zona paito sydney

Sistem ahli nujum

Erick Thohir Angkat Wakapolri Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad******

Menteri BUMNErick Thohir menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen. Pol. Agus Andrianto menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pindad menggantikan Komjen. Pol. Gatot Eddy Pramono.

Penunjukan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN SK-243/MBU/08/2023 dan nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose berharap masuknya Agus di jajaran komisaris PT Pindad bisa membuat perusahaan yang dipimpinnya semakin kuat.

Sementara itu merespons penunjukan tersebut, Agus berjanji akan menjalankan amanah baru yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

"Akan kami jalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Perlu belajar dan belajar terus untuk setidaknya bisa memberikan warna guna tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dan keamanan dalam negeri," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

lima elemen langit

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Ji Youjiang Yuchu

LRT Jabodebek Operasi dari Jam 5 Pagi sampai 8 Malam Selama Dua Pekan******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakanLRT Jabodebek bakal melayani penumpang mulai pukul 05.00 hingga 20.00 WIB selama operasi tahap awal pada dua pekan ke depan.

"Tahap pertama, sampai dua minggu ke depan, kami masih akan operasional 12 trainset dari jam 05.00 pagi sampe jam 08.00 malam," ucap Risal di Stasiun Dukuh Atas, Senin (28/8).

Ia mengatakan jumlah trainset alias rangkaian itu akan terus bertambah secara bertahap. Adapun LRT Jabodebek secara total memiliki 31 trainset yang disiapkan, di mana 27 trainset untuk operasional dan 4 rangkaian lainnya sebagai cadangan.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan tarif promo ini diberikan dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 sekaligus memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat.

"Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," kata Adita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8) kemarin.

Adita menerangkan pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO).

"Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," ujarnya.

Setelah itu, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20 ribu untuk selain jarak terjauh. Skema ini mulai berlaku pada awal Oktober sampai akhir Februari 2024.

Tarif LRT Jabodebek sendiri sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan bertambah sebesar Rp700 per km selanjutnya. Besaran tarif itu telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan.

[Gambas:Video CNN]

Makam Peri

Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan******

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi kian getol merangkul sejumlah investoruntuk ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tindakan tersebut tentu tak mengherankan. Maklum, Jokowi sendiri punya mimpi bisa melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI tahun depan di ibu kota baru tersebut.

Kabar terbaru yang masuk soal investor, pemerintah mengklaim sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di IKN. Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Selain Aguan, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN.

Bahlil mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurutnya, kehadiran para cukong ini sekaligus menepis isu tidak ada investor yang masuk ke IKN.

Ucapan Bahlil itu tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah belakangan memang tekun mencari investor.

Pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Juni lalu, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Lantas, apakah keikutsertaan sejumlah taipan Tanah Air seperti Aguan-Sukanto Tanoto dalam membangun proyek IKN tadi bakal menjadi jaminan proyek itu akan berjalan seperti apa yang diinginkan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita belum yakin mereka akan terlibat langsung dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya para pengusaha ulung tersebut baru melakukan kunjungan saja.

Ia menilai keikutsertaan Aguan dan Sukanto merupakan pencitraan pemerintah.

"Menurut hemat saya, hanya sebagai bagian dari trik pemerintah untuk membangun kesan bahwa IKN sudah banyak diminati oleh pengusaha, terutama pengusaha papan atas nasional," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Apalagi, kata dia, selama ini pengusaha-pengusaha tersebut terbiasa menggarap pasar yang lucrative alias menguntungkan di pusat-pusat keramaian dengan margin keuntungan besar dan jaminan keberhasilan yang tinggi. Sementara, IKN bukanlah lahan menguntungkan secara bisnis.

Menurut Ronny, IKN hanyalah proyek politik yang hitung-hitungan bisnisnya tak jelas sampai hari ini. Jika memang IKN adalah lahan investasi yang bagus untuk pengusaha, maka sejak awal seharusnya pengusaha sudah menyambut positif rencana tersebut.

"Nyatanya tak demikian toh. Sudah empat tahun, tak ada tanda-tanda komitmen pasti dari investor-investor besar. Bahkan beberapa investor yang awalnya berniat untuk berkomitmen, justru hengkang," ucapnya.

Perkataan Ronny ini bukan isapan jempol belaka. Lihat saja, kepastian investasi dari Arab Saudi saja belum jelas.

Tahun lalu, Softbank Group mundur dari proyek. Pemerintah sendiri mengklaim alasan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Tokyo itu mundur karena permintaan proposal yang tak menguntungkan Indonesia.

Ronny lantas menyinggung terkait niatan tulus atau tidaknya para pengusaha nasional membantu pemerintah memancing investor. Menurutnya, jawabannya jelas bahwa pengusaha tak memakai ukuran tulus atau tidak tulus dalam berinvestasi.

Ia menilai para pengusaha memakai parameter prospek perkembangan bisnis dan prospek mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dan itu tak bisa disalahkan. DNA pengusaha toh memang begitu," kata dia.

Oleh karena itu, lagi-lagi ia menduga kedatangan Aguan cs ke IKN adalah dalam rangka undangan atau permintaan pemerintah. Mereka didatangkan sekadar untuk membangun kesan bahwa pengusaha-pengusaha tersebut berniat untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN.

"Hanya sebatas pembangunan kesan semata. Intinya, tak ada jaminan mereka akan terlibat langsung, apalagi setelah Jokowi tak lagi berkuasa," imbuh Ronny.

Jika dugaannya itu benar, maka rakyat dibohongi. Sebaliknya, jika mereka memang menjadi tulang punggung investor swasta di sana, maka IKN akan jadi ajang bancakan pengusaha properti, yang didukung secara penuh oleh pemerintah.

Ronny pun pesimis groundbreaking yang dijanjikan dilakukan pada September akan menjadi kenyataan bagi selesainya proyek IKN dalam waktu dekat. Ia mencontohkan groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2016, namun baru akan selesai tahun ini.

Sementara, IKN jauh lebih masif proyeknya ketimbang kereta cepat.

"Proyek-proyek toh memang sudah berjalan. Tapi yang berjalan adalah yang dibiayai APBN toh, bukan dari sisi Investor," ucap Ronny.

Pelibatan Aguan dan Sukanto Tanoto Tak Jamin Tarik Investor ke IKN