garena4d

Keturunan Master Bumi

Pengusaha Sebut Usulan Biaya Haji Rp69 Juta Memberatkan Jemaah******

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menilai usulan pemerintah mengenaibiaya haji Rp69 juta akan memberatkan para jemaah.

Sekretaris Jenderal Amphuri Farid Aljawi mengungkapkan rata-rata jemaah telah menyetor dana awal sebesar Rp25 juta, kemudian pelunasan akan dilakukan usai pengumuman resmi biaya haji di tahun berjalan.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jemaah rata-rata hanya perlu menyetorkan sekitar Rp10 juta untuk biaya haji.

Alasan lain yang memberatkan jemaah adalah rentang waktu antara pengumuman biaya haji dan masa pelunasan itu terlalu sempit.

"Paling sebulan dua bulan lagi pelunasan kan. Seharusnya pemerintah itu mengumumkan kenaikan itu sebelum ada jumlah kuota. Tapi ini ada jumlah kuota baru melakukan pengumuman (biaya). Harusnya dari tahun lalu diantisipasi," paparnya.

Ia menilai pemerintah harus memerhatikan kemampuan jemaah untuk melunasi biaya haji. Pasalnya, jika jemaah yang mendapatkan kuota tidak mampu melunasi maka akan terjadi kekosongan kuota.

"Kekosongan kuota ini harus terserap, kalau kekosongan kuota tidak terserap maka akan jadi catatan pemerintah Arab Saudi sehingga tahun depan kuota kita bisa dikurangi," tuturnya.

Meski demikian, Farid mengaku kenaikan harga ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Pasalnya, banyak komponen haji yang mengalami peningkatan biaya seperti akomodasi, katering, perumahan, dan lainnya.

"Kenaikan harga yang sekarang menjadi 70 persen ditanggung jemaah menurut kami adalah hal yang wajar, karena sudah 10 tahun nilainya sama. Pemerintah melakukan penyesuaian," ucapnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah.

Namun demikian, dari BPIH total hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.

Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

Artinya, biaya haji tahun ini hampir dua kali lipat tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp35 juta.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

PUPR: Banyak Salah Kaprah, Rumah Tahan Gempa Juga Bisa Rusak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan banyak salah kaprah soalrumah tahan gempa. Meski berstatus tahan gempa, rumah tersebut tetap bisa rusak.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan dalam Indonesia Property Outlook 2023 bahwa kualitas rumah menjadi salah satu sorotan pemerintah. Hal itu terlihat dari banyak rumah yang terdampak bencana alam gempa bumi.

"Tetapi banyak yang salah kaprah bahwa rumah tahan gempa adalah yang bergeming terhadap gempa, bukan begitu. Rumah tahan gempa mungkin rusak, tetapi penghuni di bawahnya punya waktu untuk meloloskan diri dari reruntuhan," katanya di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, saat ini sudah ada 6 unit rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selesai dibangun di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, 54 unit terinstal, 50 unit tertutup atap, dan 82 tertangani serta siap proses pembangunannya.

Kini, Direktorat Jenderal Perumahan PUPR mengebut pembangunan tahap dua rumah tahan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 151 unit rumah dengan teknologi Risha akan dibangun di Desa Cipeujeuh dan Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur di atas lahan 1,9 hektare.

"Kami berharap proses pembangunan Risha ini bisa segera selesai dan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera direlokasi," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (16/1).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

YLKI Terima 200 Ribu Aduan Tahun Lalu, Terbanyak soal Jasa Keuangan******

Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) mencatat aduan konsumen paling banyak terjadi di sektor jasa keuangansepanjang 2022.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan pada 2022 terdapat 882 kasus aduan individu dan 32 persen di antaranya adalah keluhan jasa keuangan. Hal ini juga ditunjukkan oleh lebih dari 200 ribu aduan kelompok soal jasa keuangan.

"Ini satu fenomena yang kita sayangkan dan kita mendorong agar ini jadi perhatian serius oleh regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengaduan jasa finansial masih sangat dominan," kata Tulus dalam konferensi pers daring, Jumat (20/1).

Dalam lima tahun terakhir, jasa keuangan terus menjadi sektor yang paling banyak mendapat aduan konsumen di YLKI.

Secara berurutan dari 2018-2022, jasa keuangan mendapatkan keluhan sebesar 50 persen, 46,2 persen, 33,5 persen, 49,6 persen, dan 39 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor e-commerce, perumahan, listrik, dan telekomunikasi yang hanya berkisar 1 persen hingga 20 persen.

Salah satu penyebabnya adalah jasa keuangan meliputi banyak aspek seperti pinjaman online, bank, uang digital, asuransi, leasing, dan investasi.

Dari 39 persen total keluhan itu, didominasi oleh pengaduan pinjol ilegal sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh perbankan 25 persen, dan diikuti uang elektronik, asuransi, dan investasi.

"Terakhir ada investasi, kerugiannya sangat tinggi. Kerugian bagi konsumen mencapai triliunan, karena yang terlibat investasi nggak cuma 1-2 orang tapi ratusan dan ribuan orang terlibat," ucapnya.

Untuk pinjaman online, para konsumen mengadukan cara penagihan yang berlebihan, permohonan keringanan, dan informasi tidak sesuai.

"Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh regulator terkait jasa keuangan (dibandingkan) dengan tingginya pengaduan yang diterima YLKI, ini menandakan belum efektif untuk menangani masalah yang masuk, khususnya pinjol ilegal," tegas Tulus.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Pedagang soal Zulhas Klaim Harga Kedelai Turun:Tahu Tempe Masih Sama******

Harga tahu dan tempe di pasar wilayah Jakarta masih tetap sama, meski Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga kedelaisudah turun.

Tiga hari lalu, Zulhas menuturkan harga kedelai akan turun dari Rp14 ribuan per kg menjadi Rp12 ribu hingga Rp11 ribu per kg. Penurunan harga itu seiring dengan kedelai impor yang telah masuk ke Indonesia.

"Bulog impor kedelai, kedelai sudah sampai di Pelabuhan Merak. Oleh karena itu, satu sampai dua hari ini harga kedelai bisa Rp11 ribu sampai Rp12 ribu, turun dari Rp14 ribu, Rp12 ribu per kg," ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (16/1).

Harga tahu berkisar antara Rp6 ribu sampai Rp8 ribu per bungkus. Sedangkan untuk per biji dijual dengan harga seribu rupiah.

Untuk tempe berkisar di harga Rp3 ribu untuk tempe lembaran, Rp5 ribu ukuran kecil, dan Rp15 ribu ukuran terbesar.

Salah seorang pedagang PSPT Tebet Timur Apin mengatakan tak ada perubahan harga tahu dan tempe. Menurutnya, kenaikan sudah terjadi beberapa bulan lalu ketika kedelai mulai sulit didapatkan atau berharga tinggi.

Ia mengaku kalaupun kedelai tak lagi mahal seperti saat ini, sangat kecil kemungkinan harga tahu dan tempe ikut turun. Berdasarkan pengalaman Apin, produsen tempe dan tahu enggan menurunkan harga meski kedelai sudah makin murah.

"Kacang di sana turun kali, tapi harga di sini kagak bakal turun. Harga naik ikut naik, sana turun kita gak ikut turun. Makanya kalau sudah naik saya pusing, karena nggak bakal turun lagi," kata Apin saat ditemui di kiosnya, Kamis (19/1).

Ia berpendapat mestinya harga tahu dan tempe bisa serupa dengan sayur atau mengikuti naik turunnya harga dari pemasok.

"Aturan kan turun, ini enggak. Nggak kaya sayuran kalo turun, harga di pasar ikut turun. Tahu tempe sama aja, enak mah kaya sayuran," keluhnya.

Serupa, harga tahu dan tempe di Pasar Tebet Barat juga tak berubah. Pedagang tahu dan tempe Didit mengaku perubahan harga terjadi beberapa bulan lalu ketika harga kedelai mahal. Saat itu, para produsen tahu menggelar demo dan mogok produksi selama dua hari, kemudian menaikkan harga dagangannya.

Didit yang telah berdagang tahu dan tempe selama empat tahun ini mengatakan harga kedelai masih sama di kisaran Rp14 ribu per kilo. Ia bahkan mengaku tidak tahu jika impor kedelai sudah masuk ke Indonesia.

"Berapa bulan lalu itu lebih mahal, sekarang kan sekilo Rp14 ribuan, (itu) sudah dari lama. Pas demo itu belum turun lagi sampai sekarang," tegas Didit.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

OJK Ungkap Aplikasi Tamasia Bodong Sejak 2018******

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menghentikan operasional toko emasdigitalTamasia (PT Tamasia Global Sharia) sejak 2018. Alasannya, Tamasia tidak memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Tamasia sudah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi pada Oktober 2018," ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/1).

Menurut Tongam, Tamasia sudah diminta mengurus izin ke Bappebti. Namun, hingga saat ini belum ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar 5 perusahaan yang mengantongi izin sebagai pedagang emas di situs Bappebti per Selasa (17/1) lalu.

Tongam pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh Tamasia untuk segera melapor ke polisi. Ia menyarankan agar korban segera melakukan proses hukum.

Kasus Tamasia ramai usai perusahaan itu meminta penggunanya menjual emas dengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Karenanya, Tamasia mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual emas sampai 15 Februari 2023 sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?" tulis @adrsbg.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke rapat paripurna pekan depan.

Willy Aditya selaku Ketua Panja RUU PPRT membandingkan proses pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang isinya lebih banyak dari RUU PPRT bisa diselesaikan dalam 10 hari.

"Saya sangat optimis insyaallah kalau ini segera diparipurnakan, kita kirim ke presiden. Kalau yang tebal saja cuman butuh 10 hari, RUUTPKS, insyaallah ini seminggu selesai untuk kita tuntaskan," ujar Willy dalam konferensi pers, Rabu (18/1).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan Charles Honoris. Ia yakin pernyataan Jokowi bisa mendorong RUU PPRT segera disahkan.

"Dengan adanya dorongan dari bapak presiden, pembahasan RUU PPRT ini, saya juga optimis seperti Pak Willy bahwa ini bisa segera dijalankan dan mungkin dalam masa sidang ini bisa disahkan di paripurna," ujar Charles.

Sementara anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan pembahasan RUU PPRT tidak lagi sedang menguji sebuah naskah akademik dan tidak lagi menguji pasal per pasal. Ia menyebut hanya dibutuhkan satu kali rapat paripurna untuk memutuskan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif.

"Kita harapkan dalam satu kali masa sidang maka ini bisa kita selesaikan dan kita tetap membuka partisipasi yang luas dari masyarakat luas, khususnya para PRT yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap UU ini," kata Luluk.

Jokowi sebelumnya memerintahkan dua orang menteri melobi DPR RI untuk mengesahkan RUU PPRT. Jokowi mengatakan rancangan undang-undang itu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Dia berharap draf aturan itu segera disahkan.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

DPR sempat hampir mengesahkan RUU PPRT pada 2020. Kala itu, pemerintah dan DPR sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

[Gambas:Video CNN]