sis4d

Catatan Mencuri Surga

situs slot gacor hari ini pragmatic

Menko Polhukam bentuk tim khusus tangani kasus magang ke Jerman******

"Ya pasti nanti akan kami bentuk tim khusus,"

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bakal membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang ke Jerman.

"Ya pasti nanti akan kami bentuk tim khusus," kata Hadi usai bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, Rabu malam.

Kemenkopolhukam, ujar Hadi, telah mendorong sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk segera menuntaskan kasus TPPO berkedok magang ke Jerman yang menimpa sejumlah mahasiswa.

Hadi juga berjanji bakal memberikan pendampingan agar permasalahan yang tengah dialami para mahasiswa di luar negeri itu bisa segera tuntas.

"Saya yakin dengan kerja keras dan kita juga akan beri dorongan agar bisa menyelesaikan masalah ini," ujar dia.

Saat ini, dia mengaku masih memeriksa kembali data perguruan tinggi yang mahasiswanya diduga menjadi korban TPPO berkedok magang ke Jerman atau "ferien job" itu.

"Kami tadi sudah bicarakan dengan kedeputian untuk segera permasalahan ini diselesaikan dengan baik, agar tidak berlarut-larut," ujar Hadi Tjahjanto.

Kemendikbudristek saat ini sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang terlibat TPPO dengan modus program magang untuk mahasiswa ke Jerman atau "ferien job".

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris menegaskan program ferien job tidak memenuhi kriteria yang dapat dikategorikan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan telah diperjelas sejak 27 Oktober 2023 melalui Surat Edaran Dirjen Diktiristek.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

babapoker

Bea Cukai Malaysia Sita 14,6 Kg Kurma Asal Israel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia (JKDM) menyita kurmaseberat 14,6 kilogram (kg), yang diyakini berasal dari Israel.

Berdasarkan laporan Antara, total nilai kurma impor itu senilai 678 ringgit Malaysia atau sekitar Rp2,2 juta.

Operasi ini dilakukan usai Bea Cukai mendapat laporan adanya penjualan kurma asal Israel melalui media sosial pada Senin (11/3).

Armizan merinci kurma yang disita berupa 73 kotak kurma bermerek Organic Jumbo Medjool Dates, yang diyakini berasal dari Israel.

Selain menyita kurma, warga negara Malaysia yang memiliki bisnis kurma tersebut ikut ditahan dan diselidiki.

Ia juga mengatakan ada aturan yang berlaku bagi pihak manapun yang memberikan data dagangan palsu, baik dari jenis, kandungan dan nama produk.

Berdasarkan hasil penyelidikan Bea Cukai Malaysia, kurma-kurma itu dibeli dalam jumlah besar bersama-sama dengan barang organik lainnya dari Eropa.

Setelah sampai di Malaysia, kurma tersebut dikemas ulang. Namun, aturan kandungan atau nutrisi harus dicantumkan dalam label kemasan.

Nah, pada label kemasan kurma itu terdapat data negara asal kurmanya dari Israel.

Menurut Armizan, operasi seperti itu akan dilakukan kembali. Masyarakat yang memiliki informasi serupa diminta untuk melaporkannya secara lengkap melalui platform yang ada.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Legenda Luar Biasa

cara kredit di tokopedia

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pembalasan Tentara Bayaran

kredit akulaku hp

Kemenperin: Ramadhan jadi faktor naiknya IKI Maret ke angka 53,05******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan bulan suci Ramadhan menjadi faktor pendorong peningkatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Maret naik ke angka 53,05, sedangkan pada bulan lalu di angka 52,56.

Hal tersebut dikarenakan Ramadhan mampu meningkatkan penyerapan industri secara optimal.

"Momen Ramadhan merupakan salah satu pendorong penyerapan produk industri dengan optimal, mengingat sejak awal tahun 2024 ketidakstabilan kondisi perekonomian global menekan pesanan dan produksi industri pengolahan Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan kenaikan nilai IKI Maret ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada variabel persediaan produk dan pesanan. Secara rinci angka variabel tersebut meningkat sebanyak 1,35 poin atau mengalami ekspansi yang tinggi, yakni sebesar 55,63.

Selain itu, nilai IKI variabel pesanan baru juga mengalami peningkatan ekspansi sebesar 1,11 poin menjadi 54,25. Peningkatan itu dikarenakan mulai stabilnya kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang merupakan mitra utama perdagangan Indonesia.

Baca juga: Kemenperin majukan IKM motor konvensional dan listrik

Febri menyampaikan, apabila dilihat berdasarkan subsektornya, peningkatan nilai IKI pada Maret ini dipengaruhi oleh 15 subsektor industri pengolahan, serta adanya empat subsektor yang mengalami perubahan level menjadi ekspansi.

“Dengan demikian, jumlah subsektor yang mengalami ekspansi menjadi 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB tahun 2023 sebesar 96,20 persen. Adapun subsektor yang mengalami kontraksi adalah subsektor industri tekstil dan industri kayu, barang kayu dan gabus,” kata Febri.

Ia menyampaikan untuk nilai ekspansi IKI terbesar masih diperoleh oleh industri minuman, dan disusul oleh industri makanan yang mengalami kenaikan nilai IKI sebesar 0,94 poin. Angka tersebut melampaui industri farmasi, obat kimia, serta obat tradisional.

Sementara itu, kondisi umum kegiatan usaha di bulan Maret sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari persentase jawaban responden yang menjawab kondisi usahanya meningkat dan stabil, turun dari 76,8 persen menjadi 76,4 persen.

Meski demikian, Febri menyampaikan pelaku usaha selama kurun waktu enam bulan ke depan mengaku optimistis dengan persentase keyakinan optimisme naik menjadi 72,3 persen dari yang sebelumnya berada di angka 71 persen.

Baca juga: Kemenperin gelar bazar lebaran dukung pertumbuhan industri mamin
Baca juga: Kemenperin: Nilai tambah perekonomian dari HGBT capai Rp157 triliun

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

lgo234

ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.

Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00

Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.

Pilihan Redaksi 30 Kata-Kata Menyambut Bulan Ramadhan yang Menyentuh Hati Menag Yaqut: Beda Awal Ramadan Lumrah, Tetap Saling Menghormati Muhammadiyah Mulai Puasa Hari Ini, Pemerintah Besok 12 Maret 2024

Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.

Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.

Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan

Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta

Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.

Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.

(isa/asr)

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

urban slot188

Singapura kirim tim bantu investigasi jembatan ambruk di Baltimore******

Moskow (ANTARA) - Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Singapura serta Otoritas Maritim dan Pelabuhan (MPA) telah mengirimkan tim penyelidik ke Amerika Serikat untuk membantu penyelidikan tabrakan kapal kargo dengan jembatan di Kota Baltimore, Maryland, kata MPA.

"MPA telah menghubungi Markas Besar Penjaga Pantai Amerika Serikat (USGC) dan Kantor Keselamatan Laut Lembaga Keselamatan Transportasi Nasional, untuk menawarkan bantuan MPA sebagai administrasi bendera asal kapal terkait untuk mendukung penyelidikan."

"Penyelidik dari Biro Investigasi Keselamatan Transportasi dan MPA sedang melakukan perjalanan ke Baltimore, Maryland," kata MPA dalam sebuah pernyataan pada Selasa (26/3).

MPA mengutip dari perusahaan pengelola kapal, Synergy Marine Pte Ltd, yang mengatakan bahwa kapal tersebut "mengalami kehilangan tenaga penggerak sesaat" tepat sebelum kejadian dan tidak mampu "mempertahankan arah yang diinginkan dan bertabrakan dengan jembatan Francis Scott Key."

MPA menambahkan bahwa kapal telah "menurunkan jangkarnya sebagai bagian dari prosedur darurat kapal sebelum menabrak jembatan.”

Seluruh awak kapal yang berjumlah 22 orang dalam kondisi selamat dan telah diketahui keberadaannya, lanjut pernyataan tersebut.

Pada Selasa, Jembatan Francis Scott Key runtuh setelah ditabrak oleh kapal kargo. Kapal kargo Dali sedang berlayar di bawah bendera Singapura dari Baltimore ke ibu kota Sri Lanka, Kolombo, pada saat kecelakaan terjadi, menurut laporan media AS.

Walikota Baltimore Brandon Scott mengumumkan keadaan darurat setempat selama 30 hari setelah insiden tersebut.

Gubernur Maryland Wes Moore mengatakan para pejabat masih menyelidiki insiden tersebut tetapi"tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya" bahwa tabrakan tersebut merupakan bentuk serangan teror.

Setidaknya lima kendaraan, termasuk tiga mobil penumpang dan sebuah truk semen, masih berada di bawah air, menurut Kepala Pemadam Kebakaran Kota Baltimore James Wallace.

Sekitar delapan tim penyelam telah melakukan operasi pencarian dan penyelamatan, kata Wallace.

Presiden AS Joe Biden pada Selasa sudah mengarahkan pemerintahannya untuk mengerahkan seluruh upaya untuk membuka kembali pelabuhan Baltimore dan membangun kembali jembatan sesegera mungkin.

Ia pun memastikan, tidak ada indikasi tabrakan dengan jembatan tersebut merupakan akibat kesengajaan.

Sumber: Sputnik
Baca juga: Biden sebut jembatan ambruk di Baltimore insiden tak disengaja
Baca juga: Enam orang dinyatakan hilang setelah jembatan di Baltimore ambruk
Baca juga: Jembatan Francis Scott Key di AS ambruk, 20 orang dilaporkan hilang

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024