pinjaman online dengan bunga paling rendah

aplikasi cicilan terbaik 972Jutaan kata 655601Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online dengan bunga paling rendah》

184 petugas latihan pengamanan lapas risiko tinggi di Nusakambangan******

Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 184 petugas pemasyarakatan di satuan kerja pemasyarakatan DKI Jakarta menjalani pelatihan tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) risiko tinggi  (high risk), lapas maksimum, dan lapas super maksimum di Nusakambangan.
"Mereka akan mengikuti latihan di Nusakambangan mulai hari ini hingga Jumat (8/3)," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun di Cawang Jakarta, Senin, usai melepas petugas pemasyarakatan yang akan menjalani pelatihan selama lima hari.
 Ibnu mengatakan peserta kegiatan akan diberikan beragam pelatihan dan pembinaan yang meliputi aspek fisik, mental, dan disiplin. Hal itu mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kebugaran, sesi pemahaman konsep pemasyarakatan yang maju, memahami dan menjalankan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, mempelajari standar pengamanan lapas high-risk, lapas maksimum, dan lapas super maksimum. "Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan," paparnya. Menurut dia kegiatan itu dilaksanakan untuk membangun kembali karakter insan pemasyarakatan yang tangguh, berintegritas tinggi, dan menjunjung profesionalisme, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan dengan baik, humanis, serta memberikan pelayanan prima serta pengembangan diri. Dengan mengusung tema "Internalisasi Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju dan Back to Basic", kegiatan ini bertujuan memahami konsep-konsep dasar dalam pemasyarakatan serta mengintegrasikan nilai-nilai kunci dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, kata dia, petugas pemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. "Oleh karenanya, penting bagi mereka untuk memiliki karakter yang kuat, disiplin yang tinggi, dan kesiapan mental yang optimal dalam menjalankan tugasnya," ucap Ibnu.Baca juga: Tim PORA dan Kumham DKI perketat pengawasan orang asing jelang Pemilu
Baca juga: Kanwil Kumham DKI apresiasi capaian100 persen kelurahan sadar hukum
Baca juga: Kanwil Kumham DKI kaji perlindungan HAM terkait pencemaran udara DKI

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：game slot resmi indonesia、slot gacor jp maxwin、rtp samanaga

Terkait：cara meminjam uang di shopeepay、agen slot 77、mega188、lgogacor、link kakek zeus demo、suhu303、info link slot gacor、pinjol paling mudah cair、rtp key4d、agus rtp

---

---

bab terbaru：erek62（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26