cicilan shopee pinjam 10 juta

Kuil Kiamat

Harga Daging Sapi Naik Jelang Tahun Baru******

Sejumlah harga bahan pokoknaik jelang libur Tahun Baru 2024. Mulai dari daging sapi, beras, sampai daging ayam ras segar.

Berdasarkan harga pangan Bank Indonesia, Kamis (28/12), harga daging sapi kualitas 1 naik 0,36 persen atau Rp500 menjadi Rp138.150 per kilogram (kg). Diikuti oleh daging sapi kualitas 2 yang harganya naik 0,66 persen atau Rp850 menjadi Rp129.450 per kg.

Harga bawang merah ukuran sedang juga naik 6,77 persen atau naik Rp2.500 menjadi Rp39.450 per kg, dan bawang putih ukuran sedang naik 1,91 persen atau Rp750 menjadi Rp40.100 per kg.

Sedangkan harga cabai untuk semua jenis mengalami penurunan. Misalnya, cabai rawit merah turun 0,9 persen menjadi Rp93.300 per kg dan cabai merah keriting turun 2,18 persen menjadi Rp64 ribu per kg.

Sementara, dari info pangan Jakarta, mayoritas harga bahan pokok turun.

Daging sapi has turun Rp93 menjadi Rp143.825 per kg dan daging sapi murni (semur) turun Rp1.187 menjadi Rp138.285 per kg.

Semua harga cabai juga turun di Jakarta, cabe merah keriting turun Rp298 menjadi Rp72.885 per kg, cabe merah besar turun Rp655 menjadi Rp82.058 per kg dan cabai rawit merah turun Rp1.614 menjadi Rp92.885 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Selir Chunqiu

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Profil PT LEN yang Akan Ditugaskan Ganjar Produksi Laptop Murah******

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan beberapa langkah untuk membangun kedaulatan telekomunikasi di Tanah Air. Tujuannya untuk menekan impor ponsel yang nilainya hingga Rp30 triliun di 2023.

Pertama,membangun pabrik swasta yang bisa memproduksi ponsel murah. Hal ini pernah dilakukan di Semarang dan ponsel yang dijual harganya lebih terjangkau.

Kedua,ia pernah menugaskan PT LEN untuk memproduksi impor laptop murah. Namun, belum selesai karena tidak ada penugasan resmi dari pemerintah pusat.

Lalu siapa sebenarnya PT LEN?

PT LEN Industri Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang usaha Elektronika untuk Industri dan Prasarana. Perusahaan ini didirikan pada 7 Oktober 1991.

Saat ini, perusahaan yang berkantor pusat di Bandung tersebut mempunyai 903 orang pekerja baik karyawan tetap maupun kontrak.

Awalnya, LEN didirikan pada 1965 dengan nama LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional). Kemudian bertransformasi menjadi sebuah BUMN pada 1991.

Sejak saat itu LEN bukan lagi merupakan kepanjangan dari Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN), tetapi telah menjadi sebuah entitas bisnis profesional dengan nama PT LEN Industri (Persero).

Salah satu peran LEN Industri adalah pada proyek Skytrain, sebuah sistem transportasi yang digunakan dalam pergerakan penumpang di tiga terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, serta di bangunan terintegrasi. Sistem ini adalah transportasi kereta yang pertama menerapkan teknologi moving blockdan driverless di Indonesia.

Berikut beberapa pengalaman yang sudah dilakukan oleh Len di bidang elektronika untuk industri dan prasarana:

- Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur utama kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera.
- Pembangunan urban transport di kota-kota besar seperti LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Skytrain Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota besar maupun daerah terpencil. Salah satunya adalah Palapa Ring Paket Tengah yang menghubung 17 kabupaten Indonesia Bagian Tengah sehingga masyarakat dapat menikmati pita lebar.
- Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar, Taktikal Radio, Combat Management System (CMS) pada kapal perang, adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis pertahanan.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang di berbagai pelosok Indonesia.
- Radar Cuaca, Stasiun Monitoring Gempa Bumi, Broadcasting (Pemancar TV dan Radio) yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Saham Boeing Anjlok Imbas Jendela Alaska Airlines Pecah di Udara******

Saham Boeingbabak belur pada perdagangan awal pekan ini, Senin (8/1), buntut insiden pecahnya jendela pesawat Alaska Airlines di udara.

Dilansir CNA,saham Boeing anjlok 8 persen pada perdagangan pra-pasar AS setelah investor melihat kemunduran terbaru yang dialami pabrikan pesawat baru itu.

Apabila kerugian terus berlanjut, perusahaan akan kehilangan nilai lebih dari US,5 miliar, hampir sama dengan biaya pengembangan pesawat baru.

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 177 orang penumpang sebelumnya melakukan pendaratan darurat di negara bagian Oregon, Amerika Serikat (AS),usai panel jendela pesawat Boeing 737 Max 9 itu pecah di udara tak lama setelah lepas landas.

Berdasarkan laporan AFP, pesawat dengan nomor penerbangan 1282 tersebut berangkat dari Bandara Internasional Portland sekitar pukul 17.00 pada Jumat (5/1) waktu setempat. Namun, pesawat kembali ke landasan udara usai kru melaporkan soal masalah tekanan udara.

Usai insiden itu, Alaska Airlines memutuskan menghentikan seluruh penerbangan dengan pesawat Boeing 737 Max 9.

"Menyusul kejadian malam ini pada penerbangan nomor 1282, kami memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan dengan menghentikan sementara 65 armada pesawat 737-9," kata CEO Alaska Airlines Ben Minicucci dalam keterangannya.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, FAA dan Alaska Airlines masing-masing tengah menyelidiki insiden tersebut.

"Semua pesawat akan kembali melayani penumpang, usai pemeliharaan penuh dan inspeksi keselamatan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]