maxpoker88

Kaisar Dewa Abadi

Airlangga Ungkap PSN Lanjut Terus Siapapun Presiden Terpilih di 2024******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartartomengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapunpresiden terpilih di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun. Total, sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia,"  kata Airlangga di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

"Kalau saya lihat, beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Infrastruktur publik, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," imbuhnya.

Ia merinci beberapa PSN yang sudah rampung antara lain berbagai jalan tol, jalur kereta api, beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Ada juga infrastruktur untuk hilirisasi hingga kawasan industri.

"Saya yakin seluruh program PSN, apalagi yang finansial sudah closeakan terus jalan. Yangfinancialtidak tergantung APBN, akan terus berjalan. Oil and gasberhenti? Tidak, semua berjalan," tegasnya.

Airlangga pede semua PSN bakal terus berlanjut meski pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rampung, karena semuanya untuk kebutuhan negara. Ia menegaskan deretan PSN itu demi produktivitas negara yang berujung pada penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyinggung Bandara Kertajati, Majalengka adalah PSN yang kurang berhasil. Berbeda dengan MRT Jakarta yang diklaim sukses.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo.

Ia mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal itu menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan aksesnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, ia mengungkapkan tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Pemkot Bandarlampung Perbaiki Jalan Bila Kerusakan Capai 40 Persen******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menjelaskan perbaikan jalan baru akan dilakukan jika kerusakan di ruas jalan telah mencapai 40 persen.

"Kalau untuk melakukan perbaikan jalan, baru dilakukan bila kerusakan telah capai 40 persen," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung Iwan Gunawan, dikutipAntara, Senin (8/5).

Menurutnya, pada tahun ini terdapat kurang lebih 200 jalan lingkungan dan jalan kota yang tersebar di 20 kecamatan akan diperbaiki, serta telah masuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ia pun menambahkan untuk peningkatan ruas-ruas jalan yang rusak tersebut, pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp100 miliar pada tahun ini.

"Kami juga melakukan survei guna melihat seberapa jauh kerusakan jalan di masing-masing kecamatan," ungkapnya.

Iwan menjelaskan dalam pelaksanaannya keadaan darurat atau mendesak, maka kemungkinan yang akan diambil yakni mengalihkan anggaran lainnya guna peningkatan jalan.

"Tapi catatannya bila keadaan mendesak baru bisa anggaran digeser guna peningkatan infrastruktur sebagaimana arahan Presiden (Jokowi) dan itu juga tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,"ucapnya.

Sejumlah ruas jalan di Kota Bandarlampung rusak, seperti akses jalan menuju kawasan Bendungan Sumur Putri, di jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Kemudian, akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, di Jalan Raya Morotai, Sukarame 2, Teluk Betung Barat, Bandarlampung, mengalami kerusakan di beberapa titik.

Rata-rata kondisi jalan berlubang dengan kondisi rusak yang cukup parah, aspal yang mengelupas, sehingga masyarakat yang melintasi jalan ini mengambil jalur lain yang kondisinya lebih bagus.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

10 Sektor Pekerjaan dengan Rerata Upah Tertinggi, Tembus Rp4,82 Juta******

Badan Pusat Statistik (BPS) merinci 10 sektor pekerjaan dengan upah tertinggi pada kuartal I 2023. Tercatat, rata-rata upah tertinggi sebesar Rp4,82 juta per bulan.

"Rata-rata upah atau gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan lalu yang selanjutnya disebut sebagai upah buruh, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023 sebesar Rp2,94 juta," tulis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS, Jumat (5/5).

Upah rata-rata pekerja laki-laki Februari tahun ini menyentuh angka Rp3,23 juta. Sementara, pekerja perempuan memiliki upah rata-rata Rp2,42 juta.

Ketiga, rata-rata pekerja sektor pertambangan bergaji Rp4,59 juta.Keempat,sektor informasi dan komunikasi mengantongi gaji Rp4,37 juta per bulan.

Kelima,pekerja di bidang pengadaan listrik dan gas mendapatkan Rp4,26 juta per bulan. Keenam,pekerja di bidang administrasi pemerintahan bergaji Rp3,88 juta.

Ketujuh,pekerja di sektor pengangkutan mengantongi Rp3,58 juta per bulan. Kedelapan,pekerja di sektor kesehatan sebesar Rp3,56 juta.

Kesembilan,ada pekerja di sektor profesional dan perusahaan yang mendapat Rp3,55 juta. Kesepuluh,gaji pekerja sektor konstruksi sebesar Rp3,05 juta.

"Buruh pada kategori real estat menerima upah tertinggi sebesar Rp4,82 juta, sedangkan buruh pada kategori jasa lainnya menerima upah terendah sebesar Rp1,79 juta," tandas laporan itu.

Berikut 10 pekerjaan dengan upah tertinggi di Indonesia per Februari 2023:

1. Real estat Rp4,82 juta
2. Aktivitas keuangan Rp4,81 juta
3. Pertambangan Rp4,59 juta
4. Informasi dan komunikasi Rp4,37 juta
5. Pengadaan listrik dan gas Rp4,26 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp3,88 juta
7. Pengangkutan Rp3,58 juta
8. Aktivitas kesehatan Rp3,56 juta
9. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp3,55 juta
10. Konstruksi Rp3,05 juta

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Erick Thohir Buka Suara Soal Error ATM dan M******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir buka suara soal gangguan layanan perbankan di ATMmaupun mobile banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Erick mengatakan gangguan layanan terjadi lantaran BSI tengah melakukan pemeliharaan pada sistem IT. Ia tak menampik terdapat serangan ransomwareatau sejenisnya pada sistem IT BSI.

"Tapi saya tahu, saya pantau, pak dirut (Direktur Utama BSI Hery Gunardi) dan timnya ada di sana dan terbukti kemarin pagi, apa sore, kalau nggak salah, itu sistem ATM-nya mulai jalan," kata Erick di Labuan Bajo, Rabu (10/5).

Namun, selang beberapa waktu malah sistem IT BSI yang kena masalah.

"Beliau (Hery) yang membawa isu (diskusi). Eh tiba-tiba terjadi (gangguan IT di BSI), ya memang sudah jalannya," papar Erick.

Layanan perbankan BSI sendiri error sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah pun mengeluhkan tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.

BSI berdalih kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

Meski begitu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal bertahap per Senin sore.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ucapnya.

Ia pun memohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang dialami nasabah BSI sehubungan dengan berlangsungnya proses maintenance sistem.

Perusahaan, kata Gunawan, memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Ia juga kembali mengimbau kepada seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan BSI.

Namun, pada siang ini sejumlah nasabah mengaku masih mengalami gangguan saat bertransaksi melalui ATM. Hilman, nasabah asal Tangerang Selatan mengatakan dirinya tidak bisa bertransaksi melalui ATM sejak Senin. Artinya, Hilman tak bisa mengakses layanan BSI selama tiga hari.

"Dari Senin saya jadi gak bisa transfer uang. Sebal bener," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Tak hanya Hilman, sejumlah nasabah juga mengutarakan hal yang sama di Twitter. Bahkan, di antara mereka ada yang menyebut ATM BSI dikunci.

Keluhan nasabah di Twitter ini pun sempat trending. Rata-rata mereka mengatakan layanan BSI masih error.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Peralatan dari dunia lain

Cara Membuat SKCK untuk Rekrutmen BUMN 2023******

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK menjadi dokumen persyaratan untuk mendaftar rekrutmen bersama BUMN2023. SKCK adalah surat resmi untuk membuktikan perilaku baik seseorang secara hukum.

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 dapat dilakukan secara online atau offline, dan prosesnya cepat bisa satu hari jadi.

Masa berlaku SKCK 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku tetapi berkas ini masih diperlukan, maka Anda dapat mengurus perpanjangan SKCK ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Syarat Membuat SKCK

Berikut persyaratan umum membuat SKCK. Anda dapat mengecek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesori wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Lihat Juga : Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Cara Membuat SKCK Online

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 online, hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang diunduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

Registrasi Akun di Aplikasi Presisi Polri:

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Melengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.

Daftar membuat SKCK:

1. Kembali ke menu Beranda.
2. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
3. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
4. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
5. Melengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
6. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
7. Nantinya data Anda akan di verifikasi sistem selama 1x24 jam.
8. Setelah itu akan muncul kode dan invoice ke alamat email terdaftar, untuk menyelesaikan pembayaran.
9. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
10. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas, saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Cara Membuat SKCK Offline

Cara membuat SKCK offline bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formular pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Menyerahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Siapkan uang tunai Rp30 ribu untuk membayar biaya pengurusan SKCK.
7. Setelah itu menunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional pukul 08.00-15.00 waktu setempat.