slot333

Pembuat mimpi

Akhir Tahun, Mendag Pastikan Stok dan Harga Bapok di Lampung Stabil******

Jelang momen akhir tahun, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Provinsi Lampung terpantau stabil, dengan pasokan yang dipastikan cukup.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (28/12). Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat menyambut tahun baru dengan tenang.

"Kami meninjau Pasar Natar hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia. Kami harap masyarakat bisa berbelanja dengan tenang menyambut tahun baru," kata Zulkifli.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan, dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung Etik Yulianti mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Natal dan Tahun Baru di Semarang pada awal Desember lalu mencatat bahwa harga bapok secara umum stabil dan pasokan tersedia cukup.

Dari hasil pemantauan di Pasar Natar, stok dan harga bapok di Lampung terpantau cukup dan stabil menjelang tahun baru 2023. Hasil pantauan harga di Pasar Natar hari ini menunjukkan, mayoritas harga bapok terpantau stabil dibanding minggu lalu (20/12), seperti beras Bulog Rp9.400/kg, beras premium Rp13.500/kg, MINYAKITA Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan Rp15.000/liter, tepung terigu Rp12.500/kg, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp37.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, dan bawang merah Rp30.000/kg.

Sementara itu, komoditas yang turun harga antara lain adalah beras medium dari Rp10.500/kg ke Rp10.000/kg dan gula pasir dari Rp15.000/kg ke Rp14.000/kg. Zulkifli menyebut, kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai, meski sudah mulai mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini.

Menelan Langit

Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati******

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Akhir Tahun, Mendag Pastikan Stok dan Harga Bapok di Lampung Stabil******

Jelang momen akhir tahun, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Provinsi Lampung terpantau stabil, dengan pasokan yang dipastikan cukup.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (28/12). Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat menyambut tahun baru dengan tenang.

"Kami meninjau Pasar Natar hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia. Kami harap masyarakat bisa berbelanja dengan tenang menyambut tahun baru," kata Zulkifli.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan, dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung Etik Yulianti mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Natal dan Tahun Baru di Semarang pada awal Desember lalu mencatat bahwa harga bapok secara umum stabil dan pasokan tersedia cukup.

Dari hasil pemantauan di Pasar Natar, stok dan harga bapok di Lampung terpantau cukup dan stabil menjelang tahun baru 2023. Hasil pantauan harga di Pasar Natar hari ini menunjukkan, mayoritas harga bapok terpantau stabil dibanding minggu lalu (20/12), seperti beras Bulog Rp9.400/kg, beras premium Rp13.500/kg, MINYAKITA Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan Rp15.000/liter, tepung terigu Rp12.500/kg, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp37.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, dan bawang merah Rp30.000/kg.

Sementara itu, komoditas yang turun harga antara lain adalah beras medium dari Rp10.500/kg ke Rp10.000/kg dan gula pasir dari Rp15.000/kg ke Rp14.000/kg. Zulkifli menyebut, kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai, meski sudah mulai mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini.

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

IHSG Menguat ke 6.835 pada Awal Pekan******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.835 pada Senin (26/12). Indeks saham menguat 35,13 poin atau bertambah 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.856 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 6.394 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 231 saham menguat, 271 terkoreksi, dan 203 lainnya stagnan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB tak bergerak dan tetap di level Rp15.583 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen dan indeks NYSE Composite bertambah 0,71 persen. Kemudian disusul indeks NASDAQ Composite menguat 0,21 persen.

Di sisi lain, bursa saham Asia yang mayoritas melemah. Nikkei 225 di Jepang yang tercatat bertambah 0,65 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan pun menguat sebesar 0,15 persen. Kemudian indeks Hang Seng Composite di Hong Kong juga melemah 0,46 persen.

Kemudian, bursa saham Eropa juga terpantau menguat. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris menguat tipis 0,05 persen disusul indeks DAX di Jerman menguat sebesar 0,19 persen. Hanya indeks CAC 40 di Prancis menurun dengan persentase 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]