petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot 123

kerja lewat hp menghasilkan uang 449Jutaan kata 861373Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot 123》

Citigroup PHK Karyawan di New York******

Citigroup PHK karyawan di New York City. Mereka yang dipecat akan menerima gaji hingga April.
Citigroup PHK karyawan di New York City. Mereka yang dipecat akan menerima gaji hingga April. (Foto: Getty Images/JHVEPhoto)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Citigroup melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawannya yang ada di New York City. Namun, tidak disebutkan jumlahnya secara detail.

Berdasarkan Reuters, Kamis (25/1), karyawan yang terdampak PHK hanya akan menerima gaji hingga April 2024. Citigroup menolak berkomentar soal PHK ini.

Meski jumlah pekerja yang di PHK belum diketahui, tapi PHK ini disinyalir akan menjadi pengurangan pekerja terbesar di perbankan sejak krisis keuangan.

Proses untuk setiap karyawan mungkin berbeda-beda tergantung pada keadaan individu.

Menurut dua sumber itu, pemerintah negara bagian New York melalui aturan terbaru mengharuskan proses PHK diberitahukan 90 hari sebelumnya kepada pekerja. Ini berlaku sejak 1 Februari 2024. Sehingga proses PHK akan lebih dipercepat di negara tersebut sebelum aturan berlaku.

Sampai April ini, karyawan yang terdampak masih akan menerima gaji dan tunjangan. Namun, akses ke sistem perusahaan akan terputus.

Awal tahun kemarin, bank terbesar ketiga di AS ini memang sudah mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah karyawannya sebanyak 20.000 orang selama dua tahun ke depan.

CEO Jane Fraser mengatakan kepada para manajer melalui telepon minggu lalu bahwa sekitar 5.000 karyawan akan dipecat sebagai bagian dari reorganisasi, sekitar 5.000 dari divestasi dan 10 ribu dari teknologi dan operasi, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara mencicil

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
situs lama terpercaya
gacor303
erek erek binatang 1 sampai 100
grahaspin
situs judi bola resmi parlay
slot gacor77
wa slot
oricasino
situs ug terbaru
Daftar isi semua bab
Bab 1 gacor8800
Bab 2 aplikasi yang sama seperti kredivo
Bab 3 aplikasi pinjaman online akulaku
Bab 4 kredit barang di kredivo
Bab 5 slot dan togel terlengkap
Bab 6 cara pinjam uang ke bank bri
Bab 7 koi slot link
Bab 8 belanja bayar nanti
Bab 9 pakai kredivo di shopee
Bab 10 05 erek erek togel
Bab 11 pola mahjong ways 2
Bab 12 viral 77 slot
Bab 13 judi online slot terpercaya
Bab 14 pragma123
Bab 15 game slot terbaik di dunia
Bab 16 catur77
Bab 17 togel thailand
Bab 18 event slot
Bab 19 cara pasang protogel
Bab 20 king338
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3511bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Dominasi Kaisar

erek02
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulog ditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran.
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulog ditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran. (Foto: Rachman Haryanto/Detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulogditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Lihat Juga :
Isi Lengkap 'Amarah' Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melalukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]



(del/pta)

Tangkap Alam Abadi

mantap slot 1
Sekjen PBB kutuk serangan terhadap warga Gaza yang menunggu bantuan
(Xinhua)
PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (29/2) mengutuk serangan yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina yang sedang menunggu bantuan di Gaza utara, ungkap pernyataan juru bicara (jubir) Guterres.

"Sekjen PBB mengutuk keras insiden hari ini di Gaza utara di mana lebih dari 100 orang dilaporkan tewas atau cedera ketika sedang mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa. Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara Gaza yang terkepung di mana PBB belum dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan," kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel pada Kamis itu menembaki kerumunan warga Palestina yang sedang menunggu bantuan di sebuah jalan pesisir di sebelah barat Gaza City. Akibatnya, 104 orang tewas dan lebih dari 760 lainnya luka-luka.

Seorang jubir militer Israel mengeklaim bahwa pasukannya melakukan penembakan tersebut "untuk membela diri" setelah warga Gaza menyerang dan menjarah truk-truk bantuan yang masuk ke Jalur Gaza pada dini hari.

Dujarric mengatakan tidak ada kehadiran PBB di lokasi tragedi itu. Dia menambahkan bahwa insiden tersebut perlu diselidiki dan akan ada waktunya untuk pertanggungjawaban.

Guterres menegaskan kembali seruannya untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan tanpa syarat bagi semua sandera.

Sekjen PBB menyerukan kembali langkah-langkah mendesak agar bantuan kemanusiaan yang sangat penting dapat masuk dan didistribusikan ke seluruh Gaza guna menjangkau semua orang yang membutuhkan, tutur Dujarric.

Guterres sangat terkejut dengan tingginya angka korban jiwa akibat konflik di Gaza, di mana korban jiwa kini telah mencapai lebih dari 30.000 orang dan korban luka-luka mencapai lebih dari 70.000 orang.

Tragisnya, masih banyak korban, yang jumlahnya masih belum diketahui, hingga saat ini masih terkubur di bawah reruntuhan, kata Dujarric.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Grandmaster Dewa Super

cara menang judi bola parlay
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Abadi Perkotaan

pola mahjong ways 1 hari ini
Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA-1 dengan Sekjen ITU
Menkominfo Budi Arie (kiri) bertemu dengan perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU) di Barcelona, Spanyol, Rabu (28/02) untuk membahas percepatan penyelesaian pembahasan dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit maritim CAKRA-1
Barcelona, Spanyol (ANTARA) -- Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membahas upaya percepatan penyelesaian pembahasan dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit maritim CAKRA-1 dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz di Barcelona, Spanyol, Rabu.
“Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujarnya usai pertemuan bilateral dengan ITU di sela penyelenggaraan Mobile World Congress 2024.
Menteri Budi Arie menyatakan salah satu bentuk dukungan yang diharapkan berupa pengajuan filling satelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit (LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan. Menteri Budi Arie menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit,” tandasnya.
Pembahasan mengenai filing satelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terproteksi. Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar 1.200 orang.
“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025,” tukasnya. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

galaksi yang luas

erek ikan nila
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulog ditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran.
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulog ditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran. (Foto: Rachman Haryanto/Detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulogditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Lihat Juga :
Isi Lengkap 'Amarah' Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melalukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]



(del/pta)

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

judi online terpercaya
Mentan Amran mengklaim food estate Gunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.
Mentan Amran mengklaim food estate Gunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare. (Foto: CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini lumbung pangan di Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah ataufood estateGunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.

Menurutnya, panen jagung ini membuktikan teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

"Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan food estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya," paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/1).

"Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini," imbuhnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektare, di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam.

Amran mengklaim hasil dari berbagai program food estate yang sedang dikerjakan di beberapa daerah juga telah berjalan baik dan sesuai target.

Ia menambahkan bahwa food estate bukan proyek instan. Karena itu, penggarapannya butuh proses.

"Kenyataannya kita memiliki 600 hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," jelas Amran.

Lihat Juga :
Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total

Ia memaparkan saat ini food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Untuk food estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.

Amran juga menyebut Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektare.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Khusus untuk Gunung Mas katanya, kegagalan sudah terjadi dari awal saat menentukan lahan food estate. Lahan Food Estate Gunung Mas bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lihat Juga :
Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estate berhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)