slot situs terbaik

Master Kartu Permainan

UNS Solo Siapkan Panitia Pemilihan Anggota MWA Baru******

SOLO—Tahapan pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo terus berjalan. Saat ini pihak universitas sedang mempersiapkan panitia pemilihan anggota Majelis Wali Amanat atau PPA MWA UNS.

Hal itu disampaikan oleh Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho ketika ditemui wartawan di kampus setempat, Jumat (29/12/2023). Dia mengatakan terus berkoordinasi dengan jajaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

“Tentu untuk mendesain aturan standar tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA,” kata dia.

Dalam waktu satu sampai dua hari, dia bakal mengumpulkan anggota Rapat Kerja Pimpinan Universitas (RKPU) yang terdiri atas wakil rektor, ketua lembaga, direktur dan kepala biro untuk menyampaikan tentang  standar pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA tersebut.

Setelah itu dirinya juga akan meminta Senat Akademik Fakultas dan Sekolah untuk mengadakan pleno. Pleno tersebut bertujuan memilih perwakilan yang nantinya menjadi panitia pemilihan anggota MWA UNS atau PPA MWA UNS.

“Jumlahnya [anggota PPA MWA] ada 13 [orang], karena memang ada 13 fakultas [yang memiliki senat akademik]. Sedangkan fakultas-fakultas baru belum ada senatnya, dan masih menginduk ke fakultas induknya,” kata dia.

Dia mengatakan setelah terbentuk, PPA MWA UNS ini bakal melakukan sosialisasi, menyusun jadwal, dan  menyusun mekanisme pemilihan 17 anggota MWA UNS yang baru.

Sedangkan komposisi anggota MWA masih sama yakni  terdiri dari Menteri Pendidikan, Rektor UNS, Ketua Senat Akademik UNS, empat perwakilan masyarakat, tujuh perwakilan senat akademik, satu perwakilan alumni, satu perwakilan tenaga kependidikan, dan satu perwakilan mahasiswa.

Ketika ditanya waktu pembentukan anggota MWA, Jamal enggan banyak komentar. Dia mengatakan terkait teknis waktu pelaksanaan baru bisa disampaikan setelah PPA MWA UNS terbentuk. 

“Kita harapkan tahapan itu akan bisa berjalan lancar. Kami ingin sesegera mungkin tahapan-tahapan ini selesai. Tapi kita juga harus ketahui di tingkat nasional ada pemilihan [Pemilu] dan sebagainya,” kata dia.

Tahapan Pemilihan Rektor 

Sebelumnya, dalam rilis resmi UNS yang diterima Selasa (10/10/2023), penataan kelembagaan telah dimulai dengan pergantian antarwaktu untuk Senat Akademik (SA) 2020-2023 pada Juli 2023. 

Kemudian pada September 2023, telah terpilih keanggotaan Senat Akademik (SA) Fakultas dan Sekolah periode 2023-2028 yang akan mulai bertugas pada Oktober 2023. 

Sedangkan, untuk Senat Akademik (SA) UNS periode 2023-2028, keanggotaannya telah terpilih dan sedang diajukan kepada Mendikbudristek untuk ditetapkan dan mulai bertugas pada 20 Oktober 2023. 

Saat ini posisi Ketua Senat Akademik UNS sudah dijabat Sri Sulistyowati. Sedangkan Sekretaris Senat Akademik UNS dijabat Mohammad Jamin.

Setelah Senat Akademik (SA) dan perangkatnya terbentuk, tahapan berikutnya adalah pemilihan anggota MWA. Pemilihan anggota MWA tersebut dijadwalkan dilakukan pada November-Desember 2023 dan direncanakan anggota MWA akan ditetapkan pada pekan keempat Desember 2023, meski begitu hingga kini keanggotaan MWA  belum terbentuk.

Baru setelah MWA terbentuk, kemudian MWA akan menyusun tata cara penyusunan peraturan internal serta menyiapkan regulasi terkait dengan pemilihan Rektor UNS periode 2024-2029 dan diharapkan sudah akan siap pada pekan ketiga Januari 2024. 

Sosialisasi Peraturan MWA mengenai pemilihan Rektor direncanakan dilakukan pada pekan ketiga Januari 2024 sampai pekan pertama Februari 2024. Proses pemilihan Rektor yaitu penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan direncanakan dilaksanakan pada pekan pertama Februari 2024 sampai dengan pekan keempat Maret 2024. Rektor UNS periode 2024-2029 direncanakan dilantik pada April 2024.

Shenwutu

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Hati pemain game

Nasib Pejabat Struktural UNS Solo di Tangan Rektor******

SOLO—Perpanjangan masa jabatan Rektor UNS Solo Periode 2019-2023, Jamal Wiwoho memiliki konsekuensi panjang, yakni perpanjangan masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, sampai Ketua Prodi.

Hal ini lantaran nasib pejabat struktural tersebut berakhir 12 April mendatang, sama seperti berakhirnya masa jabatan rektor, yang kemudian diperpanjang oleh Kementsrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Meski demikian, Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, mengatakan terkait masa perpanjangan seperti wakil rektor dan dekan sepenuhnya kewenangan berada di tangan rektor.

“Kalau terkait perubahan atau perpanjangan, pergantian, Plt dan lainnya, insya Allah besok atau lusa disampaikan Pak Rektor,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (10/4/2023).

Namun intinya, dia mengatakan Rektor saat ini juga bertugas memastikan tidak ada kekosongan di level bawah.

“Mengatur agar supaya tidak ada kekosongan dekan dan pejabat lain. Itu wajib dan menjadi tugas Prof Jamal, kalau tidak itu kacau nanti,” tambah dia.

Drajat menjelaskan beberapa dekan ataupun pejabat lain mungkin akan diperpanjang masa jabatannya. Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut tergantung pada rektor sementara.

“Pak Rektor akan memperhitungkan dalam situasi seperti ini apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang atau malah menunjuk pelaksana tugas [Plt},” lanjut dia. 

Meski begitu, kata dia, dekan tidak diperpanjang untuk menduduki masa jabatan selama satu periode. Melainkan sampai rektor terpilih kembali.

“Dekan akan diperpanjang sampai dekan baru terpilih, ini mengikuti mekanisme rektor baru yang terpilih. Jadi tidak dalam kerangka aturan normal, karena ini kan kondisi peralihan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa jabatan rektor UNS Periode 2019-2023,  Jamal Wiwoho.

Ini juga berarti pelantikan rektor terpilih periode 2023-2028, Sajidan, oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo pada 11 April 2023 dianggap tidak sah.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari debekukannya MWA UNS Solo melalui Permendikbudristek Nomor 24/2023.

Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, menegaskan dengan dibekukannya MWA UNS oleh Kenendikbudristek, maka rektor terpilih sudah dianggap tidak sah.

Hal ini lantaran pihak kementerian sudah mengeluarkan surat keputusan menteri nomor 23167/M/06/2023, yang isinya perpanjangan masa jabatan rektor UNS periode 2019-2023

“Ini berlaku sampai adanya rektor baru yang terpilih melalui mekanisme MWA yang akan dibangun lagi oleh menteri,” tutur Djarat dalam jumpa pers, Kamis (6/4/2023).

Sehingga, menurutnya tidak ada pelantikan yang sedianya diadakan pada tanggal 11 April 2023 mendatang. “Tentu akan ada pemilihan ulang karena MWA akan ditata lagi,” tambah dia.

Drajat kemudian menegaskan bahwa dosen, tenaga pendidik, dan civitas academicaUNS Solo patuh kepada peraturan tersebut. “Sehingga kita laksanakan keputusan kemarin yang terkait [pembekuan] MWA,” kata dia.

Dengan adanya keputusan menteri, maka tidak ada kekosongan kekuasaan pada 12 April 2023. “Karena kalau tidak keluar keputusan menteri maka jabatan rektor akan kosong,” kata dia.

Dunia abu-abu yang berbeda

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Guru Besar Wuji

Ini Alasan UNS Solo Beri Beasiswa S2 untuk Eks Napi Teroris Jack Harun******

SOLO—Eks teroris Bom Bali, Joko Triharmanto alias Jack Harun yang juga Ketua Yayasan Gema Salam kini mendapatkan beasiswa kuliah dari Unit Pengumpul Zakat Universitas Sebelas Maret atau UPZ UNS Solo.

Jack Harun berkesempatan kuliah di Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2–PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Solo.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Dia bercerita beasiswa itu bermula ketika dirinya mengisi acara seminar yang diselenggarakan BPIP bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di UNS Solo. Pada seminar tersebut, eks teroris bom Bali itu bertemu dengan Wakil Rektor I UNS, Ahmad Yunus.

“Kemarin beberapa waktu lalu Prof Yunus menelepon saya, ‘Mas Jack mau kuliah lagi tidak untuk menambah ilmu dalam Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan,’ saya katakan ‘kalau dari saya pribadi mau, namun terkendala biaya,’” kata Jack Harun kepada Solopos.com, Selasa (21/2/2023).

Dalam sambungan telepon tersebut Jack Harun ditawari pihak UNS melalui Ahmad Yunus untuk melanjutkan kuliah Magister PPKn. “Ini nanti kalau mau kita bantu untuk beasiswanya,” ujar dia menirukan Ahmad Yunus.

Lulusan S1 Teknik Mesin UNS Solo bersedia mengambil beasiswa tersebut, lalu selang beberapa saat dirinya mendaftar secara administrasi dan mengikuti ujian masuk sampai dinyatakan lolos. Jack Harun secara resmi dinyatakan sebagai mahasiswa UNS.

“Kemudian saya daftar untuk ujian dan tahapnya kita lalui semua, alhamdulillah bisa lulus [ujian masuk],” kata dia.

Per Rabu (21/2/2023) ini, Jack Harun, sudah mulai kuliah secara daring. “Hari ini sudah kuliah dan ini hari pertama kuliah tapi masih online,” ujar dia.

Dia mengaku senang bisa mengenyam pendidikan S2 di kampus lamanya itu. Baginya kesempatan ini merupakan tantangan baru sebab dirinya sudah lama tidak sekolah. Terlebih prodi yang diambil merupakan suatu yang dulunya dia tolak.

“Apalagi kan di dunia kami tidak mengakui Pancasila, terus hari ini saya kuliah tentang Pancasila. Tentunya ini akan menjadi hal yang berbeda, dulunya kami mengingkari dan sekarang harus belajar,” kata dia.

Baginya kesempatan menimba ilmu ini akan menjadi modal penting ketika dia diundang untuk memberikan pemaparan tentang paham Pancasila dan sosialisasi mengenai radikalisme ke masyarakat maupun lembaga pendidikan.

“Harapannya dari Prof Yunus kan memang memberi beasiswa kepada saya biar ada penambahan ilmu yang ini lebih khusus lagi mengenai Pancasila ya, sehingga memperkaya saya ketika menyampaikan materi testimoni ke temen-temen di mahasiswa atau generasi muda agar tidak salah jalan,”  jelas dia.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo, Ahmad Yunus, membenarkan pria bernama lengkap Joko Triharmanto itu mendapatkan beasiswa dari UNS. “Benar Beasiswa dari UPZ [Unit Pengumpul Zakat] UNS,” katanya singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa.

Dia mengatakan beasiswa tersebut diberikan kepada Jack Harun, lantaran telah menunjukan kontribusi positif ke masyarakat, termasuk membina generasi muda.

“Berdasarkan atas contoh yang baik dari seorang Jack Harun, yang telah sadar untuk ikut membangun bangsa berdasarkan ideologi Pancasila, dan membina para generasi muda untuk mandiri melalui kegiatan wirausaha,” kata dia.

Pembalasan Tentara Bayaran

36 Karya Kreator Difabel Asal Solo Dilelang, Nilainya hingga Rp12 Juta******

SOLO— Sebanyak 36 karya para kreator difabel dilelang dalam gelaran Pekan Budaya Difabel (PBD) di Graha Wisata Niaga, Solo, Selasa (26/12/2023). Karya tersebut berupa tulisan, kain batik, dan kerajinan tangan lainnya.

Owner Rumah Putri yang juga Event Organizer PBD, Ari Nurul mengatakan pelaksanaan lelang tersebut merupakan serangkaian acara PBD pada Sabtu-Minggu (9-10/12/2023).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Dia mengatakan karya yang dilelang merupakan hasil seleksi PBD baik dari sekolah maupun binaan yayasan di Kota Solo. Ari mengatakan ide mengadakan lelang hasil karya dari kreator difabel tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi.

“Selama ini karya mereka ‘kan tidak terlalu diperhatikan, dan mohon maaf mereka biasa dianggap sebagai masyarakat kelas tiga, banyak yang menilai sebelah mata” kata dia ketika ditemui Solopos.comdi Graha Wisata Niaga, Solo, Selasa.

Ari menyebut acara lelang tersebut merupakan wujud kepedulian untuk mengapresiasi para kreator difabel. Dia berharap ada orang yang berminat karya milik mereka.

“Dengan begitu mereka juga mendapat royalti. Nah royalti itu akan kembali ke anak difabel itu sendiri, semua hasil lelang ini akan kami kembalikan untuk mereka,” kata dia.

Nilai karya yang dilelang beragam. Dia mengatakan ada satu hasil karya lukis yang dilelang mulai dari Rp750.000. Selain itu terdapat lukisan yang dilelang mulai dari Rp10 juta sampai Rp12 juta.

“Karena memang mereka membuat sesuatu yang unik. Untuk kita yang awam tidak akan terbayang membuat itu. Ini saatnya menghargai mereka, dan harga ini sudah kami komunikasikan kepada empunya karya,” kata dia.

Dia mengatakan pihaknya hanya memancing kreatifitas anak-anak difabel sekaligus menjembatani mereka untuk menemukan pasar atau peminat.

Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Solo, Siwi Purno mengatakan lelang tersebut memang bertujuan untuk mengapresiasi karya dari para penyandang disabilitas.

“Selama ini malah lukisan mereka itu penuh makna dan sebenarnya mereka punya imajinasi yang luar biasa. Tujuan kami hanya ingin menumbuhkan rasa percaya diri di masyarakat,” kata dia.