fortunslot88

mekanik naga

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

gelombang bintang

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.

Penjinak Jenius

Jamal Wiwoho Mundur dari Rektor UNS Solo******

Dia mengatakan tahapan selanjutnya merupakan implementasi PMWA tersebut berupa pembentukan organ MWA dan Pemilihan Rektor yang lebih memerlukan peran dan tanggung jawab besar.

“Untuk menghindari pandangan dan kekhawatiran bahwa saya memiliki kepentingan pribadi berkaitan dengan pemilihan anggota MWA dan pemilihan Rektor, saya memilih sikap tidak berperan lebih lanjut dalam penataan kelembagaan di UNS,” tulis Jamal.

Dia melanjutkan atas pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan Rektor UNS, tindak lanjut penyelesaian dan keputusan kemudian serahkan sepenuhnya kepada kementerian.

Surat tertulis yang ditandatangani langsung Jamal Wiwoho tersebut menyusul dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Universitas Sebelas Maret No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

Peraturan di atas sudah terbit dan disosialisasikan pada 8 Januari 2024 lalu oleh Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi beserta tim teknis dari Kemendikbudristek. Setelah peraturan PMWA No. 1 Tahun 2023 terbit proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota (PPA) MWA UNS periode 2024-2029 otomatis dimulai

“Sehubungan dengan hal tersebut, saya telah mengajukan pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan sebagai Rektor UNS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 16 Januari 2024,” tulis Jamal.

Jalan menuju keabadian itu sulit

Ahli di Bidang Rumput Lapangan Antar Rahayu Jadi Guru Besar UNS Solo******

“Waktu itu Manahan sudah siap dipakai, kepadatannya sudah bagus, kemudian rumputnya tumbuh bagus, kerataan tanahnya juga bagus, kemudian permukaan tanah bagus, rumputnya cukup rapat sehingga bisa aman untuk pemain, termasuk visual rumput bagus,” kata dia.

Kiprah Rahayu di dunia “rumput” bermula ketika dirinya mengambil studi doktor bidang Pengelolaan Hamparan Rumput di Hankuk University, Korea Selatan (2007-2010). Sejak pulang dari Korea Selatan pada 2011, dia menekuni bidang tersebut dengan spesifikasi pada pengelolaan rumput lapangan sepak bola dan golf. 

“Awalnya penawarannya kan belajar irigasi, lalu saya berangkat ke Korea. Begitu sampai di sana ternyata irigasi lapangan sepak bola, bukan irigasi sawah. Yaudah karena sudah telanjur di sana bagaimana,” kata dia.

Dari ketidaksengajaan itu malah membuat Rahayu memiliki spesifikasi yang cukup jarang ditemukan di Indonesia. Keahliannya dalam bidang pengelolaan hamparan rumput malah menjadi pembeda.

“Sepertinya di Indonesia belum ada ahli dalam bidang pengelolaan rumput, yang sampai S3 sepertinya saya. Tapi kalau yang praktisi di perusahaan-perusahaan ada, cuma yang ranahnya sebagai akademisi jarang,” kata dia.

Rahayu juga menempuh studi yang linier pada jenjang S1 (1994-2000) dan S2 (2001-2003) yang mengambil program studi Ilmu Tanah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Akademi yang lahir pada 1975 itu menjelaskan inti dari lapangan sepak bola adalah kualitas tanah.

“Kalau tanahnya kualitasnya betul itu kualitas rumput juga bisa maksimal, tapi kalau misal campuran tanahnya salah sekalipun rumputnya bagus, dia tidak memberi manfaat secara maksimal,” kata dia.

Saat ini dirinya sedang aktif meneliti tentang rumput Paspalum yang tahan dengan air payau. Air payau adalah campuran air tawar dan air laut yang biasanya ada di wilayah pesisir. 

“Rumput Paspalum ini biasa dipakai di Timur Tengah terutama Qatar dan Saudi Arabia, karena mereka di gurun kan kadar garamnya tinggi. Apalagi di Qatar itu mengambil air laut kemudian disuling,” kata dia.

Dia mengatakan rumput yang tumbuh di kawasan tropis ini sudah banyak ditemukan di Indonesia. Namun, sayangnya belum banyak dilakukan penelitian tentang rumput tersebut. Maka dia kemudian memulai meneliti rumput tersebut sejak tiga tahun lalu.

Saat ini, pria kelahiran Temanggung itu masih menunggu pembiayaan untuk melakukan penelitian lanjutan yakni mengimplementasikan rumput Paspalum di stadion sepak bola sambil melakukan evaluasi. 

Penelitian tersebut penting dilakukan lantaran air sekitar Jakarta dan daerah Pantura banyak yang payau. Selain itu tanah di wilayah pesisir juga masih luas untuk digunakan sebagai stadion sepak bola atau golf.

“Itu kan lebih mudah dari membuat stadion di daerah perbukitan atau daerah yang [tanahnya] miring. Nah makanya untuk membangun di daerah pesisir perlu jenis rumput yang tahan air dengan kandungan garam tinggi,” kata dia.

Dia mengatakan jika berhasil mengembangkan atau meneliti rumput jenis Paspalum tidak menutup kemungkinan bisa dimanfaatkan di tempat lain. 

Dedikasinya pada bidang tersebut kemudian diganjar gelar Guru Besar dari kampus tempat dirinya mengajar, yakni UNS Solo. Rahayu dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian (FP) UNS Solo di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (16/1/2024). 

Rahyu menjadi Guru Besar ke-45 FP UNS dan ke-302 UNS. Dia dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Pedology dan Survey Tanah dengan pidato inagurasi berjudul Implementasi Pedologi Dalam Menjawab Kebutuhan Pertanian dan Non Pertanian di Masa Depan.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik” 

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.