petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

beruang4d

rtp uang77 781Jutaan kata 674230Orang-orang telah membaca serialisasi

《beruang4d》

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka
Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi ANRI RI, Andi Abubakar (enam dari kiri) foto bersama di depan gedung Depot Arsip Kabupaten Bangka (ANTARA/Kasmono)
Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting
Sungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.

"Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting," kata Andi Abubakar saat melakukan kunjungan kerja kunjungan ke Depot Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, di Bangka, Jumat.

Dari kaidah pengelolaan atau penyelenggara kearsipan, menurut dia, Pemkab Bangka mulai  dari implementasi penciptaan arsip sampai proses arsip dinamis, kemudian dari dinamis ke statis, sudah terlaksana dengan baik. Begitu pula digitalisasi arsip sudah menggunakan layanan aplikasi Srikandi.

Baca juga: JKPI bersepakat dengan Perpusnas dan ANRI kelola kearsipan daerah

"Pembinaan kearsipan juga sudah dilakukan, tetapi memang perlu optimalisasi. Kalau untuk fondasi terkait penyelenggara kearsipan di Kabupaten Bangka sudah berjalan sesuai ketentuan," kata Andi Abubakar.

Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Mina mengatakan kedatangan Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI Andi Abubakar memotivasi para pencipta arsip supaya sadar dan tertib dalam pengelolaan arsip yang benar serta sesuai dengan aturan yang ada.

Diketahui, kata dia, masih banyak ditemukan sulitnya keberadaan arsip yang sangat bersejarah. Depot arsip Kabupaten Bangka, selain menjadi tempat penitipan arsip, masyarakat juga bisa menyimpan arsip atau dokumen milik mereka agar terjaga dengan baik.

Baca juga: ANRI tekankan pentingnya budaya adaptif mengelola arsip di era digital

Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"
Tangkapan layar saat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria memberikan paparan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat (1/3/2024) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara pinjam di indodana

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
togel cc 2021
voucher promo tiket com
turbo slot 888
noahpoker
situs mantap
hari slot
cara dapat uang gratis
bandar 77 slot
pinjol legal bayar bulanan
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pinjam kredivo
Bab 2 situs tergacor hari ini
Bab 3 ajaib168
Bab 4 toto855
Bab 5 mgo55
Bab 6 situs slot paling terpercaya
Bab 7 madu303 slot
Bab 8 mega118 slot
Bab 9 situs slot 89
Bab 10 pinjol limit tinggi ojk
Bab 11 traveloka bisa pinjam uang
Bab 12 wajik777
Bab 13 ilucky88
Bab 14 kode trik slot pragmatic
Bab 15 telat bayar di kredivo
Bab 16 olb365
Bab 17 tahun4d
Bab 18 situs judi khusus slot
Bab 19 rtp indosport99
Bab 20 macauslot168
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9924bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Zootopia Masa Depan

situs berita internasional yang terpercaya
Biogas jadi solusi atasi limbah peternakan di Cikoko
Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho (kedua kiri) meninjau instalasi biogas di Kelurahan Cikoko, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Humas Pemkot Jaksel/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa permasalahan limbah peternakan sapi di Kelurahan Cikoko yang pernah dikeluhkan warga sudah diatasi dengan instalasi biogas.

"Saat ini sudah ditangani melalui program biogas pada peternakan sapi yang ada di Kelurahan Cikoko ini," kata Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemasangan instalasi biogas di peternakan sapi yang berada di RT 009/RW 003 Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani limbah.

Menurut dia, keberadaan peternakan sapi di tengah kota sempat menjadi masalah.karena banyak warga mengeluh adanya limbah yang dihasilkan.

Untuk itu, kata Ali, instalasi biogas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan limbah padat dan limbah cair dari peternakan tersebut.
"Ini cara kami agar usaha warga berjalan, dan masyarakat tidak terganggu," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Peternakan sapi perkotaan masih prospektif
Baca juga: Beternak sapi di Jakarta bukanlah impian

Pada pertengahan tahun 2023, keberadaan limbah sapi sempat dikeluhkan oleh warga sekitar karena menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang nyamuk.

Seorang warga yang berada di sekitar peternakan itu, Hasan melaporkan permasalahan tersebut berulangkali, baik melalui aplikasi pengaduan masyarakat JAKI maupun langsung bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Permasalahan tersebut pernah diberikan solusi oleh pemerintah dengan membuang kotoran sapi dengan truk, namun hasilnya masih belum maksimal, dan sempat pula ditimbun hasilnya pun tetap nihil.

Akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel memutuskan untuk memberikan solusi dengan pembuatan biogas, dan saat ini sudah masuk tahap akhir instalasi biogas.

Baca juga: Ini sejarah peternakan sapi perah di Jakarta Selatan
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

join88
Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).
Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL). Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/agt)

Aku bukan Yae Rin

situs gacor sore ini
KBRI Canberra gelar Ambassador Goes to Campus, promosikan pendidikan
Duta besar RI untuk Australia Siswo Pramono (ketiga kiri) berfoto bersama perwakilan universitas-universitas pada acara Ambassador Goes to Campus di Australia, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-KBRI Canberra)
Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, Australia menggelar kegiatan Ambassador Goes to Campus di Universitas Deakin dan Monash pada Jumat, untuk mempromosikan pendidikan di Indonesia dan menjajaki kerja sama antar perguruan tinggi kedua negara.

Duta besar RI untuk Australia Siswo Pramono dalam siaran pers KBRI pada Jumat menyampaikan pentingnya kerja sama Indonesia dan Australia khususnya dalam pendidikan dan penelitian untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

"Kerja sama pendidikan Indonesia dan Australia akan mempercepat terpenuhinya sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan, yang siap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kemajuan kedua negara, selain itu kedua negara dapat melakukan penelitian bersama dalam mengatasi dampak perubahan iklim," ujar Pramono.

Hal ini, sebut Pramono berkaitan dengan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik, yang hanya akan terjadi jika mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu Atase Pendidikan KBRI Canberra Mukhamad Najib mengatakan bahwa acara kali ini untuk mempertemukan pimpinan Universitas Lampung (UNILA) dengan pimpinan Universitas Deakin dan Monash yang diharapkan ketiga universitas bisa saling mengenal dan kelak bisa berlanjut dengan kerja sama yang konkrit.

“Selama ini kampus-kampus di pulau Jawa sudah sangat aktif bekerja sama dengan Australia. Hal ini sangat baik. Namun begitu, kami berharap tidak hanya kampus di Jawa, kami juga ingin memfasilitasi kampus di luar Jawa, seperti UNILA untuk bisa mengembangkan kerja sama dengan kampus-kampus di Australia”, jelas Najib.

Najib berharap kerja sama tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dengan membawa budaya akademik Australia untuk menguatkan ekosistem pendidikan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNILA Lusmeilia Afriani menyampaikan profil dan agenda kampus mereka dalam internasionalisasi.

Sementara Presiden Universitas Deakin Iain Martin mengatakan pihaknya tertarik membangun kerja sama dengan universitas Indonesia terutama dalam bidang penelitian, sehingga penting untuk menjalin hubungan antar peneliti dengan minat bidang yang sama.

"Pada akhirnya, implementasi kerja sama penelitian ada pada tingkat peneliti, oleh karena itu penting untuk mempertemukan antar peneliti untuk sama-sama saling mengenal penelitian masing-masing sebagai pembuka jalan kerja sama”, tutup Iain.

Saat ini Universitas Monash telah memiliki cabang yang sudah beroperasi di Jakarta, sementara Deakin akan segera memiliki cabang di Bandung.

Baca juga: KBRI gelar pertemuan perguruan tinggi RI-Australia jajaki kerja sama
Baca juga: Stafsus Presiden dan Dubes Australia bahas peningkatan pendidikan RI

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

erek2 66
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan selain Jakarta, kota-kota di bagian utara Jawa juga terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan selain Jakarta, kota-kota di bagian utara Jawa juga terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan selain Jakarta, kota-kota di bagian utara Jawajuga terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.

Hal itu ia ungkapkan dalam cara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Hadi, hal ini terjadi karena penurunan muka tanah dan kenaikan air laut makin parah. Dari paparannya, pantai utara Jawa menghadapi tantangan penurunan muka tanah rata-rata sebesar 5-20 centimeter (cm) per tahun.

Selain itu, Hadi juga menuturkan Pulau Jawa menanggung beban yang berat buntut tingginya populasi. Oleh karena itu, ia mengatakan perlu kolaborasi untuk menyiapkan tata ruang agar Jawa tak tenggelam.

"Jika itu sesuai dengan peruntukannya maka akan bisa menyelamatkan Pulau Jawa bagian utara dari ancaman tenggelam," tutur Hadi.

Ia lantas mengatakan Jawa bagian utara perlu untuk dilindungi. Maklum, di daerah tersebut banyak lahan sawah hingga tambak.

Hadi menyebut lahan-lahan itu menjadi sumber pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, ia pun mendukung program pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Dari masalah-masalah itu, kendala-kendala yang ada kami juga berperan untuk mendukung pelaksanaan program giant sea wall adalah dengan melihat berbagai tantangan, khususnya terkait dengan penurunan muka tanah, kenaikan muka air," kata Hadi.

Selain utara Jawa, sebelumnya Jakarta juga terancam tenggelam. Alasannya sama, yakni penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Selain itu, kondisi Jakarta di dataran rendah dan didominasi rawa-rawa juga menjadi alasan wilayah ini terancam tenggelam.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/agt)

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

maniaslot asia
Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat
Kapal The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan terbakar di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (1/3/2024) siang. (ANTARA/HO-Basarnas Sorong)
Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa
Teminabuan, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kapal wisata The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan, di antaranya 10 wisatawan asing dilaporkan terbakar di sekitar perairan Aborek dan Pulau Mansuar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat siang sekitar pukul 13.15 WIT.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Sorong Amirudin AS yang dihubungi dari Teminabuan, Papua Barat, Jumat, mengatakan informasi kebakaran kapal tersebut berawal dari laporan salah satu pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sorong.

"Kapal pesiar jenis pinisi itu sedang membawa 23 orang wisatawan, dengan rincian 10 penumpang warga negara asing, 5 penumpang warga negara Indonesia dan 8 anak buah kapal," jelas Amirudin.
Para penumpang dan awak Kapal The Oceanik saat dievakuasi oleh Tim SAR gabungan Raja Ampat, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Basarnas Sorong)


Hingga kini Basarnas Sorong belum mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya kapal pesiar tersebut. Pihak Kepolisian Resor Raja Ampat dan Syabandar setempat dilaporkan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu.

Baca juga: Kemenhub mengevakuasi korban kebakaran kapal di perairan Raja Ampat

Baca juga: Basarnas turunkan tim cari nelayan hingga ke perairan Raja Ampat

Namun dari laporan sementara yang diterima Basarnas Sorong, diketahui api berasal dari ruang mesin kapal tersebut.

Adapun 23 orang penumpang yang berada di kapal tersebut sudah dievakuasi ke pulau terdekat yaitu Pulau Mansuar, Raja Ampat. Sementara kapal pinisi The Oceanik telah dievakuasi menuju pinggiran pulau.

Para penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dan tidak mengalami cedera berat maupun ringan.

"Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa," kata Amuridin.
Tim SAR gabungan dan petugas medis memeriksa kondisi para penumpang dan awak Kapal The Oceanik yang terbakar di perairan Raja Ampat, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Basarnas Sorong)

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Masalah Aize

theslot777
Jusuf Kalla menyebut tanah ribuah hektar milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden kemarin dulunya milik Bob Hasan.
Jusuf Kalla menyebut tanah ribuah hektar milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden kemarin dulunya milik Bob Hasan. ( Arsip Istimewa).
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul tanah ribuan milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden Minggu (7/1) lalu.

Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu.

JK bercerita bahwa ia lah yang punya peran besar dalam proses pembelian tanah itu. Peran dilakukannya dalam memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

Lihat Juga :
Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo sebut lahan digunakan untuk food estate

Dua hari setelah debat, atau pada Selasa (9/1) Prabowo mengatakan lahan ratusan ribu hektare miliknya sudah diserahkan sebagai tanah hak guna usaha (HGU) yang digunakan untuk proyek lumbung pangan atau food estate.

"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa.

Prabowo bercerita semua itu bermula sekitar tiga tahun lalu. Ia ditugaskan menggarap proyek food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.

Lihat Juga :
ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

Saat itu, Prabowo mengajukan lahan HGU yang ia kuasai untuk proyek food estate tersebut. Ia mengaku telah menguasai tanah HGU itu sebelum ia menjabat sebagai Menhan.

"Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 ahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara," ucap dia. Ia juga meralat data Anies soal jumlah lahan HGU miliknya, yaitu bukan 340 ribu hektare melainkan 500 ribu hektare.

Tidak diketahui apakah lahan yang disinggung oleh JK dan lahan yang disebut diberikan Prabowo untuk food estate adalah lahan yang sama. 

[Gambas:Video CNN]



(mab/agt)