anda slot 530Jutaan kata 517410Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot paling mudah maxwin》
IHSG Diprediksi Belum Sanggup Nanjak dan Keluar dari Tekanan******
IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (10/1).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan arus modal asing sebenarnya menopang gerak IHSG. Kendati, fluktuasi nilai tukar rupiah hingga komoditas masih akan membayangi pergerakan dalam beberapa waktu mendatang.
"Pergerakan IHSG masih terlihat cenderung berada dalam tekanan setelah tidak mampu mempertahankan supportlevel terdekatnya. Dan gelombang tekanan terlihat belum mereda," kata William.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan SMGR, BBNI, ICBP, BBRI, JSMR, TLKM, SMRA, dan BSDE.
Sedangkan Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto meyakini masih ada potensi penguatan hari ini. Menurutnya, penurunan IHSG di awal tahun ini terjadi karena era beberapa saham fenomenal sudah usai.
"IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat dengan range 7.115-7.285. Apabila IHSG tidak berhasil bertahan di atas 7.200 hingga akhir pekan ini, maka secara teknikal sudah downtrend," ungkapnya.
IHSG melemah ke posisi 7.200 pada perdagangan Selasa (9/1). Indeks saham turun 83,37 poin atau minus 1,14 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,45 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******
Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.
Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.
Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.
"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.
"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.
Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.
Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.
"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).
Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.
Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.
"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.
Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.
"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******
Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.
"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).
"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.
Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.
Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.
Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.
"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:qqpedia、erek 40、server thailand 4d
Terkait:slot gacor langsung wd、cara bobol situs slot pragmatic、rtp slot235、slot gacor gacor、masterbet111、qqsupreme、qqpulsa365、kakek zeus slot demo、animototo slot、buku mimpi padi
bab terbaru:oxplay(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat. Beleid yang diteken 9 Januari 2024 itu mengatur biaya haji per embarkasi.
Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
BPIH sendiri adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola pemerintah setiap musim haji. Dana ini merupakan gabungan dari uang jemaah dan subsidi pemerintah.
- Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984
- Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253
- Embarkasi Batam sebesar RpRp91.198.048
- Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471
- Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248
- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448
- Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122
- Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448
- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558
- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219
- Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469
- Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002
- Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448
Lihat Juga :ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa? |
BPIH ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.
Berikut besar Bipih jemaah haji:
- Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870
- Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139
- Embarkasi Batam sebesar RpRp53.833.934
- Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357
- Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134
- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334
- Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008
- Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334
- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444
- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105
- Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355
- Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888
- Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334
Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.
Beleid ini juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567.
Sementara, Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal, karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneurSurabaya (ANTARA) - Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin, Pagesangan, Surabaya, Khofifah Indar Parawansa, menilai Pesantren Digipreneur Al Yasmin akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil malatau dahwah dengan menggunakan harta. "Ini (Pesantren Digipreneur Al Yasmin) akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal,karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneur. Sisi entrepreneur ini yang akan menjadi penguatan dakwah bil mal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat. Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU itu, peran Pesantren Digipreneur Al Yasmin ini didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih luas. "Saya katakan Pesantren Digipreneur ini akan dapat menjadi kafetaria sistem dalam dakwah bil mal,karena pesantren ini akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam perekonomian," katanya. Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi mikro menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi 'potensi pasar'.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
BosBadan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.
"Enggak,insyaallahenggak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan, negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan masyarakat," kata Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
"Jadi, enggak ada politisasi (bansos), ini murni untuk masyarakat. Dan ini bukan jelang pemilu saja, dari tahun kemarin, dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kementerian Sosial, dari bantuan pangan itu," sambungnya.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 itu lantas menuai polemik.
Akan tetapi, belakangan Mendag Zulhas sudah meluruskan ucapannya tersebut.
"Jadi, saya kan Koalisi Indonesia Maju, lanjutkan! Jadi, semua programnya Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan tambah, misalnya tabungan untuk Pondok Pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru (IKN) lanjut dan dinaikkan," jelasnya usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1).
"Kalau ada orang yang ingin bansos dan BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," tegas Zulhas.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.
Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.
Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.
Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.
"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).
Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.
"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.
Lihat Juga :Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang |
Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.
Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.
Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.
"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).
Lihat Juga :Alasan Sri Mulyani Tolak Penuhi Permintaan Anggaran Prabowo |
Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.
Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.
"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.
Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.
"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.
Lihat Juga :Mengecek Klaim Prabowo soal Anggaran Banyak Tak Disetujui Sri Mulyani |
Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.
"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.
Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.
"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
《slot paling mudah maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik jp pragmaticHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot paling mudah maxwin》bab terbaru。