slot 20 bonus 20

kekuatan sihir

Bupati Bekasi Usul Upah Buruh Naik 13 Persen Jadi Rp5,8 Juta******

Penanggung Jawab Bupati Bekasi Dani Ramdan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Baratuntuk menaikkan upah buruhdi daerahnya sebesar 13,99 persen dari Rp5.137.575,44  menjadi Rp5.856.324 pada tahun depan.

Rekomendasi diketahui dari Surat Nomor TK.04.03/10398/Disnaker yang didapat CNNIndonesia.

Rekomendasi itu disampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Maka Pj. Bupati Bekasi menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2024 naik sebesar 13,99 persen dari 2023 sebesar Rp5.137.575,44 menjadi Rp5.856.324," katanya seperti dikutip dari surat tersebut.

Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemkab Bekasi tersebut menunjukkan bahwa buruh sudah memenangkan perjuangan. Pasalnya, kenaikan upah yang diusulkan Pemkab Bekasi sudah mendekati tuntutan buruh sebesar 15 persen.

"Bupati Bekasi sudah memutuskan UMK Bekasi 2024 naik 13,99 persen. Maka gubernur Jabar tidak boleh mengubah rekomendasi itu,"katanya.

Selain itu, ia meminta Pemporv DKI untuk merevisi naik UMP 2024 mendekati 15 persen seperti langkah yang dilakukan Pemkab Bekasi. 

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Alasan Basuki Jamin Tol MBZ Aman Meski Beton Dikorupsi Jadi Baja******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin kontruksi Tol Jakarta-Cikampel (Japek) II alias Tol MBZ aman meskipun rangka betonnya dikorupsi dan diganti jadi baja.

Jaminan keamanan ia berikan karena penggunaan rangka baja secara kekuatan tak jauh beda dengan rangka beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga katanya, sudah diuji sertifikasi.

Rangka itu juga sudah dipakai di sejumlah proyek.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu udah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," sambung dia.

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

UMK Bandar Lampung 2024 Naik Jadi Rp3,1 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampungmenaikkan upahminimum kota (UMK) 2024 sebesar 3,75 persen atau Rp112.282 dari Rp2.991.349 menjadi Rp3.103.631.

"UMK Bandar Lampung 2024 naik Rp112.282, sehingga 2024 mendatang UMK di kota ini sebesar Rp3.103.631," kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana seperti dikutip dari Antara,Rabu (22/11).

Ia menjelaskan perhitungan UMK 2024 sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan telah dibicarakan dengan berbagai pemangku, seperti pengusaha, buruh, hingga dewan pengupahan.

"Apalagi sekarang kan bahan pokok mahal, pembayaran apa-apa naik. Misal kita bangun rumah kan semua bahan-bahannya juga mahal, maka dari itu kami ambil persentase kenaikan UMK yang tertinggi," kata dia.

Ia pun mengimbau agar perusahaan dapat menerapkan dan mengupah pegawainya sesuai dengan UMK mulai Januari 2024.

Eva mengingatkan apabila terdapat perusahaan yang tidak sesuai membayarkan gaji karyawannya sesuai UMK, maka pemkot akan melakukan peninjauan.

"Mereka (perusahaan) harus ada alasan dulu kenapa bayar tidak sesuai UMK, kalau pendapatannya masih kecil, masih bisa dipertimbangkan, akan tetapi kalau yang besar ya harus sesuaikan. Karena ini bukan maunya kami, tapi maunya Pemerintah Pusat," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Yanwardi mengatakan bahwa hasil penetapan UMK di Bandar Lampung ini segera diajukan ke Pemprov Lampung untuk disetujui.

"Untuk faktornya itu, melihat barang-barang mahal dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu pertimbangan Wali Kota Bandar Lampung mengambil persentase tertinggi. Namun begitu, pengambilan keputusan kenaikan UMK tidak keluar dari PP 51 Tahun 2023 tentang pengupahan," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Erick Ungkap BUMN Setor Dividen Rp74 T ke Negara: Bu Menkeu Ikut Happy******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan setorandividenBUMN untuk kas negara tembus Rp74,1 triliun per Oktober 2023.

Ia menuturkan capaian ini 150 persen lebih tinggi dari target awal.

"Alhamdulillah, ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut happykarena dividen BUMN hingga Oktober 2023 sudah tembus Rp 74,1 triliun," ujar Erick dalam keterangan resmi, Jumat (24/11).

Erick merinci sumbangan dividen terbesar berasal dari yang bergerak di sektor perbankan dan energi. Ia terus mendorong peningkatan kontribusi dari sektor lain agar dividen yang masuk kantong negara dan masyarakat bisa lebih besar.

"Sejak awal saya selalu tekankan, BUMN harus menjadi benteng ekonomi Indonesia. Peningkatan kontribusi juga menggambarkan kondisi BUMN yang terus membaik," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Ia optimistis setoran dividen BUMN kepada negara akan terus meningkat hingga akhir tahun. Erick ingin BUMN terus menjaga tren positif, termasuk dalam peningkatan laba yang pada 2020 hanya sebesar Rp13triliun, lalu menjadi Rp 124 triliun pada 2021, dan melonjak hingga Rp 250 triliun pada 2022.

"Insyaallah, BUMN mampu kembali mencetak sejarah seperti pemberian dividen tertinggi untuk negara sebesar 80,2 triliun pada 2022," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Daftar 5 Daerah dengan UMP Terendah di Indonesia******

Hampir semua gubernur di seluruh wilayah Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Meski begitu, besaran UMP sejumlah daerah masih ada yang rendah, yakni hanya Rp2,2 juta.

Menariknya, meski Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia, mayoritas UMP terendah justru ada di pulau ini.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Upah tersebut baru berlaku mulai 1 Januari 2024.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

Berikut daftar daerah dengan UMP 2024 terendah di Indonesia:

1. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.036.947. Angka ini naik 4,02 persen dari UMP tahun ini, yakni Rp1.958.169.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menuturkan pihaknya akan segera mengeluarkan pengumuman resmi soal kenaikan UMP tersebut. Termasuk, SK yang sudah disahkan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

2. Jawa Barat

UMP 2024 Jawa Barat telah disepakati sebesar Rp2.057.495. Angka ini naik 3,57 persen dari sebelumnya, yakni Rp1.986.670.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan.

"Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pemerintah DIY menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.125.897 atau naik 7,27 persen dari yang sebelumnya. Rp1.981.782.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan penentuan nominal UMP 2024 ini mempedomani rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pakar atau akademisi dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekerja atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

4. Jawa Timur

Menyusul DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2024 di level Rp2.165.244. Angka ini naik 6,13 persen dari UMP 2023, yakni Rp2.040.244.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan kenaikan UMP Tahun 2024 ini menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kenaikan UMP Jatim Tahun 2024 ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi.

5. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2024 NTT ditetapkan sebesar Rp2.186.826. Upah itu naik 2,96 persen
dari yang sebelumnya sebesar Rp2.123.994.

Asisten I Setda Provinsi NTT Erni Usboko menuturkan kenaikan UMP NTT tahun 2024 itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Penjabat Gubernur NTT nomor 355/ HK/Kep/HK/2023 tanggal 20 November 2023.

"Pemerintah NTT berharap kenaikan UMP ini bisa dimanfaatkan secara minimal untuk kebutuhan para pekerja. UMP ini berlaku untuk para pekerja yang sudah bekerja di bawah satu tahun," kata Erni Usboko dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]