slot gacor nada777

Ayah anak itu menempel padaku

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Dao mendominasi dunia

Kementan Jamin Stok Bahan Pangan Pokok Aman Jelang Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi jelang pergantian tahun.

"Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan itu cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).

Selain itu, Kementan juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan 'Serbu Pangan Murah'.

Selain komoditas peternakan, kegiatan itu juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh jajaran untuk berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini" ungkap Nasrullah.

Ia menyebut pihaknya berupaya menggencarkan peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui kegiatan Serbu Pangan Murah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu juga merupakan tindak-lanjut arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendekatkan produsen dengan konsumen agar bisa menyediakan pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru 2023.

"Alhamdulillah dari segi produksi 12 bahan pangan pokok dalam kondisi tercukupi sehingga harapan saya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Serbu Murah ini dengan baik, beli secukupnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mengawal ketersediaan dan pasokan bahan pangan agar semua masyarakat dapat menikmatinya," imbuh Nasrullah.

Ia menambahkan kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholderterkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2022.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya Letkol INF Audy Komontoy mengungkapkan kerjasama TNI dan Kementan terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Kerja sama TNI dengan Kementan sudah lama dilakukan, mulai dari hulu hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan, saat ini pada kegiatan Serbu pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan," ucap Audy.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

KADIN Imbau Larangan Ekspor Bauksit Diimbangi Peta Jalan Hilirisasi******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksitharus diimbangi dengan peta jalan hilirisasi yang jelas. Artinya, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.

Ia menuturkan saat ini smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Arsjad membeberkan potensi sumber daya alam (SDA) dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Ia melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini juga mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

Oleh karena itu, Arsjad berharap hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Menurutnya, hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Sehingga memberikan dampak bagi ekonomi nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.

"Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi," ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, imbuhnya, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak empat unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Kementan Jamin Stok Bahan Pangan Pokok Aman Jelang Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi jelang pergantian tahun.

"Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan itu cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).

Selain itu, Kementan juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan 'Serbu Pangan Murah'.

Selain komoditas peternakan, kegiatan itu juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh jajaran untuk berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini" ungkap Nasrullah.

Ia menyebut pihaknya berupaya menggencarkan peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui kegiatan Serbu Pangan Murah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu juga merupakan tindak-lanjut arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendekatkan produsen dengan konsumen agar bisa menyediakan pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru 2023.

"Alhamdulillah dari segi produksi 12 bahan pangan pokok dalam kondisi tercukupi sehingga harapan saya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Serbu Murah ini dengan baik, beli secukupnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mengawal ketersediaan dan pasokan bahan pangan agar semua masyarakat dapat menikmatinya," imbuh Nasrullah.

Ia menambahkan kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholderterkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2022.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya Letkol INF Audy Komontoy mengungkapkan kerjasama TNI dan Kementan terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Kerja sama TNI dengan Kementan sudah lama dilakukan, mulai dari hulu hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan, saat ini pada kegiatan Serbu pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan," ucap Audy.

[Gambas:Video CNN]