togel keluaran hari ini

Menantikan kedatangan Anda kembali

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]

santo

Alasan Jokowi Bubarkan BUMN Istaka Karya******

PT Istaka Karya resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembubaran dilakukan usai BUMN tersebut dinyatakanpailit oleh  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pada 12 Juli 2022.

Adapun pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken Jokowi, Jumat (17/3).

"Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," bunyi Pasal 1 aturan tersebut.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi Pasal 2 PP tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tunjuk Eks Bos KPK-Aktivis Anti Korupsi Pimpin Komwasjak

BUMN ini bergerak dalam bidang konstruksi konsorsium dan didirikan pada 1979. Sebelumnya, perusahaan bernama Indonesian Consortium of Construction Industries (PT ICCI)

Sejumlah prestasi pernah dicapai Istaka Karya antara lain membangun sejumlah infrastruktur seperti rumah sakit, jalan lintas, gedung perkantoran, flyover, hingga bendungan.

Sebelum diputuskan pailit, Istaka Karya memang tengah jadi perhatian. Bagaimana tidak, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan ini sebagai BUMN hantu alias masih beroperasi kendati terlilit utang. Karenanya, Istaka Karya masuk dalam deretan BUMN sakit yang bakal dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Kemnaker soal Cuti Bersama 23 Maret: Pelaksanaan Bersifat Pilihan******

Kementerian Ketenagakerjaan buka suara soal pelaksanaan cuti bersamayang ditetapkan pemerintah pada 23 Maret mendatang. Mereka menyerahkan pengimplementasian cuti bersama kepada para pengusaha.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/3/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dengan terbitnya surat edaran itu, artinya, cuti bersama bisa diterapkan dan bisa tidak.

Dalam edaran ini disebutkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka akan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Sedangkan, bagi buruh yang tetap bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya diberikan upah seperti hari kerja biasa.

Merespons surat edaran itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun memberikan kewenangan bagi anggotanya untuk memutuskan sendiri pelaksanaan cuti bersama tersebut. 

Mereka mengatakan tak ada kewajiban yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan cuti bersama kepada karyawannya.

"Kami serahkan ke masing-masing anggota," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai Rp10 miliar di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Jumat (17/3).

Pemusnahan ini adalah upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

"Sebagai respons dan salah satu tanggung jawab kami atas semakin maraknya perdagangan pakaian bekas, alas kakim dan tas asal impor yang tidak sesuai ketentuan, kami melakukan pemusnahan sebanyak 730 bal pakaian, alas kaki, dan tas bekas dengan nilai mencapai Rp10 miliar," kata Zulkifli dalam keterangan resmi, Jumat (17/3).

Zulkifli pun menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebab itu, ia berharap agar konsumen lebih mengutamakan pakaian baru hasil industri dalam negeri dan UMKM. Menurutnya, produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren.

"Dengan menghindari penggunaan pakaian bekas asal impor, konsumen dapat terhindar dari dampak buruk pakaian bekas dalam jangka panjang dan sekaligus turut serta memperkuat industri dalam negeri dan UMKM," kata Zulkifli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan dari hasil sementara, pakaian, sepatu dan tas bekas tersebut diperoleh dari penyuplai yang berlokasi di Batam.

Saat ini, Moga mengatakan Kemendag dan pihak terkait lainnya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

"Saya minta hentikan praktik jual beli barang-barang bekas asal impor di wilayah NKRI, karena komitmen PKTN dan seluruh instansi terkait hal ini adalah akan menindak dengan tegas dan memusnahkannya," pungkas Moga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

Jokowi Buka Opsi Impor Beras 500 Ribu Ton Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi impor beras500 ribu ton lagi. Hal ini diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengatakan opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi. Namun, ia mengaku belum tahu kapan impor tersebut dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

Di lain sisi, Jokowi menegaskan bakal mencari biang kerok harga beras mahal. Ia menuturkan penting untuk menjaga keseimbangan harga, terlebih saat ini sudah masuk masa panen raya.

"Kan kita lihat masih panen raya. Logikanya panen raya suplainya banyak, mestinya harga turun. Nah, ini kok ndak. Ini yang baru kita cari. Ini yang senang petaninya senang, tetapi konsumennya pasti akan berteriak. Saya kira keseimbangan itu yang ingin kita jaga," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan sulit untuk menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani. Pada akhirnya, harga beras di tingkat pedagang dan konsumen masih belum baik dan wajar.

"Kalau mau menurunkan harga beras sangat mudah sekali, impor sebanyak-banyaknya menuju ke pasar, pasti harga turun. Tapi yang kita lakukan sekarang menjaga keseimbangan. Kalau dilihat memang supply-nya kurang, menyebabkan harga tinggi," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]