gampang maxwin cuan jp

Pemburu monster Jepang

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.

Hukum pacaran

Irjen Kemendagri Bersuara Keras soal Naik Harga Beras Cs******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersuara keras soal kenaikan harga sejumlah bahan pokok, mulai dariberas, jagung, hingga bawang putih.

Suara keras mereka sampaikan karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual setiap Senin. Rapat virtual yang dipimpin Kemendagri ini menghadirkan sejumlah stakeholderterkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Biasanya, rakor dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Kali ini, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir yang memimpin rapat, mewakili Mendagri Tito.

"Teman-teman dari kementerian/lembaga (K/L) tidak perlu beradu data, datanya kan mirip-mirip saja. Sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita berteori terus, sementara di luar harga naik terus, kemudian setiap Senin kita rapat gak ada perubahan, ya gak ada artinya gitu loh!" tegasnya kepada para peserta rakor.

Tomsi menegaskan seharusnya rakor rutin ini menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama diamini oleh seluruh stakeholderterkait. Ada dua output yang diharapkan Kemendagri.

Pertama,hasil rakor bisa disampaikan kepada masing-masing pimpinan K/L. Kedua, hasil kesepakatan rakor dilaksanakan di lapangan sehingga harga bahan pokok dan inflasi bisa dikendalikan.

"Ada hal-hal masukan dan saran dari peserta rapat tentu yang baik kita kembangkan untuk kita laksanakan. Harapan saya, kita fokus di situ, kalau slide panjang panjang panjang, selesai kita jam 11 siang. Tapi, di luar harga tetap naik, gak ada guna! Tolong dipilah-pilah datanya yang operasional, yang bisa kita laksanakan," tutup Tomsi.

Apa yang disampaikan Kemendagri tidak keliru. Sejumlah bahan pokok memang mengalami lonjakan harga belakangan ini, misalnya beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras di semua provinsi di Indonesia kompak naik. Baik kualitas bawah, medium, maupun beras super.

Misalnya, beras kualitas bawah I naik Rp200 atau 1,42 persen ke Rp14.250 per kg dan beras kualitas medium I meroket Rp200 alias 1,31 persen menjadi Rp15.500 per kg. Sedangkan beras kualitas super I kini dibanderol Rp16.850 per kg, ini naik Rp200 atau 1,2 persen.

Bahkan, di lapangan beras terpantau langka. Kelangkaan beras terjadi di sejumlah toko ritel modern menjelang pencoblosan Pemilu 2024 hingga sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Puasa Masih 3 Minggu Lagi, Harga Mayoritas Bahan Pokok Sudah Naik******

Mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin (19/2) atau tiga minggu menjelang Bulan Puasa. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai rawit.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai rawit merah melonjak 34 persen ke Rp68.950 per kg. Bahkan, di Pasar Alok, Maumere harganya menyentuh Rp163.500 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit hijau sebesar 23,78 persen menjadi Rp54.650 per kg.

Senada, harga beras juga masih mahal. Tercatat, harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar sebesar 1,37 persen ke Rp29.600 per kg, daging sapi kualitas 1 naik 0,11 persen ke Rp138.250 per kg, bawang putih ukuran sedang 0,86 persen ke Rp40.950 per kg, minyak goreng curah naik 0,63 persen ke Rp16.000 per kg, dan gula pasir lokal naik 0,28 persen ke Rp17.600 per kg.

Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang turun 0,67 persen ke Rp37.100 per kg, daging ayam ras segar melandai 0,27 persen ke Rp37.400 per kg dan daging sapi kualitas 2 merosot 0,12 persen ke Rp129.100 per kg.

Adapun harga gula pasir premium tertahan di Rp18.200 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.700 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Kemendagri Sentil Kementan soal Benih Padi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 'menyentil' Kementerian Pertanian(Kementan) soal janji memberikanbenih gratis2 juta hektare kepada para petani.

Sentilan mereka berikan setelah Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menjelaskan soal kondisi produksi beras hingga jagung serta kendala produksi imbas El Nino.

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tak puas dengan penjelasan tersebut.

"Jadi, tidak hanya masalah kita menerima musibah alam, tapi ada juga upaya-upaya dari bapak (Kementan), dapat dijelaskan secara rinci berkaitan dengan bantuan benih yang 2 juta hektare. Ini kapan, kemudian daerahnya mana saja, berikut dengan rincian hektare-nya," tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Anak buah Mendagri Tito Karnavian itu tak ingin pemerintah hanya mengimbau petani mempercepat proses tanam. Tomsi mendesak perlu adanya solusi konkret bagi para petani yang mengalami kendala di lapangan.

Kemendagri mengatakan harus ada rincian detail jika memang pemerintah berniat membantu para petani. Tomsi menegaskan benih yang akan diberikan Kementan juga harus dijamin kualitasnya.

"Bantu benih, tapi kalau benihnya kurang bagus, ya sama saja menyengsarakan petani. Artinya, jaminan kualitas benih. Karena petani ini begitu sudah tanam, ketahuan benih bagus apa enggak setelah tumbuh atau panen. Tapi, begitu dia panennya tidak sesuai dengan iklan, amsyong dia (petani). Ini harus bisa ada jaminan kualitas benih tadi," wanti-wanti Tomsi.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab tidak menjelaskan rincian janji bantuan benih tersebut. Pasalnya, Tomsi meminta Kementan untuk menyiapkan data lebih detail untuk dipaparkan pada rakor Senin depan.

"Baik," balas Wahab mengamini permintaan Kemendagri.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Pemkot Yogya Respons Soal Naiknya Harga Beras Terkait Bansos******

Dinas Perdagangan KotaYogyakarta menuding program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah menjadi salah satu pemicu kenaikan harga berasdi wilayahnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawas, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menyebut besarnya kebutuhan untuk program bansos turut mempengaruhi stok beras di daerahnya.

"Itu (bansos) tidak bisa dipungkiri karena memang ada kebutuhan yang tiba-tiba dan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Pasti secara ketersediaan pasar itu berpengaruh," kata Sri di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (20/2).

"Harga ini mungkin kalau saya melihat di beberapa kabupaten kiri-kanan seperti Bantul dan Sleman, bisa dikatakan walaupun kita tidak sentra produksi tapi harga itu masih bisa selaras dengan kabupaten yang mereka (sentra) produksi di Rp15 ribu untuk premium," terang Sri.

Namun, Sri menekankan bansos bukan satu-satunya penyebab kenaikan harga beras. Faktor lain seperti mundurnya masa panen dampak fenomena El Nino belakangan juga punya andil melambungkan harga beras.

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya saat cuaca normal para petani pada Februari atau Maret sudah bisa panen raya.

"Kalau melihat secara global dan yang bisa kita pertanggungjawabkan memang kalau di angka pasokan berkurang karena panen yang mundur," beber Sri.

"Jadi (tahun ini) Maret awal minggu kedua itu baru ada yang panen sedikit, daerah-daerah tertentu yang menanamnya awal, baru nanti puncak panen raya itu di awal April," sambungnya.

Sejauh ini, Pemkot Yogyakarta belum mampu memastikan sampai kapan mahalnya harga beras ini akan berlangsung.

Di lain sisi, Pemkot Yogyakarta bersama Bulog setempat menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah pasar demi menyeimbangkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

"SPHP kan sudah diintervensi dengan subsidi, sehingga per 5 kilo itu dipatok dengan harga Rp54.500. Ini kan cukup murah dengan kualitas medium, yang sebenarnya kualitasnya juga bagus menurut kami," kata Sri.

Sri menuturkan pasokan Bulog memang menjadi penopang neraca ketersediaan beras di Yogyakarta, ditambah pasokan dari kabupaten tetangga seperti Sleman, Bantul, Klaten dan Boyolali. Stok yang ada diperkirakan masih cukup hingga bulan depan.

"Biasanya kan kita rata-rata itu surplus sampai satu setengah bulan, sampai dengan 7-8 minggu itu biasanya kita aman, tapi untuk kondisi sekarang memang stok itu menurun. Kita aman sampai 1 bulan ke depan, itu masih stok aman karena nanti kita terus disusul panen raya ya di bulan Maret April insyaallah nanti pasokan semakin banyak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Rabu (21/2)  terkait dengan pembaruan informasi dari pihak terkait.