rahasia pola maxwin olympus

lagu sebenarnya

Ganjar Nilai Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7 Persen Asal Hukum Tegak******

Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan salah satu syarat perekonomian bisa tumbuh hingga 7 persen adalah penegakan hukum yang kuat dan adil. Hal itu yang akan difokuskan bila ia terpilih menjadi pemimpin Indonesia.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kunci untuk menjadi negara maju. Karenanya, ia akan mengupayakan berbagai hal yang dirasa kurang saat ini untuk mencapai itu.

"Jadi, hukum tegak, aparat penegak hukum kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen. Kalau kita di 2045 kita mau jadi negara maju, jangan ditawar 7 persennya," ujar Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Gedung Bank Mega, Senin (11/12).

Caranya, ia ingin membantu anak muda untuk bisa lanjut sekolah, terutama yang berprestasi tapi tidak memiliki dana.

Saat ini, program itu sudah mulai dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen, termasuk di dalam nya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini," jelasnya.

Selain itu, investasi merata di seluruh negeri juga akan menjadi program kerja yang dijalankan bila terpilih jadi presiden. Hal ini dikarenakan deindustrialisasi nyata dan menjadi tantangan.

"Saya berkeliling deindustrialisasi makin nyata, selatan belum sampai ke tengah, maka berusaha ini (meningkatkan investasi merata)," kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan upayanya untuk meningkatkan dan meratakan investasi adalah dengan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor.

Dengan pengeluaran minim, tentu Indonesia akan menjadi tempat yang paling menarik untuk berinvestasi.

"Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Mendag Sebut Harga Bapok Stabil Hadiah Natal dan Tahun Baru******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan harga kebutuhan bahan pokok (bapok) di momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) cenderung stabil. Ia pun berharap hal ini bisa jadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan momen spesial ini.

"Suplai cukup harga stabil. Jadi Natal dan Tahun Baru tenang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/12).

Sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, dia mengunjungi sejumlah pasar di berbagai daerah di Indonesia untuk mengecek berbagai harga bapok. Pasar yang ia kunjungi pun tersebar, dari ujung Sumatera di Aceh, Batam, Jakarta, Bima, Manuju, Palu, Ambon, hingga Papua.

Menurutnya, hal itu terjadi karena suplai bahan pokok seperti cabe dan bawang sudah cukup. Sehingga harga di pasar bisa lebih stabil.

Dia menjelaskan, pemerintah akan terus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bapok dengan harga terjangkau.

"Pengendalian harga bapok menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga inflasi sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Dengan stabilitas harga bapok, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga yang bisa membebani keuangan mereka. Hal ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk fokus pada perayaan Nataru, seperti berkumpul bersama keluarga dan teman, beribadah, dan berbagi kasih.

Pengkhianat menyayangi istrinya

Biang Kerok PT Dirgantara Indonesia Tunggak Gaji Karyawan******

PT Dirgantara Indonesia(PTDI) menunggak gaji karyawan.

Informasi diketahui dari surat bernomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023.

Surat itu dikeluarkan di Bandung, 15 Desember 2023. Surat itu diteken Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan SDM PTDI Wildan Arief.

Akibatnya, pada 15 Desember yang direncanakan untuk pelunasan gaji November 2023, terpaksa baru dapat dibayarkan maksimal Rp1 juta untuk masing-masing karyawan.

"Kekurangan pembayaran gaji November 2023 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023," bunyi surat tersebut.

Pihak manajemen meminta maaf kepada karyawan atas keterlambatan pelunasan tersebut.

Merespons bocornya surat edaran perusahaan tentang pembayaran gaji karyawan yang dicicil itu, manajemen tak membantahnya. Mereka menyatakan menunggak pembayaran gaji lantaran pembayaran klien masih memerlukan waktu.

"Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customeryang masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah ditandatangani dan efektif," kata Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald dalam keterangan resmi, Senin (18/12) seperti dikutip dari detik.com.

Klien tersebut misalnya DND Philippines karena adanya perubahan kepemimpinan.

Kemudian, contoh lain adalah kontrak modernisasi C130 TNI AU dan pengadaan CN235 TNI AL yang telah ditandatangani. Saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari pemerintah Indonesia pada Desember 2023-Januari 2024.

"PTDI juga mengusahakan pendapatan dari optimalisasi aset nonproduktif seperti inventory lama yang tidak dapat dimanfaatkan untuk program berjalan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan tunggakan gaji itu terjadi karena ada penjualan pesawat yang belum dibayar.

"Kita tahu industri militer itu industri yang agak panjang. Jadi misalnya satu pesawat atau satu helikopter itu penjualannya panjang. Jadi ada yang pendapatan mereka terhambat," kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Sementara dari sisi kas, Arya mengatakan PTDI masih memiliki pengeluaran-pengeluaran yang perlu ditutupi. Ia mengatakan masalah penundaan gaji karyawan bisa diselesaikan bulan ini.

"Tadi kami sudah cek ke PTDI, mereka lagi nunggu pembayaran dari pemesan pesawat kayaknya. Barang sudah dikirim, pencairan belum," katanya.

Ningbei Su Qinghe

LRT Sempat Berasap di Stasiun Halim Kemarin Siang******

LRT Jabodebek sempat berasap diStasiun Halimpada Kamis (21/12) pukul 12.06 WIB.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan asap muncul bukan karena kebakaran.

"Yang terjadi adalah kendala pada sistem pengereman sarana (trainset) yang tidak bisa berfungsi optimal sehingga menimbulkan asap. Asap ini lah yang menyebabkan alarm kebakaran berbunyi," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (22/12).

Atas kejadian tersebut, LRT Jabodebek meminta maaf kepada pelanggan.

"Hal ini tentu menjadi evaluasi KAI bersama seluruh stakeholders agar layanan transportasi massal LRT Jabodebek terus menjadi andalan masyarakat dalam upaya mengurangi kemacetan di ibu kota," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

AS Angkat Kaki dari PSN Hilirisasi Batu Bara Jokowi******

PerusahaanAmerika Serikat(AS), Air Products and Chemicals Inc, mundur dari Proyek Strategis Nasional (PSN) gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan salah satu alasan Air Products and Chemicals Inc hengkang dari proyek kerja sama hilirisasi batu bara itu karena pengembangan bisnis di AS lebih menarik daripada di Indonesia.

Selain itu, pemerintah AS juga menawarkan subsidi, khususnya bagi pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

Sementara itu, PTBA tetap berkomitmen mendukung pemerintah dengan melaksanakan program hilirisasi di sektor batu bara meski kehilangan partner dalam pengembangan proyek tersebut.

Corporate Secretary PTBA Niko Chandra mengatakan untuk merealisasikan program hilirisasi berjalan optimal, perusahaan telah mengalokasikan cadangan batu bara yang dikhususkan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai sentra industri berbasis hilirisasi dan energi.

"PTBA telah mengalokasikan cadangan batu bara khusus untuk proyek hilirisasi, sehingga kebutuhan batu bara untuk industri hilirisasi dapat terjamin," katanya.

Proyek gasifikasi batu bara yang digagas PTBA ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020, yang diteken Presiden Jokowi 17 November 2020 lalu.

Proyek gasifikasi batu bara merupakan pemrosesan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) untuk digunakan sebagai alternatif pengganti LPG. Proyek ini awalnya dikembangkan dan dilaksanakan bersama antara PTBA PT Pertamina (Persero), dan Air Products and Chemicals Inc sebagai investor dengan nilai investasi berkisar US,1 miliar.

Namun, Air Products and Chemicals Inc kini memutuskan hengkang dari proyek itu.

Pabrik gasifikasi batu bara akan mengolah 6 juta ton batu bara per tahun untuk diproses menjadi 1,4 juta ton dimethyl eter (DME) yang mampu mengurangi impor LPG sebanyak lebih dari 1 juta ton per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Mendag Dapati Harga Cabai di Ambon Rp35 Ribu: Murah di Mana******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menemukan harga cabai di Ambon, Maluku, turun menjadi Rp35 ribu per kilogram. Hal itu menandakan bahwa harga cabai sudah mulai stabil di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Pasar Batu Merah, Sirimau, Ambon, ia juga menemukan stok cabai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi masyarakat tenang, Natal dan Tahun Baru, suplai (cabai) cukup, stok cukup, harga stabil. Cabai sudah mulai murah di mana-mulai, dari Aceh, Palembang, Jambi, Palu, Padang, Maluku, Jayapura, semua sudah harga murah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/12).

Stok dan harga bahan pokok tersebut, kata Zulhas, sama seperti di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebelum ke Ambon, dirinya sudah melakukan peninjauan ke Jayapura, dan stok juga berlimpah. Terlebih untuk cabai yang menurutnya harganya sudah sangat murah.

"Jadi ini aman untuk daerah Ambon, habis ini saya mau ke Ternate," tandasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat saat Nataru.