petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

luxury333 slot

link alternatif gmwin 739Jutaan kata 708257Orang-orang telah membaca serialisasi

《luxury333 slot》

Mantan PM Thailand Thaksin hadapi dakwaan kasus lese majeste******

Mantan PM Thailand Thaksin hadapi dakwaan kasus lese majeste
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok, Thailand, Minggu (18/2/2024). ANTARA/Kyodo-OANA/aa.
Bangkok, Thailand (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang dibebaskan bersyarat, melapor ke jaksa penuntut umum pada Selasa, setelah mengajukan petisi tertulis untuk perlakuan adil dalam kasus lese majeste terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Lese majesteadalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman.

Setelah dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu (18/2), Thaksin masih menghadapi sejumlah permasalahan hukum karena jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk mendakwa dia dengan tuduhan menghina monarki dalam wawancara yang dilakukan Thaksin di Seoul.

Menurut keterangan Kantor Kejaksaan Agung Thailand pada awal bulan ini, proses hukum pada kasus tersebut telah dimulai sebelum dia kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu.

Juru Bicara Kejaksaan Agung Prayut Phetkhun mengatakan, Thaksin diperintahkan untuk bertemu dengan jaksa penuntut umum untuk mendengarkan dakwaan pada Senin.

Dalam pertemuan yang berdurasi 30 menit tersebut, ia memohon keadilan dan juga menyerahkan sejumlah dokumen.

Jaksa Agung menilai para penyidik belum menyelesaikan penyelidikan tambahan dan investigasi apakah Thaksin melanggar undang-undang penghinaan kerajaan masih berlangsung, kata Prayut dalam konferensi pers.

Prayut mengatakan hal tersebut berakibat keputusan apakah akan melanjutkan penuntutan terhadap Thaksin belum bisa diambil untuk saat ini, sehingga pembebasan sementara diperbolehkan bagi Thaksin, dengan jaminan rekening deposito bank senilai 500.000 baht (sekitar Rp216 juta).

Thaksin dijadwalkan bertemu kembali dengan para jaksa untuk sidang tuntutan pada 10 April.

Dalam jumpa pers yang sama, Direktur Jenderal Kasus Pidana Kejaksaan Agung Thailand Preecha Sudsanguan, mengatakan Thaksin tampak sakit parah, karena ia menggunakan kursi roda dan hampir tidak dapat berbicara.

Setelah menjalani hukuman enam bulan di tahanan rumah sakit, taipan berusia 74 tahun itu meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian pada Minggu dan kembali ke kediamannya di Chan Song La di distrik Bang Phat Bangkok untuk pertama kalinya dalam 17 tahun.

Thaksin, dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, tinggal di luar negeri selama 15 tahun dalam pengasingan untuk menghindari penjara. Kembalinya dia ke negara asalnya bersamaan dengan kembalinya Partai Pheu Thai ke pemerintahan.

Baca juga: Terdakwa mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra bebas bersyarat
Baca juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dirawat di rumah sakit

Sumber: TNA

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"******

Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"
Arsip foto - Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu Agency/am.
Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza.

“Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia.

Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya.

"Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

“Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor.

Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza.

“Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya.

Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Baca juga: AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mpo100

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
maxwin889
warna paito taiwan
untung365
nusawin88
dewabet slot
jos55
situs slot asli
slot judi terpercaya 2022
situs slot terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs tergacor dan terpercaya 2022
Bab 2 situs slot212
Bab 3 tafsir mimpi 29
Bab 4 slot gacor vietnam
Bab 5 selalu gacor
Bab 6 apakah situs yandex aman
Bab 7 judi angka
Bab 8 daftar paypal dapat 5 dollar
Bab 9 colok toto
Bab 10 togelcamboja
Bab 11 super dana legal atau ilegal
Bab 12 buku tafsir mimpi 2 angka
Bab 13 slot new member bonus 100 persen
Bab 14 kapaljudi777
Bab 15 macaubet77
Bab 16 rajatoto3
Bab 17 cara mendapatkan uang di shopeepay
Bab 18 rajaspin
Bab 19 slot resmi gampang menang
Bab 20 slot gacor roma77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6822bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

sistem kehidupan tertinggi

vip slot 77 link alternatif
Mendag pastikan stok beras Bulog banyak untuk Ramadhan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh/aa.
Beras tidak ada masalah, berasnya banyak cuma alternatif beras Bulog.
Semarang (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan bahwa Indonesia memiliki persediaan beras cukup banyak untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

"Beras tidak ada masalah, berasnya banyak cuma alternatif beras Bulog," ujar Zulkifli saat melakukan kunjungan di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

Baca juga: Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram. Beras ini cukup diminati lantaran mudah didapat di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Zulkifli menekankan bahwa stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun untuk beras premium, harganya naik lantaran suplainya berkurang.

"Jadi tidak masalah berasnya, hanya yang biasa beras apa namanya, beras premium ada yang biasa Cianjur, ada yang biasa Demak, ada yang biasa apa, kan itu biasanya sungkan beralih. Kita anjurkan untuk beralih karena beras Bulog tidak kalah bagus sebetulnya," katanya.

Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen siap memenuhi kebutuhan beras masyarakat Indonesia hingga puasa Ramadhan dan Lebaran 1445 Hijriah.

"Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang bulan puasa dan Lebaran,” kata Bayu di Jakarta, Senin (19/2).

Bayu menekankan bahwa Bulog secara rutin menggelontorkan beras ke berbagai saluran distribusi, baik untuk Program Bantuan Pangan Beras maupun SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok beras Bulog saat ini mencapai 1,2 juta ton.


 

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Ular yang melahap dunia

emasslot
Israel tak dengarkan desakan internasional, bersikeras serang Rafah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA/Anadolu/pri.
Yerusalem (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (17/2) mengatakan, pihaknya akan melancarkan serangan militer ke Rafah di Jalur Gaza selatan, serta tidak akan menyetujui tuntutan Hamas untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera.

Netanyahu mengatakan dalam konferensi pers di Yerusalem bahwa "tuntutan Hamas tidak masuk akal. Mereka ingin mencapai satu tujuan, yaitu kekalahan Israel."

"Jelas kami tidak akan menyetujuinya. Jika Hamas membatalkan tuntutan ini, barulah kami akan bisa melanjutkannya," tambahnya.

"Kami mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kekuatan Hamas di Gaza dan kami harus menghancurkan sebagian besar brigade mereka, dan kami telah membuat kemajuan besar dalam hal ini," lanjut Netanyahu.

Sebelumnya pada Sabtu (17/2), kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, menekankan bahwa “perlawanan tidak akan sepakat apa pun kecuali penghentian total agresi, penarikan tentara pendudukan dari Jalur Gaza, pencabutan pengepungan yang tidak adil,"

"Serta penyediaan tempat penampungan yang aman dan layak bagi para pengungsi akibat kejahatan pendudukan, kembalinya para pengungsi, terutama ke Jalur Gaza bagian utara, diakhirinya kebijakan kelaparan yang biadab, dan komitmen terhadap rekonstruksi,” tegasnya

"Hamas selalu merespon dengan semangat positif dan bertanggung jawab melalui para mediator untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami, mengakhiri pengepungan yang tidak adil, dan memungkinkan aliran bantuan, tempat tinggal dan rekonstruksi," ujar Haniyeh dalam sebuah pernyataan.

Pada Selasa (13/2), perundingan mengenai usulan kesepakatan pertukaran sandera baru diadakan di Kairo, namun tidak ada kemajuan.

Meski ada peringatan regional dan internasional terhadap invasi Israel ke Rafah, Netanyahu mengatakan, "Mereka yang ingin mencegah kami melancarkan operasi militer di Rafah ingin kami kalah dalam perang ini, saya tidak akan membiarkan hal itu."

Dia mengeklaim bahwa "ada banyak ruang untuk evakuasi warga sipil di wilayah Rafah sehingga kami dapat melakukan serangan militer."

Sebelumnya pada Sabtu, Channel 12 Israel melaporkan bahwa Netanyahu akan menyampaikan pada pemerintahnya rencana pekan depan untuk serangan militer terhadap Rafah.

Israel mengumumkan niatnya untuk menyerang Rafah di wilayah selatan yang padat penduduknya, setelah secara paksa mengevakuasi penduduk di utara dan mengarahkan mereka ke selatan, mengeklaim bahwa itu adalah "daerah yang aman."

Peringatan regional dan internasional meningkat sehubungan dengan pemboman Israel terhadap Rafah dengan persiapan untuk menyerang Rafah secara langsung, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ratusan ribu pengungsi yang mencari perlindungan di sana sebagai tempat perlindungan paling selatan di Jalur Gaza.

Mengenai negosiasi dengan Palestina, Netanyahu mengatakan, "Israel tidak akan menyerah pada perintah internasional mengenai penyelesaian masa depan dengan Palestina."

Dia menambahkan: "Di bawah kepemimpinan saya, Israel akan melanjutkan perlawanan kuatnya terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina."

Mengacu pada protes populer yang sedang berlangsung di beberapa kota di Israel sejak perang dimulai, menuntut pengunduran diri pemerintah, Netanyahu menyatakan penolakannya untuk mengadakan pemilu selama konflik.

Dia mengatakan, "Hal terakhir yang dibutuhkan Israel saat ini adalah mengadakan pemilu."

Warga Israel melakukan demonstrasi setiap hari untuk menuntut pengunduran diri pemerintahan Netanyahu dan pembebasan para sandera. Protes diselenggarakan setiap Sabtu di seluruh negeri.

Baca juga: Mesir dirikan pusat logistik di Rafah, fasilitasi bantuan ke Gaza
Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal itu terlalu mendominasi

situs 2023 terbaru
BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Obat besar

slot gacor8800
BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

jalan menuju keabadian

demo slot goblin heist
Beberapa timses manfaatkan layanan kesehatan mental di RSUD Taman Sari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat. ANTARA/HO-Pemprov DKI/aa.
Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sadi, dr Ngabila Salama membenarkan sudah ada 12 anggota tim sukses calon legislatif (caleg)  yang memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat.

"Dari kuota 100 pasien sudah terpakai 95, sebanyak 12 diantaranya adalah dari anggota tim sukses caleg ," kata dr. Ngabila di Jakarta, Selasa. 

Ngabila merinci 95 pasien yang memakai layanan konsultasi kesehatan mental itu terdiri atas 4 petugas KPPS, 12 tim sukses caleg, 50 masyarakat umum (ibu rumah tangga, ASN, tidak bekerja, mahasiswa, dan lainnya), dan 29 tenaga kesehatan dari berbagai instansi termasuk dari daerah.

Ngabila mengatakan program tersebut merupakan kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan Puskesmas Taman Sari.

"Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan terutama ditujukan kepada petugas KPPS,  caleg, tim sukses, partisan pemilu, dan sebagainya," kata Ngabila.

Lebih lanjut, Ngabila mengatakan pemeriksaan dilakukan menggunakan dua unit alat canggih heart rate variability (HRV)  yang sanggup melakukan pemeriksaan selama tiga menit per orang milik Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol.

"Interpretasi hasil akan disampaikan langsung oleh psikolog klinis dan psikiater RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol," ujar Ngabila.

Pada keluhan ringan dan terkontrol, ucap Ngabila, akan diberikan perawatan sampai dengan sembuh, yakni sekitar tiga sampai dengan lima hari atau bisa juga lebih cepat.

"Pada gangguan lebih akut dan berat akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dan fasilitas lengkap dan fasilitas rawat inap lebih lengkap, seperti RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan RSKD Duren Sawit," jelas Ngabila.

Layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dibuka mulai hari Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB, sesuai jadwal praktik psikiater.

"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Jika ada rujukan BPJS Kesehatan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka kami sediakan layanan gratis," kata dr. Ngabila di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga: Dinkes DKI minta peserta pemilu harus jaga kesehatan fisik dan jiwa
Baca juga: Jakpus sediakan faskes jiwa di puskesmas dan RS bagi peserta pemilu
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan Yan Xiaoyun

hack slot gacor
Beberapa timses manfaatkan layanan kesehatan mental di RSUD Taman Sari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat. ANTARA/HO-Pemprov DKI/aa.
Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sadi, dr Ngabila Salama membenarkan sudah ada 12 anggota tim sukses calon legislatif (caleg)  yang memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat.

"Dari kuota 100 pasien sudah terpakai 95, sebanyak 12 diantaranya adalah dari anggota tim sukses caleg ," kata dr. Ngabila di Jakarta, Selasa. 

Ngabila merinci 95 pasien yang memakai layanan konsultasi kesehatan mental itu terdiri atas 4 petugas KPPS, 12 tim sukses caleg, 50 masyarakat umum (ibu rumah tangga, ASN, tidak bekerja, mahasiswa, dan lainnya), dan 29 tenaga kesehatan dari berbagai instansi termasuk dari daerah.

Ngabila mengatakan program tersebut merupakan kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan Puskesmas Taman Sari.

"Layanan yang kami berikan berupa penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus tes gratis untuk mendeteksi gangguan awal kejiwaan terutama ditujukan kepada petugas KPPS,  caleg, tim sukses, partisan pemilu, dan sebagainya," kata Ngabila.

Lebih lanjut, Ngabila mengatakan pemeriksaan dilakukan menggunakan dua unit alat canggih heart rate variability (HRV)  yang sanggup melakukan pemeriksaan selama tiga menit per orang milik Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol.

"Interpretasi hasil akan disampaikan langsung oleh psikolog klinis dan psikiater RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol," ujar Ngabila.

Pada keluhan ringan dan terkontrol, ucap Ngabila, akan diberikan perawatan sampai dengan sembuh, yakni sekitar tiga sampai dengan lima hari atau bisa juga lebih cepat.

"Pada gangguan lebih akut dan berat akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dan fasilitas lengkap dan fasilitas rawat inap lebih lengkap, seperti RS Jiwa Soeharto Heerdjan Grogol dan RSKD Duren Sawit," jelas Ngabila.

Layanan pemeriksaan kesehatan jiwa dibuka mulai hari Senin-Sabtu pukul 12.00-21.00 WIB, sesuai jadwal praktik psikiater.

"Untuk pendaftaran dapat menghubungi 085892481576. Jika ada rujukan BPJS Kesehatan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maka kami sediakan layanan gratis," kata dr. Ngabila di Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga: Dinkes DKI minta peserta pemilu harus jaga kesehatan fisik dan jiwa
Baca juga: Jakpus sediakan faskes jiwa di puskesmas dan RS bagi peserta pemilu
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024