persyaratan pinjaman kredivo

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

cara bayar cicilan di kredivo

Pemkab Barito Selatan salurkan bansos banjir di dua desa******

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan sosial di dua desa yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

"Kami menyalurkan bantuan sosial di Desa Danau Masura dan Desa Murung Paken, Kecamatan Dusun Selatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan sosial ini diserahkan kepada warga korban banjir di dua desa tersebut. Menurut dia, kondisi rumah warga tergenang air dan ada pula yang rumahnya nyaris tenggelam akibat terendam banjir.

Baca juga: Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Dalam kegiatan peninjauan kondisi banjir dan penyaluran bantuan sosial itu, lanjut Deddy, pihaknya juga membawa tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat.

"Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak banjir yang kondisinya kurang sehat akibat terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), disentri, diare, demam, dan penyakit lainnya bisa segera diobati," ucapnya.

Setelah ini, dia juga akan melakukan peninjauan di sejumlah desa yang terendam banjir di beberapa kecamatan lainnya di daerah ini.

Baca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barsel

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

"Untuk itu, kami berkewajiban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan lainnya," kata Deddy.

Ia juga meminta camat dan kepala desa agar tetap melayani masyarakat meskipun dalam kondisi banjir, karena sudah menjadi tugas dari pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi masyarakatnya.

Baca juga: BNPB: Banjir di Barito Selatan membuat 15.268 jiwa terdampak

Menurut Deddy, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Barito Selatan.

"Kita berdoa, semoga banjir yang terjadi di sejumlah tempat di daerah ini segera surut, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal," ujar Deddy Winarwan.

Pewarta: Kasriadi/Bayu Ilmiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

apakah aku tuhan

cara pinjam uang cepat tanpa jaminan

Dompet seorang jurnalis raib usai debat cawapres******

Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilang

Jakarta (ANTARA) - Dompet seorang jurnalis media daring bernama Bonfilio Mahendra Wahana Putra raib usai debat calon wakil presiden (cawapres) di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Putra mengatakan bahwa ia kehilangan dompet sesaat setelah melakukan wawancara dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di depan lobi utama JCC.

“Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilang,” ujarnya saat ditemui di lokasi pada Minggu malam.

Menurut Putra, ia menyimpan dompetnya di dalam tas selempangnya. Dirinya tidak menyangka dompet tersebut hilang seketika.

“Tadi memang berdiri dekat simpatisan, karena Gibran kan sempet nyamperin para relawan,” kata dia.

Dengan hilangnya dompet tersebut, Putra mengalami kerugian berupa kehilangan SIM, STNK motor, dan kehilangan uang tunai senilai Rp200-300 ribu.

“Dalam dompet ada STNK, SIM, ATM, dan uang tunai Rp200-300 ribu,” kata dia.

Kini, Putra hendak membuat laporan kahilangan ke Polsek terdekat.

"Ini baru mau buat laporan polisi," kata Putra.

Baca juga: Dewan Pers: perusahaan wajib beri perlindungan hukum wartawannya
Baca juga: Pencuri bawa kabur motor wartawan Sindo di rumah kos
Baca juga: Motor milik wartawan dibakar saat ricuh demo di DPR

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Buku alamat Wanjie

afabola

Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukan hal yang tabu******

Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu, karena pengenalan seksualitas pada anak bukan sekadar hubungan pria dan wanita, tetapi juga mengenalkan organ reproduksi. "Kita semua harus tahu bahwa ada 12 hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dilindungi oleh peraturan internasional. Banyak orang yang berencana hamil, tetapi tidak tahu seperti apa proses kehamilan terjadi. Bagaimana ia bisa melindungi hak-haknya? Hak untuk hidup mestinya dimiliki, bahkan sejak embrio," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam Kelas Pranikah Seri Tiga yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (19/1) yang menyasar para pasangan calon pengantin dan pasangan keluarga muda yang belum hamil. Menurutnya, masyarakat seringkali keliru pengertian pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual.

Baca juga: Sosiolog: Cegah kekerasan seksual pada anak lewat edukasi sejak dini "Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi," ucapnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, lanjutnya, tercatat dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, ada 770 kasus merupakan hubungan inses (sedarah), 571 kekerasan seksual, 536 kekerasan fisik, 319 kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi sebanyak 145 kasus. Untuk itu Hasto berpesan agar pada calon pengantin jangan kawin terlalu muda, karena cukup banyak risiko pada kehamilan ibu dengan usia muda. "Sering terjadi masalah, diantaranya bisa robek jalan lahirnya, pendarahan, bahkan jangka panjang bisa berakibat kanker mulut rahim dan tulang mudah keropos ketika menopause. Idealnya hamil di usia 20 tahun ke atas," ungkapnya.

Baca juga: Orang tua diminta bangun komunikasi cegah anak jadi korban pelecehan Sementara itu Konselor Pernikahan Johana Rosalina K menyampaikan pernikahan juga perlu dilihat dari sisi psikologis, karena tidak ada pasangan yang mengarungi pernikahan tanpa konflik. "Setiap pasangan pasti mengalami konflik dalam hubungan mereka dan itu bukanlah hal yang buruk. Semua pasangan bertengkar tentang hal yang sama," kata Rosa. Rosa memaparkan tujuh sumber konflik dalam pernikahan meliputi tingkah laku yang bermasalah, ketidaksetiaan, komunikasi, keuangan, keintiman, anak, mertua, dan ipar. Menurutnya, pasangan tidak bisa menghindari sumber konflik tersebut dan harus bisa saling berkomunikasi dan membuat penyelesaian masalah bersama. "Strategi mengelola konflik dengan menyelesaikan konflik bersama pasangan sebagai tim. Keduanya harus mau mencari penyelesaian. Jika tidak ada kesepakatan, cari titik temu dan konsensus yang bisa diterima masing-masing," tuturnya.

Baca juga: Psikolog: Edukasi seks pada anak penting untuk cegah pelecehan seksual Selain itu penting untuk meluangkan waktu mendiskusikan hal penting seperti keuangan, keintiman, hubungan antarmertua, kebiasaan pasangan, pola asuh, dan membiasakan saling mendengar dengan baik. Sedangkan Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Edi Setiawan menyampaikan calon pengantin perlu memeriksa kesehatan pranikah guna memutus siklus stunting dari hulu. "Kami menyarankan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah. Apabila ditemukan status tidak sehat atau tidak ideal pada calon pengantin, terutama wanita, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut," ujar Edi. BKKBN memiliki aplikasi Elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) yakni aplikasi skrining dan pendampingan bagi calon pengantin.

Baca juga: BKKBN optimalkan pemanfaatan Elsimil untuk cegah stunting baru

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Ada pintu ke ruang bawah tanah

cicilan belanja online

50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan ​​​telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati 
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.

Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.

"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.

Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024

Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.

Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.
 
Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.

Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula

Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.

Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.

"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

asia89

Empat pelaku pembakaran ruko dan faskes Korem di Jayapura ditangkap******

Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota Komisaris Besar Polisi Victor D. Mackbon mengungkapkan bahwa jajarannya sudah menangkap empat orang terduga pelaku pembakaran sejumlah ruko dan fasilitas kesehatan milik Korem 172/PWY di Waena, Jayapura.

Pembakaran ruko, rumah dinas dan fasilitas kesehatan milik Korem 172/PWY terjadi saat ribuan massa yang mengiringi pemakaman jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe melintas di kawasan Waena pada Kamis, 28 Desember 2023.

"Aksi yang dilakukan para pelaku itu sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu," kata Kapolresta Jayapura didampingi Komandan Kodim 1701 Jayapura Letnan Kolonel Infanteri Hendry Widodo dalam jumpa pers pengungkapan kasus itu di Jayapura, Papua, Senin.

Baca juga: Polisi selidiki kasus pembakaran ruko di asrama Korem 172/PWY Waena

Ia mengatakan para pelaku berinisial HH (23), EW (18), GD (20), dan CW (43) ditangkap di sejumlah lokasi terpisah pada pekan lalu setelah tim gabungan mendalami rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) yang ada di sekitar lokasi kejadian.

"Keempat pelaku saling kenal dan sudah berencana untuk membuat kegaduhan saat rombongan iring-iringan pengantar jenazah Lukas Enembe menuju ke kediamannya di Koya Tengah untuk dimakamkan," kata Mackbon .

Kapolresta mengatakan bahwa dari pengakuan para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terungkap mereka menunggu iringan pengantar jenazah di Waena sehingga saat rombongan melintas ikut bergabung.

Baca juga: Tim TNI-Polri tangkap pelaku pembakaran di Abepura

Sebelum membakar ruko, para pelaku sempat berupaya membakar plafon Toko Jaya Pratama yang terletak di Jalan Raya Waena dengan terlebih dahulu membakar karton dan melemparnya ke plafon toko.

Mereka kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pelemparan saat berada di traffic light hingga masyarakat berhamburan. Kondisi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pembakaran ruko yang berada di sekitar traffic lightmenuju Jalan SPG Waena.

Tercatat ada 28 bangunan terdiri atas ruko, rumah dinas dan fasilitas kesehatan milik Korem 172/PWY yang ludes terbakar.

"Keempat pelaku yang ditahan di Mapolresta Jayapura Kota dijerat pasal 187 ayat (1), pasal 170 jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP tentang perusakan dan pembakaran dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun," jelas Kapolresta Jayapura.

Baca juga: Keluarga Lukas Enembe minta maaf atas aksi pembakaran di Jayapura

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tuan yang lemah

akuqq

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024