angka main virdsam

Yiwu Chunqiu

Erick Thohir Resmikan Masjid BSI Bakauheni, Dorong Ekonomi Lokal******

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Masjid BSI (Bank Syariah Indonesia) Bakauheni yang dibangun di kawasan PT ASDP Indonesia Ferry, Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung pada Sabtu (18/3).

Erick menyatakan, masjid menjadi fasilitas pertama yang didirikan karena membangun sesuatu yang baik perlu awal yang baik, di mana Masjid BSI nantinya akan menjadi destinasi wisata religi terintegrasi terbaru BHC yang berada di kawasan Sumatra bagian Selatan.

Masjid BHC menjadi wujud niat untuk meningkatkan sektor wisata dan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

Menurut Erick, Masjid BSI Bakauheni menandai kolaborasi yang apik antar BUMN untuk turut membangun Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi luar biasa.

Di dalam Krakatau Park yang juga sedang dibangun, ada peran pihak swasta, yaitu Jatim Park Group yang dinilai memiliki kapasitas membangun theme park. Sementara BUMN yang diwakili Bank Mandiri, hadir memberikan dukungan pembiayaan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pembangunan masjid di area strategis seperti di Kawasan Pelabuhan Bakauheni akan memudahkan masyarakat yang ingin beribadah.

"Para pelancong dari Pulau Jawa yang akan menuju Sumatra dapat beristirahat di sana," ujar Hery.

Mesjid BSI Bakauheni merupakan salah satu sarana yang dibangun di kawasan BHC. Fasilitas lain yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah Krakatau Park, Creative Hub BNI, Menara Siger BRI, hingga Selasar Siger BTN.

Sistem agen perkotaan

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Fajar Gelap Naruto

Mitratel Cetak Laba Bersih Rp1,79 Triliun Pada 2022******

Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) Theodorus Ardi Hartoko mengatakan perusahaannya mencatatkan lababersih Rp1,79 triliun pada 2022. Laba ini melonjak 29,3 persen dari periode yang sama pada 2021 (year on year), yaitu sebesar Rp 1,38 triliun.

Selain itu, ia melaporkan pendapatan Mitratel tumbuh 12,5 persen dan EBITDA 18,5 persen.

Menurutnya, manajemen berhasil meletakkan fundamental keuangan yang sehat dan kuat, dengan melakukan serangkaian akuisisi menara dan fiber optik dengan total investasi Rp9,3 triliun di 2022.

Teddy menyampaikan Mitratel juga memiliki utang yang rendah, terlihat dari rasio debt to equityyang hanya 0,45 kali. Menurutnya, seluruh utang pada tahun buku 2022 merupakan pinjaman bersih tanpa agunan, dengan rata-rata maturitas atau jatuh tempo 5,5 tahun.

Rangkaian akuisisi itu juga menambah penguasaan aset menara Mitratel menjadi 35.418 unit. Dampaknya, ada peningkatan porsi penyewaan menara (tower leasing) dari 79 persen atau Rp5,4 triliun menjadi 82 persen atau setara Rp6,37 triliun.

Mitratel juga menambah 6.000 aset menara, membangun produk baru berupa jaringan fiber to tower sepanjang 10 ribu km.

Menurut Teddy, bisnis menara di Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang tinggi. Hal ini didasari beberapa faktor seperti rasio densitas menara terhadap penduduk yang masih sangat rendah, hingga penetrasi 5G yang akan mencapai 27 persen pada 2025.

Ia menargetkan pertumbuhan pendapatan 2023 sebesar 11 persen. Selain itu, Mitratel tetap menjalankan strategi pertumbuhan bisnis dengan melanjutkan mengakuisisi 1.500 menara serta membangun jaringan fiber optik sepanjang 13 ribu km, dengan total belanja modal dianggarkan sekitar Rp7 triliun.

"Kami juga melihat potensi pertumbuhan yang tinggi akan datang dari para operator selular seiring kebutuhan ekspansi mereka ke luar Pulau Jawa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Disnakertrans Jabar Respons PHK Sepihak MR DIY: Memang Bandel******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan buruh lepasnya.

Hasil pengawasan Disnakertrans Jabar melaporkan seharusnya pekerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika telah bekerja tiga bulan berturut-turut.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta mengatakan pihaknya pernah meminta data PKWT ke perusahaan, tetapi MR DIY awalnya sempat enggan memberikan.

MR DIY dilaporkan buruh lepas lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Joao mengatakan pekerja lepas itu seharusnya diangkat PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya sudah memperingatkan agar aturan tersebut dipatuhi.

"Memang mestinya menjadi PKWTT, tetapi memang tidak berubah juga statusnya, PKWT harusnya menjadi PKWTT," imbuhnya.

Lihat Juga : Waskita Ogah Lunasi Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta

Namun, Joao mengatakan tidak ada sanksi tegas bila perusahaan mengabaikan peringatan-peringatan itu. Yang bisa dilakukan pemda adalah mengupayakan pengesahaan status pekerja lepas menjadi PKWTT ke pengadilan negeri jika perusahaan kekeh memecat.

Ia sudah memberikan nota PKWT kepada serikat pekerja untuk diajukan ke pengadilan negeri. Hanya saja, ada kendala sehingga nota tersebut dikembalikan lagi ke Disnakertrans Jabar dan kita tengah diproses perbaikannya.

"Melalui pengadilan negeri untuk mengubah (status) itu ketika nanti mereka di-PHK dan sebagainya, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim terkait perhitungan pesangon," ungkapnya.

Ahmad Taufik, salah satu korban PHK MRDIY, mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta SentosaYasa (SBDSY) pada Juni 2022.  Ia adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

"April 2022 cuma saya (di-PHK), kemudian ada lagi lanjut 4 orang di akhir 2022, saya gak ingat bulannya. Di 2023 ini ada sekitar 10 orang di awal Maret, sekarang nambah lagi 10 orang," kata Taufik.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily workeritu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily worker,terjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Perusahaan Jusuf Kalla Gugat PKPU Waskita Karya******

Perusahaan milik keluargaJusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggugat PT Waskita Karya Tbk terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada 17 Maret 2023 dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan PKPU.

"Menyatakan Termohon PKPU (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), yang beralamat di Gedung Waskita Heritage Jl MT Haryono Kav 10 RT 11/RW 11 Cawang Kec Jatinegara Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340 berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain itu, pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Kemudian menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT Waskita Karya jatuh dalam keadaan pailit.

Tim pengurus tersebut yakni Dr Sahat Marulitua Sidabukke, SH, LLM, Drs Bonari, SH, MM, Jansen Kristoper Ginting, SH, MH, Firman Otniel Nababan, SH dan Zockye Moreno Untung Silaen, SH.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi SVP Corporate Secretary Waskita Karya Karya Ermy Puspa Yunita untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.