stars77 slot rtp

situs win gacor 208Jutaan kata 328264Orang-orang telah membaca serialisasi

《stars77 slot rtp》

Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan******

Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota agar meningkatkan keamanan transportasi laut, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

 

“Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

 

Ia menekankan agar kepala daerah bersama pemangku kepentingan di wilayah masing-masing memeriksa semua fasilitas sarana prasarana kapal hingga kelaikan termasuk menyiapkan dan mewajibkan penggunaan pelampung jika masyarakat menggunakan transportasi laut.

 

“Ini harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, kenapa? Karena banyak kejadian hampir setiap tahun di arus mudik dan arus balik terjadi kecelakaan, bukan kecelakaan di Jawa tapi kecelakaan kapal, tenggelam, overload,” ucap Tito.

 

Tito mengingatkan peristiwa di Danau Toba, di mana ada kapal yang tenggelam di kedalaman 600 meter yang hingga saat ini masih belum bisa diangkat. Orang-orang yang selamat adalah yang menggunakan pelampung, sementara yang tidak menggunakan pelampung tenggelam.

 

“Nah satu saja kejadian di daerah lain, kita fokus kepada Jawa-Sumatera karena arus mudik dan arus baliknya paling banyak, jutaan tapi satu kecelakaan kapal di daerah itu akan mencoreng semuanya,” ucap Tito.

 

Oleh karena itu, Tito meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan transportasi laut khususnya di wilayah liar Jawa dan Sumatera agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, berkoordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan, dan mewajibkan semua pihak untuk menggunakan pelampung serta menyiapkan peralatan penolong.

 

“Saya katakan ini mumpung waktunya, cek betul pelabuhan, koordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan untuk mewajibkan semua menggunakan pelampung, tegas Tito.

 

Tito menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap arus mudik dan balik Lebaran yang telah menjadi ritual tahunan di Indonesia. Dengan jutaan bahkan ratusan juta orang yang terlibat sehingga akan mempengaruhi situasi transportasi secara keseluruhan.

 

“Berbeda dengan yang di Jawa, saya kira sudah memiliki pola, kepala daerah yang di Jawa, Sumatera sudah memiliki pola arus mudik, arus balik. (Namun) jangan lengah ada perubahan perubahan baru seperti misalnya pasar tumpah dan lain lain,” kata Tito.

 

Selama masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito merasakan dampak besar dari adanya jalan tol, yang signifikan meringankan beban transportasi dari Merek hingga Surabaya.

 

“Jalan tol yang ada itu sangat membutuhkan sekali saya mengalami saat saya menjadi Kapolri sebelum ada jalan tol, dan setelah ada jalan tol dari Merak sampai Surabaya sangat sangat berpengaruh meringankan tugas,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi pastikan tiap puskesmas miliki alat USG kehamilan******

Kita harapkan nanti semuanya memiliki (alat) USG sehingga kehamilan ibu, (kondisi) bayi bisa dideteksi lebih dini, dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan setiap puskesmas telah memiliki alat Ultrasonography(USG) untuk membantu pemeriksaan kehamilan, ketika meninjau Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,  Selasa.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Tanah Air. Presiden juga menyebut bahwa alat USG tersebut memiliki sistem yang baik, sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia.

"Kita harapkan nanti semuanya memiliki (alat) USG sehingga kehamilan ibu, (kondisi) bayi bisa dideteksi lebih dini, dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Selain alat USG, pemerintah juga memberikan alat timbang bayi ke sejumlah posyandu di seluruh Indonesia, sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya.

Baca juga: Kemenkes bekali 10 ribu puskesmas dengan alat USG

"Ada 300 ribu timbangan yang sudah kami berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan, sehingga untuk berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki," tutur Presiden Jokowi.

Seorang ibu hamil bernama Ria mengaku sangat terbantu dengan adanya alat USG di puskesmas.

Ria mengatakan bahwa pemeriksaan kehamilannya menjadi lebih mudah, dekat, dan lengkap.

"Senang ada USG di puskesmas, jadi tidak jauh-jauh. Bagus, tadi dikasih tahu detak jantung janinnya, berat badan janinnya, ketubannya juga dikasih tahu, posisi bayinya juga," tutur Ria.

Turut mendampingi Presiden Jokowi selama kunjungan tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Baca juga: Menkes: USG di Puskesmas bisa deteksi kanker payudara dan kanker hati
Baca juga: Dokter umum puskesmas mulai beri layanan USG ibu hamil

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan******

Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bos89、voucher kuota indosat gratis、empored

Terkait：pola slot airbet88、magnum slot xyz、sumo777、game tergacor、situs judi slot cepat menang、surya777、cara dapat limit kredivo、deposit 77、akun slot terbaru、situs tergacor slot

---

---

bab terbaru：jatislot（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04