aplikasi beli barang kredit 110Jutaan kata 816439Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara mencairkan voucher indomaret》
Jemaah Umrah******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewajibkan semua calon jamaah umrahdan hajikhusus menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Kewajiban itu ia tuangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1456 Tahun 2022 tentang Persyaratan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadan Haji Khusus.
Beleid itu diteken Yaqut pada 21 Desember lalu.
"PPIU dan PIHK mempersyaratkan pendaftaran calon jemaah umrah dan calon jemaah haji khusus sebagai peserta aktif program JKN, dibuktikan dengan data/dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi KMA Nomor 1456 tahun 2022.
Jemaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN sebelum keputusan tersebut ditetapkan, wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Sementara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PPIU dan PIHK atas pelaksanaan program JKN tersebut.
KMA 1456 Tahun 2022 disebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
[Gambas:Video CNN]
Faisal Basri Pertanyakan Kedaruratan Perppu Cipta Kerja******Jakarta, CNN Indonesia--
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) karena kondisi darurat.
Alih-alih menerbitkan Perppu, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Faisal, meminjam kalimat Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan Perppu Cipta Kerja terbit bukan karena ada hal yang darurat, tapi kedaruratan yang dipaksakan. "Jadi dipaksa-paksakan ini keadaan daruratnya, bukan kedaruratan yang memaksa," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).
Kendati, Faisal menilai sebetulnya iklim investasi Indonesia sudah cukup baik. Menurut data yang dimilikinya, investasi yang masuk ke Indonesia hingga September 2022 tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tercatat secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, realisasi investasi sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun.
"Jadi investasi di Indonesia itu sudah besar, persoalannya adalah investasinya itu tidak bermutu, jadi kalau di Indonesia bentuknya bangunan melulu, fisik," ujar Faisal.
Menurutnya, investasi di bidang IT juga seharusnya tidak kalah besar. Pasalnya, investasi di sektor ini bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia.
Dalam hal ini Faisal menilai jika memang ada kedaruratan, mengapa pemerintah malah memutuskan membuat kebijakan yang tidak mengatasi masalah itu, yaitu Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jika benar-benar ada keadaan darurat.
"Dengan tidak membuat IKN uangnya bisa kita persiapkan untuk kondisi darurat," kata Faisal.
Lihat Juga :Sri Mulyani Sebut Semua Negara Asia Selatan Terlilit Utang |
Ia menambahkan sebaiknya pemerintah lebih mau untuk berhemat dan menyimpan dana untuk menghadapi kedaruratan seperti yang dimaksud Airlangga Hartarto.
"Nah kan gini kalau darurat, rakyat itu terkapar, jatuh miskin seperti pada 1998 itu, kan terjadi kekacauan sosial. Oleh karena itu, sejak sekarang pemerintah jaga-jaga untuk menabung, mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi uangnya itu tidak dihambur-hamburkan," katanya.
Tak hanya itu, Faisal juga malah heran sebenarnya ekonomi Indonesia masih terjaga dan jauh untuk menjadi pasien IMF. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang sering pamer terkait keberhasilan ekonomi RI.
Beberapa waktu belakangan, Jokowi mengatakan inflasi RI yang masih di bawah level 5 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.
Lihat Juga :Anwar Ibrahim Merasa Malaysia Punya Kepentingan Atas Investasi di IKN |
"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pada Oktober 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.
Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.
Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.
Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.
"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).
Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.
Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.
Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.
Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.
Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.
Lihat Juga :Dibatasi, Isi Pertalite dan Solar Tidak Bisa Lagi 'Pindah-pindah' SPBU |
Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.
"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.
[Gambas:Video CNN]
Label:bonus 100 to rendah、situs slot paling bagus、gelora4d
Terkait:erek2 56、cara dapat tambahan uang、mpokick、buku togel 03、dewa787 slot、server thailand demo slot、parisklup、tiktak togel、star 77 slot demo、bo slot asia
bab terbaru:kapal judi(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《cara mencairkan voucher indomaret》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,iprim303 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara mencairkan voucher indomaret》bab terbaru。