puja138

Yan Shuai

Menko Airlangga Dorong PLN Terus Serap Produk Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam meningkatkan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Upaya PLN meningkatkan TKDN ini dinilai sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia seperti yang dicanangkan pemerintah.

"Pemerintah akan terus mendorong dan evaluasi, agar pelaku dalam negeri bisa mendukung ekosistem PLN. Dengan begitu kita mendukung pendalaman value chaindi sektor ketenagalistrikan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (23/11).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagai dukungan terhadap industri nasional, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp201 triliun hingga 20 November 2022, dari total belanja tahun ini sebesar Rp288,4 triliun.

"PLN berkontribusi sebesar 84 persen ke produk dalam negeri demi mengembangkan industri nasional berkualitas global," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, PLN telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memenuhi ketentuan TKDN. Di antaranya membuat regulasi tentang pemenuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan dan pemantauan TKDN lewat aplikasi e-TKDN.

"PLN pun menargetkan pada 2024 mendatang realisasi TKDN kami bisa mencapai 50 persen," ucapnya.

Adapun TKDN PLN hingga Oktober 2022 sudah mencapai 46,95 persen. Capaian ini sudah melebih target tahun ini yakni sebesar 42 persen. Porsi TKDN ini terus tumbuh sejak 2019 sebesar 36,8 persen, dan tahun 2020 sebesar 40,1 persen.

"Atas saran Pak Menko, kami PLN diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagalistrikan terutama kapasitas nasional. Kami petakan semua, dan dalam proses ini, membangun kapasitas nasional berarti membangun ekosistem yang lebih kuat," jelasnya.

Petani terkuat

Buwas Buka******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan 500 ton berasdi Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Buwas, sapaan akrabnya, meyakinkan saat ini ia sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Apapun namanya itu ada pertanggungjawaban secara hukum. Kalau dipinjamkan itu harus segera dikembalikan yang 500 ton itu, saat ini sedang ditangani internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan untuk ditangani secara hukum pidana itu," tegasnya.

Lebih jauh, Buwas memaparkan tak akan main-main dengan kasus serupa. Saat ini, menurutnya, kepala gudang tersebut pun telah dipecat.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa lima orang saksi untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan 500 ton beras yang raib dari Gudang Bulog Bittoeng.

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis menyebutkan bahwa lima orang saksi yang masih dimintai keterangan oleh penyidik saat ini merupakan dari pihak Bulog dan juga rekanan.

Berdasarkan data yang dihimpun CNNIndonesia.com, kasus hilangnya 500 ton beras dari Gudang Bulog di Pinrang diduga telah dijual oleh oknum pejabat Bulog tanpa sesuai prosedur ke salah satu mitra selama dua bulan lalu sejak awal September 2022.

Jumlah stok beras yang ada di gudang sebanyak 1.656.850 kg, namun jumlah yang dilaporkan secara administrasi 2.118.900 kg dengan rincian yakni gudang 1 sebanyak 880.500 kg dan gudang 2 sebanyak 1.238.400 kg. Kemudian beras yang berada di gudang tersebut berkurang sebanyak 462.050 kg.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Bappenas Klarifikasi soal Penduduk IKN Dibatasi Hanya 1,9 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmengklarifikasi berita soal populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibatasi hanya 1,9 juta orang. Bappenas menjelaskan jumlah penduduk IKN tidak dibatasi 1,9 juta orang tetapi diperkirakan mencapai jumlah tersebut.

"Angka 1,9 juta penduduk merupakan perkiraan yang menjadi dasar untuk diperlukannya pengendalian jumlah penduduk di IKN," ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Sidik Pramono dalam pernyataan resmi, Kamis (24/11).

Sidik menjelaskan berdasarkan lampiran UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), populasi IKN pada 2045 dicanangkan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektar.

Sidik juga mengklarifikasi terkait pemindahan tahap pertama ke IKN pada 2024 yang diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI. Ia menjelaskan 250 ribu atau tepatnya 257.675 penduduk tersebut merupakan angka proyeksi pemindahan tahap pertama yang terdiri atas ASN, Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, dan Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan IKN.

"Angka tersebut bukan angka definitif karena akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan terutama untuk tahap 1 pembangunan sampai dengan 2024," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan populasi penduduk di IKN Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN hanya 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

1.270 Pekerja Singapura Tersapu PHK Industri Teknologi dan Startup******

Menteri Tenaga Kerja SingapuraTan See Leng mengatakan sebanyak 1.270 orang tenaga kerjadi industri teknologi dan startup terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juli-pertengahan November 2022.

Ia mengklaim sebagian besar dari pekerja yang terkena PHK itu merupakan buruh yang memiliki peran non-teknis, seperti penjualan dan pemasaran. Selain itu, mayoritas pekerja yang juga berusia di bawah 35 tahun.

Dilansir dari CNA, Senin (28/11), Tan mengatakan tingginya angka PHK itu bertalian dengan Twitter, Meta, dan Shopee dan beberapa perusahaan teknologi lainnya yang telah melakukan PHK di Singapura.

Kendati angka PHK meningkat, kata dia, data jumlah PHK selama lima tahun terakhir relatif rendah, yakni rata-rata 790 pekerja per tahun.

Lebih lanjut Tan menuturkan sebagian besar pekerja yang kena PHK di sektor informasi dan komunikasi sudah mendapatkan pekerjaan baru.

Berdasarkan data yang diterima, tingkat masuk kembali pekerja dalam waktu enam bulan setelah PHK untuk pekerja informasi dan komunikasi jauh lebih tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa pekerja non-teknis yang di-PHK juga menemukan kesempatan kerja di sektor I&C (informasi dan komunikasi) dan ekonomi yang lebih besar," kata Tan.

Ia menambahkan lowongan kerja di sektor tersebut juga meningkat pada paruh pertama tahun ini. Tercatat lowongan meningkat dari 11.100 pada Desember 2021 menjadi 12.100 pada Juni 2022.

"Selain itu, sektor lain, seperti layanan keuangan, termasuk bank lokal, juga membuka lowongan untuk peran teknologi. Secara keseluruhan, ini mencerminkan bahwa ada daya serap yang kuat di seluruh ekonomi yang lebih besar dan peluang bagi pekerja yang terkena dampak untuk mengisi peran sesuai permintaan," terang Tan.

Meski begitu, Tan tetap mengingatkan pekerja non-teknis yang di-PHK perlu mempertimbangkan program konversi karir dan peningkatan keterampilan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peluang mereka kembali ke dunia kerja.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

kunci ajaib

Pengusaha Minta Sokongan PM Anwar Ibrahim: Dukung Ekonomi Lokal******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysia meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu bisnis mereka di tengah ketatnya daya saing pasar.

Anwar beserta jajaran pemerintah Malaysia diminta mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu dunia bisnis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Dia mengatakan banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan industri kelapa sawit Malaysia dapat berperan dalam pemulihan ekonomi.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : Rupiah Lesu Tahun Ini, Bagaimana dengan 2023 Nanti?

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa negara tersebut tetap bisa menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.