77neko rtp

Gambar Dewa Takdir

5 Negara Asal Impor Gandum Terbesar Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada lima negara utama yang menjadi pemasok gandumke Indonesia. Di antara negara tersebut, ternyata Ukraina bukan eksportir terbesar ke dalam negeri.

Pada Juni 2022, impor gandum Indonesia tercatat sebesar US1,75 juta. Realisasi impor gandum dan meslin ini naik 9,27 persen dibandingkan Juni 2022, yakni sebesar US1,24 juta.

Adapun impor terbesar berasal dari Australia sebesar US8,3 juta atau naik 31,59 persen dibandingkan realisasi Juni 2022 sebesar US0,3 juta.

Sementara, secara kumulatif (Januari-Juni) impor gandum ke dalam negeri tercatat senilai US,85 miliar. Realisasi ini turun 0,82 persen dibandingkan periode sama pada 2022, yang mencapai US,86 miliar.

Berikut daftar lima negara asal impor gandum terbesar ke Indonesia pada Januari-Juni 2023:

1. Australia US6,71 juta
2. Kanada US8,62 juta
3. Ukraina US,39 juta
4. Moldova US,85 juta
5. Lainnya US0 juta

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

Jokowi Beber Alasan Mau Pindahkan Pabrik Pindad dari Bandung ke Subang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan ingin memindahkan pabrik PT Pindad dari Bandung ke Subang, Jawa Barat lantaran di sana ada lahan milik Kementerian BUMN.

Menurutnya, bisnis alat utama sistem senjata (alutsista) Pindad punya prospek yang cerah sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih luas untuk pengembangan usaha.

"Akan kita geser (pabrik) Pindad yang ada di Bandung. Secara bertahap akan dipindahkan ke industri Subang, yang dimiliki Kementerian BUMN, sehingga betul-betul memiliki lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang saat baik," ujarnya saat meninjau pabrik peluru Pindad di Turen, Malang, diberitakanDetik, Senin (24/7).

Pabrik Pindad yang berlokasi di Bandung memproduksi senjata dan kendaraan. Sementara, pabrik lainnya yang berada di Turen, Malang, memproduksi peluru dan amunisi lainnya untuk kebutuhan TNI dan Polri.

Jokowi menyatakan pabrik Pindad di Turen akan tetap dibiarkan berdiri alias tidak dipindahkan. Pasalnya, bisa saja ada pengembangan yang dilakukan BUMN bidang pertahanan itu di Malang.

Apalagi, imbuh Jokowi, bila Pindad berhasil menemukan mitra untuk mengembangkan produksi persenjataan, khususnya, produksi peluru yang saat ini banyak dibutuhkan banyak negara.

"Ya mungkin untuk pengembangan, di sini tetap. Untuk pengembangan, mungkin bisa saja kalau memang partner-nya minta jumlah produksi yang gede. Kalau di sini masih ada lahan, bisa. Kalaundak, bisa juga di bangun di Subang," ujarnya.

Wacana pemindahan Pindad yang digagas Jokowi sempat diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Ide itu muncul saat rapat antara Erick, Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo di Istana Bogor pada 16 Juli silam.

Erick mengatakan rapat itu membahas pengembangan industri pertahanan hingga wacana pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke kawasan industri Subang, Jawa Barat, agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang, supaya terpadu karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," katanya.

Menurutnya, pertemuan itu juga membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Malang, Jawa Timur.

"Nah, di situlah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat pabrik peluru yang ada di Turen, Malang, sebagai fasilitas yang terbaru karena kita memang perlu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Jiuxiaojue

Tarif Penyeberangan ASDP Naik 5 Persen, Berlaku 3 Agustus 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif penyeberangan di 29 lintasan. PTASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal memberlakukan tarif baru tersebut pada 3 Agustus 2023.

Aturan baru ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Shelvy Arifin mengatakan ada sejumlah faktor yang berperan dalam kenaikan tarif ini, antara lain kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM), kenaikan upah minimum kota (UMK), hingga inflasi. Shelvy juga menyinggung soal kenaikan kurs dolar AS yang berdampak pada biaya perawatan dan perbaikan kapal.

"ASDP terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Kenaikan tarif tersebut tidak lain dilakukan juga untuk menunjang standar pelayanan minimum agar masyarakat dapat menyeberang dengan aman, nyaman, dan selamat," imbuh Shelvy.

Kenaikan tarif di 29 lintasan tersebut mencakup Merak-Bakauheni, Ketapang-Lembar, Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Surabaya-Lembar, Kendal-Kumai, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Sape-Waingapu, Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, Batam-Kuala Tungkal, Batam-Mengkapan, Batam-Sei Selari, Karimun-Mengkapan, Karimun-Sei Selari.

Lalu, Mengkapan-Tanjung Pinang, Dumai-Malaka, Dabo-Kuala Tungkal, Bajoe-Kolaka, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung Ternate, Bira-Sikeli, Bitung-Tobelo, Pagimana-Gorontalo, Siwa-Lasusua, dan Batulicin-Garongkong.

Plt Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kemenhub Bambang Siswoyo mengamini kenaikan harga BBM menjadi salah satu alasan penyesuaian tarif ini. Di lain sisi, ia menyebut kenaikan tarif ini bisa menjadi gerbang pembuka peluang investasi baru pada moda transportasi laut.

"Pemerintah berharap penyesuaian tarif ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) juga diharapkan dapat melakukan pengawasan sosialisasi pada wilayah kerja masing-masing," ujar Bambang.

Besaran kenaikan tarif penyeberangan secara nasional mencapai 5 persen. Bahkan, tarif lintas Merak-Bakauheni yang berstatus penyeberangan tersibuk di Indonesia naik hingga 5,26 persen.

Lihat Juga : Dewi Kam Jadi yang Paling Tajir dari 10 Wanita Terkaya di ASEAN

Rinciannya, tarif untuk pejalan kaki naik dari Rp21.600 menjadi Rp22.700. Sedangkan sepeda motor naik dari Rp58.550 menjadi Rp60.600. Sementara itu, kenaikan tarif terpadu untuk golongan kendaraan sebagai berikut:

1. Golongan IV A semula Rp457.700 menjadi Rp481.800
2. Golongan IV B dari Rp425.250 menjadi Rp447.800
3. Golongan V A semula Rp916.250 menjadi Rp963.800
4. Golongan V B berubah dari Rp792.750 menjadi Rp835.300
5. Golongan VI A dari Rp1.516.500 naik menjadi Rp1.594.800
6. Golongan VI B dari Rp1.220.000 menjadi Rp1.285.200
7. Golongan VII dari Rp1.761.500 menjadi Rp1.860.400
8. Golongan VIII dari Rp2.320.500 menjadi Rp2.452.400
9. Golongan IX dari Rp3.546.500 menjadi Rp3.755.000

[Gambas:Video CNN]

santo

Astra Dukung Percepatan Pendidikan di Daerah Serambi IKN Nusantara******

Astra, melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR), menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kemajuan sekolah di daerah serambi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kolaborasi ini mengusung program berbasis 4 pilar, yaitu karakter, akademis, seni budaya, dan kecakapan hidup, serta menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Astra, YPA-MDR, dan pemerintah daerah berlangsung dalam sebuah seremoni yang dihadiri oleh Direktur SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Wardani Sugiyanto, Kepala Bidang SMK Provinsi Kalimantan Timur M. Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara H. Tohar.

Turut hadir pula Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, dan Ketua Pengurus YPA-MDR Gunawan Salim, beserta jajaran.

Di sisi lain, Gita menyampaikan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta meningkatkan kompetensi para guru dan staf pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

"YPA-MDR mendukung pengembangan sekolah-sekolah di jenjang SD, SMP dan SMK dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia," imbuh dia.

Selain itu, Astra juga berkomitmen memberikan bantuan peralatan pendidikan dan mengadakan program-program yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Saat ini, YPA-MDR mendukung 11 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan di kawasan IKN Nusantara.

Dukungan ini meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, serta peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan siswa secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, YPA-MDR juga akan membina komite sekolah untuk mendukung percepatan keunggulan sekolah.

Guru Muda Garda Depan

Sebagai bagian dari program kolaborasi ini, Astra dan YPA-MDR meluncurkan program Guru Muda Garda Depan (GMGD) Angkatan IV, di Menara Astra, Jumat (14/7). Program Guru Muda Garda Depan bertujuan untuk membantu dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah binaan Astra melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan komprehensif bagi para guru.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendorong inovasi di kalangan guru dan siswa. Sebanyak 26 sosok Guru Muda Garda Depan telah dipilih dan ditempatkan di dua wilayah, yaitu 15 guru muda di wilayah IKN Nusantara dan 11 guru muda di wilayah Manggarai Timur.

Menurut Gunawan, pihaknya sangat bersemangat dengan kerja sama tersebut dan melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Serambi Ibu Kota Negara Nusantara.

"Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang," katanya.

Mewakili Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar juga menyambut baik kerja sama ini dan menghargai peran Astra melalui YPA-MDR dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten PPU.

"Kerja sama ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di daerah ini," ucap dia.

Sebagai informasi, selama 14 tahun berdiri, YPA-MDR telah turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia di wilayah-wilayah terpencil. Dengan fokus pada pembinaan empat pilar, yaitu akademis, karakter, seni budaya, dan kecakapan hidup yang adaptif, inovatif, dan berdampak, YPA-MDR telah memberikan pembinaan kepada lebih dari 2.225 guru dan 30.491 siswa.

Program bantuan pendidikan YPA-MDR telah menyentuh 136 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMK sebagai konsep Sekolah Eskalator. Program ini tersebar di 15 kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

Komitmen Astra melalui YPA-MDR dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan di Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara memperlihatkan semangat nyata untuk menciptakan sekolah-sekolah berwawasan global, unggul, dan memiliki karakter. Program kolaborasi ini memberikan harapan baru bagi masa depan generasi Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

otoritas maksimal

Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakanIndia menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut.

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutipReuters, Jumat (21/7).

[Gambas:Video CNN]