rupiah cepat ojk atau tidak

Tauren tercela

Pengumuman UMP 2023 Diperpanjang Hingga 28 November 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan memperpanjang pengumuman kenaikanupahminimum provinsi (UMP) 2023 dari yang seharusnya 21 November 2022 menjadi 28 November 2022.

Perpanjangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi, yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (16/11) kemarin.

"Penetapan dan pengumuman UMP 2023 saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022," ungkap Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Senin (21/11).

Ida mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum 2023 sesuai formula baru.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 juga berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

CEO Ruangguru Soal PHK Karyawan: Rekrutmen Terlalu Banyak******

CEORuangguru Adamas Belva Syah Devara mengaku gagal mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan. Ia menyinggung soal rekrutmen karyawan yang terlalu banyak.

Belva mengaku PHK massal di perusahaannya adalah keputusan terberat yang harus diambil, dan meminta maaf atas hal tersebut.

"Di awal pandemi, layanan Ruangguru mengalami peningkatan yang besar yang berujung pada rekrutmen yang terlalu banyak dan terlalu cepat dalam dua tahun terakhir," tulisnya di Instagram, Sabtu (19/11).

Kendati harus melakukan PHK kepada ratusan karyawan, Belva menjamin para karyawan terdampak bakal mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai UU. Selain itu, ada perpanjangan asuransi dan gaji bulan terakhir bekerja juga akan mereka bayarkan secara penuh.

"Kami pun mengalokasikan tim rekruter Ruangguru khusus untuk memberikan dukungan pencarian pekerjaan, konsultasi psikologis, dan akses kelas pengembangan karier jika dibutuhkan. Kami mengerti bahwa banyak perasaan marah, sedih, dan kecewa atas hal ini maupun terhadap kami secara personal, dan untuk hal tersebut kami terima dan meminta maaf," ucap Belva.

Sebelumnya, perusahaan menyebut keputusan PHK ditempuh karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis.

"Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," terang perusahaan, Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Daftar Perusahaan Global yang PHK Karyawan Sepanjang Tahun Ini******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi. Beberapa perusahaan teknologi skala global, seperti Meta, Shopee, Netflix, termasuk dalam daftar perusahaan yang mengurangi jumlah pekerjanya tahun ini.

Berikut perusahaan teknologi global PHK karyawan sepanjang 2022:

1. Amazon

Amazon melakukan PHK terhadap 10 ribu karyawan karyawannya sejak Rabu (16/11). Juru bicara Amazon Kelly Nantel mengungkap sejumlah karyawan yang terkena PHK mulai mencari pekerjaan baru lewat LinkedIn dan mengunggahnya secara terbuka.

Ia mengaku PHK massal yang dilakukan ini bukan hal mudah, namun beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi global yang memburuk terus memengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

"Termasuk perekrutan massif selama beberapa tahun, sejumlah tim membuat penyesuaian dan dalam beberapa kasus peran tertentu tidak lagi diperlukan," papar Nantel.

2. Sea

Sea Ltd, induk Shopee, dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10 persen dari jumlah tenaga kerjanya dalam enam bulan terakhir. Tahun lalu, perusahaan tercatat mempekerjakan 67 ribu karyawan.

Dilansir Bloomberg, Selasa (15/11), sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor.

Baru-baru ini, sumber anonim The Information menyebut pemangkasan terbaru mencakup rekrutmen, manajemen hubungan karyawan, pelatihan, dan fungsi sumber daya manusia lainnya di Singapura dan China.

Meta hingga Netflix Ikut PHK

Tianni Shenwu

Pengumuman UMP 2023 Diperpanjang Hingga 28 November 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan memperpanjang pengumuman kenaikanupahminimum provinsi (UMP) 2023 dari yang seharusnya 21 November 2022 menjadi 28 November 2022.

Perpanjangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi, yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (16/11) kemarin.

"Penetapan dan pengumuman UMP 2023 saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022," ungkap Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Senin (21/11).

Ida mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum 2023 sesuai formula baru.

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 juga berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]