Baca juga: Heru: Seluruh OPD harus bergerak membangun Jakarta menuju kota global
Baca juga: Jokowi minta desain Nusantara Superblock asal Kaltim saingi Jakarta

《situs judi slot tergacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot nolimit cityHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs judi slot tergacor》bab terbaru。