danafix id

Kekuatan MAX adalah yang utama

Cerita Herni Omzet Melesat Rp2,5 Juta Usai Tiktok Shop Dilarang Jualan******

Kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop berjualan di Indonesia memberikan dampak luar biasa bagi pedagang di tanah air. Salah satunya di ITC Cempaka Mas.

Dampak luar biasa salah satunya dirasakan oleh Herni. Pedagang pakaian pria di ITC Cempaka Mas itu mengaku penjualan tokonya mengalami peningkatan yang signifikan sejak TikTok Shop ditutup.

"Alhamdulillahdari penjualan agak meningkat. Kalau ramai banget belum, cuman ada peningkatan pengunjung sejak TikTok Shop ditutup. Pas TikTok Shop masih ada di sini sepi, ramainya Sabtu, Minggu doang. Sekarang sejak ditutup, walaupun weekday, orang lumayan datang ke sini, ada peningkatan," ungkap Herni kepada CNNIndonesia.com,Selasa (10/10).

Sementara setelah larangan TikTok Shop diberlakukan, tokonya bisa meraup omzet hingga Rp2 juta-Rp3 juta per hari.

Senada, Asri yang berdagang produk kecantikan di ITC Cempaka Mas juga mengungkap tokonya sudah mulai ramai pembeli sejak TikTok Shop ditutup. Ia berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan karena sudah menerbitkan aturan terhadap social commerceyang dinilai melakukan praktikpredatory pricing.

"Iya, Alhamdulillah udah mulai tinggi lagi penjualannya. Kan ini baru-baru ini ditutupnya. Semenjak (TikTok Shop) ditutup, baru mulai agak ramai lagi. Terima kasih banget deh, Pak Zulhas (Mendag). Top banget," ungkapnya.

"Berasa banget. Udah agak-agak ramai. Sebelum ditutup, pas masih ada TikTok Shop, itu kita semua merasakan itu sepi. Ini bukan saya doang, pedagang di sini juga merasakan," lanjut Asri.

Menurutnya, larangan TikTok Shop saja sudah cukup. Pemerintah katanya, tak perlu melarang e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada.

Pasalnya, harga barang yang dijual di Shopee maupun Lazada tak seperti TikTok Shop yang bisa membunuh pedagang offline.

"Kalau menurut aku sih Shopee dan Lazada itu enggak berpengaruh. Karena harga mereka masih standar. Kalau TikTok itu benar-benar jauh, benar-benar menjatuhkan harga banget," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi, yang berjualan produk fesyen wanita di lokasi yang sama, mengungkap bahwa penghasilan tokonya tak terlalu berpengaruh usai TikTok Shop dilarang pemerintah.

"Penjualan kita dari sebelum TikTok Shop (ditutup) dengan sekarang ya sama aja, enggak sepi, enggak ramai, ya standar. Jadi kalau kita, TikTok Shop ditutup atau enggak, kita juga enggak rugi-rugi banget gitu, yang sepi banget enggak, pasti ada aja gitu masuk," kata Dwi.

Ia berpendapat seharusnya pada pedagang offlinesudah harus mengikuti zaman yang kini serba digital. Dwi menilai para pedagang offlineyang memintae-commercelain untuk dilarang terlalu bodoh.

"Pendapat saya, itu terlalu bodoh sih. Rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Orang zaman sekarang, ya mengikuti zaman aja lah, zaman yang lagi (serba) teknologi. Enggak munafik lah, kita yang karyawan toko juga belinya suka online, padahal barang kita ada. Bodoh aja sih," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PerdaganganZulkifli Hasan senang dengan hasil larangan jualan TikTok Shop. Ia mengatakan setelah kebijakan itu berlaku pedagang offline sudah mulai banjir pembeli.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai berkeliling menyapa para pedagang di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

"Tadi sebagian sudah ada penglaris, sudah mulai banyak yang belanja," ucap Zulhas, Selasa (10/10).

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Jubir soal Kesehatan Luhut: Kondisi Terus Membaik******

Kondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan diklaim sudah membaik usai dikabarkan harus beristirahat aliasbedrest.

"Pak Luhut kondisinya terus membaik. Semoga bisa segera beraktivitas normal," kata Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/10).

Namun, Jodi tidak bisa memastikan apakah Menko Marves Luhut bisa hadir langsung di KTT Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum/AIS) yang akan dihelat di Bali pada 10 Oktober-11 Oktober 2023.

Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin KTT AIS 2023 di Bali. Ini tertuang dalam pasal 7 Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Forum Negara Pulau dan Kepulauan.

Tugas panitia nasional KTT AIS, di antaranya menyusun dan menetapkan rencana induk, termasuk menentukan tema dan agenda rangkaian kegiatan pertemuan ini.

Mereka juga bertugas menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan, melakukan persiapan dan penyelenggaraan, dan melakukan monitoring penyelenggaraan KTT.

Selain itu, panitia nasional juga bertugas melakukan evaluasi hingga menyusun laporan penyelenggaraan KTT.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Direlokasi******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang,Rempang, Batam, Kepulauan Riau siap bergeser ke Tanjung Banun.

Hal tersebut terungkap saat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menerima perwakilan warga Rempang di salah satu Masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam pada hari Jumat (06/10).

"Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran," ungkap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut. Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3. Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," tutur Bahlil.

"Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan," terang Bahlil kepada warga.

Terkait dengan kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," ungkap Bahlil.

Di tempat yang terpisah, Bahlil tidak menepis bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.

"Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik," ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City. Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.

Kementerian Investasi mengklaim warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Lahan Pertanian Menyusut di Tengah Kenaikan Tanah Kebun Sawit******

Lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Padahal saat ini tengah terjadi fenomena El Nino.

Imbasnya, harga beras pun kian melonjak. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan permasalahan harga beras naik terletak pada kesulitan penggilingan dalam mendapatkan gabah kering panen (GKP).

"Challenge-nya hari ini, saudara kita penggiling padi tidak dapat GKP dengan cukup dan harga pastinya akan naik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/8).

CNNIndonesia telah berupaya mencari data terbaru lahan pertanian. Namun publikasi data terbaru hanya ditemukan sampai 2019.

Sementara itu, lahan pertanian kerap beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman berdampak pada sejumlah aspek, seperti turunnya produksi pertanian, investasi di bidang pengairan menjadi tidak optimal, dan berkurangnya ekosistem sawah.

Pada 2021 lalu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan mencatat ada 150 ribu hektare lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi nonpertanian. Padahal, lahan yang tersulap baru 30 ribu hektare pada 1990.

Sebelumnya pada 2019, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan Indonesia telah kehilangan 650 ribu hektare lahan sawah.

Di tengah penurunan lahan pertanian itu, lahan perkebunan kelapa sawit justru naik setiap tahunnya.

Pada 2015, luasnya 11,2 juta hektar, lalu naik ke 14 juta hektar (2017), 14,3 juta hektar (2018), 14,4 juta hektar (2019). Kemudian bertambah lagi ke 14,5 juta hektar (2020), dan 16,8 juta hektar (2021-2023).

[Gambas:Video CNN]

Pengkhianat menyayangi istrinya

Food Estate Merauke Akan Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus******

Pemerintah akan menjadikan lumbung pangan (food estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (10/10).

Airlangga mengatakan KEK tersebut akan dibuat di Merauke, Papua Selatan. Meski demikian, ia belum bisa mengatakan secara rinci berapa target produksi dari KEK food estateitu.

Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan anggaran untuk KEK food estate akan diarahkan ke skema kerja sama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership(PPP).

Sementara itu, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan Jokowi mengarahkan agar food estateterintegrasi antara pangan dan energi.

"Jadi poinnya seperti itu, sehingga tidak bisa separuh-separuh, karena potensimarketkan ada di Indonesia," ucap Arief.

Ia juga mengklaim RI memiliki banyak lahan produktif beserta infrastruktur yang mumpuni. Dengan begitu, produksi pangan darifood estatepun bisa masif.

Arief menambahkan saat ini pemerintah berfokus pada produksi dan gula melalui food estatetersebut.

"Kurang lebih seperti itu, kita percaya potensi kita sebagai produsen luar biasa. Jadi end to enditu adalah mulai hulunya, on farm-nya, logistiknya, pasca panennya pengolahannya sampai marketnya," tutur Arief.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Jokowi pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.

Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.

"Kalau membangun food estatetak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Akan tetapi, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.

senjata luar angkasa

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]