rtp raja89

Legenda Master Yuemang

Alasan Said Aqil******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Teknologi sejati tak tertandingi

7 Daerah Tetapkan Pajak Hiburan 75 Persen******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tujuh daerah menetapkan pajak hiburantertentu sebesar 75 persen atau batas tertinggi pungutan sektor tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) ditetapkan besaran pajak hiburan sektor tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati mengatakan ketujuh daerah itu sudah menetapkan pungutan tinggi sejak UU lama yakni UU Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), serta Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung).

Selanjutnya, ada juga Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah), serta Kota Tual (Maluku).

Lydia menekankan, tapi tidak semua sektor hiburan pajaknya di atas 40 persen. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Ada penurunan tarif yang ditetapkan UU yang semula jasa kesenian dan hiburan umum itu sampai dengan 35 persen dengan UU ini menjadi sampai dengan 10 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Perusahaan Gim Riot Games PHK 530 Karyawan******

Pengembang video permainan Amerika Serikat (AS), Riot Games, memutus hubungan kerja (PHK) 11 persen atau 530 orang karyawan secara global.

Dalam memo yang ditujukan ke karyawan, perusahaan yang dikenal dengan gim League of Legends dan Valorant itu melakukan pemangkasan karyawan karena meningkatnya beban biaya.

"Kami harus berbuat lebih banyak untuk memfokuskan bisnis kami dan memusatkan upaya kami pada hal-hal yang paling mendorong nilai pemain, hal-hal yang benar-benar bernilai bagi para pemain," tulis CEO Riot Games Dylan Jadeja, dikutip CNN, Selasa (23/11).

PHK yang dilakukan Riot Games menambah daftar perusahaan teknologi, media, serta bank di AS yang melakukan pemangkasan karyawan di bulan ini.

Dalam dua pekan terakhir, Google, Amazon, dan perusahaan teknologi terkemuka lainnya telah mengumumkan PHK terhadap lebih dari 5.500 karyawan.

Ada juga Citigroup yang melakukan PHK terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

Kerugian yang dialami Citigroup disebabkan bengkaknya biaya hingga US,8 miliar yang terungkap dalam keterbukaan Bursa AS.

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Yang Dijunjung Dunia

Gratis, Jalan Tol Kuala Bingai******

Jalan Tol Binjai-Langsa seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura di Sumatraakan mulai beroperasi mulai besok, Senin (29/1) pukul 07.00 WIB. Jalan tol sepanjang 19 kilometer (km) ini akan dibuka secara fungsional tanpa tarif alias gratis.

Jalan tol ini berada di bawah naungan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Tol ini juga merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Pengoperasian seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura ini menyambung seksi Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km yang telah terlebih dahulu dioperasikan sejak Februari 2022 dan seksi Stabat-Kuala Bingai sepanjang 7,55 km sejak September 2023.

"Sebelumnya seksi tol ini telah diuji coba terlebih dahulu pada Libur Nataru lalu dengan dioperasikan secara fungsional sejak selama lebih dari dua pekan mulai dari tanggal 23 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024 dan telah dilalui sebanyak lebih dari 100 ribu kendaraan dengan lancar serta nihil kecelakaan," tutur Tjahjo, dikutip dari laman resmi BPJT PUPR, Minggu (28/1).

Tjahjo menambahkan pihaknya siap mengoperasikan jalan tol ini dari sisi fasilitas maupun kesiapan petugas di lapangan.

"Terdapat sebanyak 62 personil siaga hanya untuk seksi ini, jika digabung dengan petugas dari Binjai hingga Kuala Bingai totalnya mencapai 162 personil siaga yang terdiri dari petugas layanan operasi, derek, ambulans hingga patroli," imbuh dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gelontorkan Rp455,8 T untuk Bangun Infrastruktur di 2023

Lebih lanjut, Tjahjo menyebut selama masa beroperasi tanpa tarif, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan berkendara di jalan tol.

"Selama beroperasi tanpa tarif ini pastinya kami sekaligus akan mensosialisasikan aturan berkendara di jalan tol, walaupun masyarakat sekitar telah banyak mempelajari aturannya mengingat sebelumnya telah dioperasikan 2 seksi sehingga sudah memahami bahwa aturan di jalan tol cukup berbeda dengan jalan nasional, terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik hingga peraturan putar balik kendaraan," tambah dia.

Meski belum ditetapkan tarif, pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik khususnya pengguna yang melintas dari arah Kuala Bingai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya melalui seksi Binjai-Stabat dan Stabat-Kuala Bingai, di mana Tol Binjai-Langsa seksi Binjai-Stabat tetap dikenakan tarif normal karena sudah beroperasi dengan tarif sejak lama.