visa4d 101Jutaan kata 212020Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher airbnb》
Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.
"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.
Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.
Lihat Juga :![]() |
"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.
Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.
Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.
"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.
Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.
Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.
"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.
"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.
Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.
Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.
Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.
"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.
Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.
"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.
(rir/rir)Fokus ke Kendaraan Listrik, Ford PHK Insinyur di AS dan Kanada******
FordMotor Co (F.N) mengumumkan bakal memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya pada pekan ini. Yang terdampak adalah para insinyur di Amerika Serikat dan Kanada. Tidak dirinci jumlah persis karyawan yang bakal dirumahkan.
Langkah PHK diambil lantaran Ford ingin fokus pada pengembangan kendaraan listrik.
"Ini terkait dengan rencana pertumbuhan Ford+ yang kami perkenalkan pada 2021 dan semakin difokuskan selama setahun terakhir," kata juru bicara Ford T.R. Reid dalam sebuah email, dikutip CNN, Rabu (28/6).
Ford+ diumumkan pada 2021 sebagai tiga unit operasi besar perusahaan yaitu Ford Blue untuk kendaraan bertenaga pembakaran internal, lalu Ford Model E untuk kendaraan listrik, dan Ford Pro yang berfokus pada kendaraan komersial.
CEO Ford Jim Farley juga mengumumkan pihaknya akan fokus pada segmen pasar yang lebih sedikit, tetapi lebih menguntungkan.
Ford juga akan mengembangkan lebih banyak produk digital untuk pelanggannya. Selain pertumbuhan keuntungan, pengurangan biaya juga merupakan bagian dari rencana.
Maret lalu, manajemen Ford mengatakan perusahaan akan kehilangan US miliar tahun ini dari penjualan kendaraan listrik, tetapi berharap meraup laba US miliar hingga US miliar di 2023. Perusahaan juga berharap unit kendaraan listrik segera mencetak untung.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Label:fortuneslot、manjur 303 slot、kera4d slot
Terkait:untung365、situs slot depo 20 bonus 20 to kecil、asian4d demo slot、tarikan jp paus sydney new、angka buku mimpi、slot gacor680、cari angka jitu hongkong malam ini、kaskustoto、info situs gacor、sky388 slot
bab terbaru:link terbaru slot(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) tidak akan melebihi Rp250 ribu sekali jalan.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan opsi tersebut adalah permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (22/6).
Adapun KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni kelas VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan total 28 penumpang, dan kelas 2 dengan total 555 penumpang. Ia menuturkan Kemenhub masih menggodok besaran pasti tarif KCJB. Karenanya, pihaknya pun belum bisa mengumumkan secara resmi.
Menurutnya, pemerintah ingin memudahkan sistem pertiketan. Apalagi, KCJB akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek. Dwiyana juga belum dapat memastikan apakah feeder KCJB akan berbayar atau tidak.
"Itu yang kita bahas dengan KAI makanya kenapa tarif belum bisa kita sampaikan. Karena itu kita ingin ada integrasi ticketing juga dengan feeder, dengan LRT seperti itu. Makanya nanti saat COD (Commercial Operation Date) benar-benar penumpang itu seamless ya benar-benar kita buat mudah untuk mendapatkan tiket semuanya," bebernya.
Lihat Juga :![]() |
KCJB akan diluncurkan pada 18 Agustus 2023 mendatang. Setelah peluncuran kereta itu akan memasuki masa pengenalan atau soft operation hingga Oktober. Rencananya, tiket KCJB akan digratiskan namun hanya penumpang terpilih yang bisa merasakannya.
KCJB ditargetkan dibuka untuk umum dan berbayar pada pekan pertama Oktober.
"Targetnya (berbayar) Minggu pertama Oktober," ungkap Dwiyana.
Ia pun berharap bisa segera mengumumkan kepastian harga tiket KCJB. Dwiyana juga menyebut adanya opsi bundling tiket yang terintegrasi dengan tiket KAI, KA Feeder, hingga LRT Jabodebek.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.
Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.
Lihat Juga :![]() |
Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.
"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.
Lihat Juga :![]() |
Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.
Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:
1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
(skt/fra)Menteri BUMNErick Thohir mencopot Harry Warganegara dari kursinya sebagai Direktur Utama Berdikari.
Pencopotan yang dilakukan bersamaan dengan perombakan direksi ID FOOD itu terjadi berselang tiga bulan setelah pistolnya meledak di Bandara Makassar pada April lalu.
Berdasarkan keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (28/6) lalu, Erick menunjuk eks Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf untuk menggantikan posisi Harry.
Saat itu, ia menyerahkan barang bawaannya, termasuk pistolnya kepada seorang protokoler bandara untuk diperiksa.
Kemudian saat protokoler bandara memeriksa senjata dan mengosongkan magazine, tiba-tiba pistol itu terjatuh. Akibatnya, senjata milik Harry meletus sehingga membuat penumpang lainnya kaget.
Karena kejadian tersebut calon penumpang pesawat yang berada di bandara tersebut sempat panik.
Usai kejadian, Harry meminta maaf ke masyarakat.
"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).
Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.
[Gambas:Video CNN]
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.
"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.
Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.
Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.
Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.
"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.
Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.
"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.
(rir/rir)Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.
"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.
Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.
Lihat Juga :![]() |
"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.
Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.
Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.
"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.
Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.
Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.
"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).
PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.
"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).
PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.
Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.
Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.
[Gambas:Video CNN]
《voucher airbnb》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp ovo88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher airbnb》bab terbaru。