kdslot

Percaya pada Kerajaan Allah

bintang29

Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar dunia******

Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan, program One Village One Product (OVOP) bisa mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat menembus pasar global.

Hal tersebut karena program ini membantu para IKM untuk memanfaatkan sumber daya, dan ciri khas budaya lokal yang original, bermutu, dan berpenampilan menarik, sehingga memiliki potensi pasar domestik, serta ekspor yang tinggi.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat mengatakan program ini merupakan upaya penguatan potensi daerah dalam menghasilkan suatu produk unggulan yang berkelas dengan tetap menjunjung ekosistem yang inklusif.

Reni Yanita mengatakan pelaku usaha IKM yang memiliki produk unggulan sesuai kriteria OVOP, dapat mendaftar ke Dinas Perindustrian setempat untuk bisa diusulkan mengikuti program Penghargaan OVOP 2024. Nantinya peserta yang diusulkan dan lolos kurasi akan diikutsertakan dalam program OVOP Go Global yang memberikan pelatihan kesiapan mengikuti pameran internasional.

"Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024,” katanya.

Baca juga: Kemenperin ajak pemda perkuat sentra IKM melalui pendekatan OVOP

Baca juga: Petani kopi dan cokelat dilatih strategi pemasaran produk

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Riefky Yuswandi menambahkan peserta yang sudah dikurasi, akan mendapatkan penguatan dalam hal kesiapan untuk dapat berpartisipasi pada pameran berskala internasional. Seperti penyusunan dokumen rencana pemasaran ekspor, mendorong IKM untuk melakukan pengembangan produk sesuai dengan target pasar, serta melakukan digitalisasi.

“Kami melibatkan pelatih dan pembimbing yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan bisnis ke pasar ekspor,” ujarnya.

Riefky mengatakan pada Penghargaan OVOP tahun 2022, terdapat 77 peserta, terdiri atas 21 IKM OVOP dengan komoditas makanan dan minuman, 21 IKM komoditas kain tenun, 12 IKM komoditas kain batik, 17 IKM komoditas anyaman, dan enam IKM komoditas gerabah yang tersebar di 19 provinsi. Sejumlah IKM OVOP tersebut kemudian diseleksi hingga menghasilkan 10 peserta Program IKM OVOP Go Global.

Baca juga: Kemenperin: OVOP hasilkan produk IKM berkearifan lokal berkelas global

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Orang Asing

erek erek orang berkelahi

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

wadah pemikir perkotaan

daftar situs slot gacor hari ini

Kemenhub Buka Suara soal Isu Kapal Dagang Israel Akan Berlabuh di RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapalberbendera Israelmasuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar di media sosial bahwa kapal-kapal ZIM dari Israel akan berlabuh di empat pelabuhan RI dalam waktu dekat ini.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan larangan berlabuh akan tetap diterapkan oleh Indonesia.

Menurut Adita, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

"Sehubungan dengan surat terbuka ini, kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan," jelasnya.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial. Surat berisi permemintaan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia.

Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina. 

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Keseharian saya

kredit hp pakai dp

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Manual Pengembangan Tuhan

slot akun baru gacor

Nilai Tukar Petani Naik Jadi 117,76 pada Desember 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani(NTP), salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, pada Desember 2023 sebesar 117,76 atau naik 0,88 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini seiring dengan adanya kenaikan pada indeks harga terima petani (It) sebanyak 1,29 persen atau menjadi 139,91.

"Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,29 persen lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Amalia menjelaskan empat komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks harga terima petani nasional adalah gabah, bawang merah, kelapa sawit, dan cabai rawit. Sementara komoditas penyumbang indeks harga bayar petani yang mencapai 118,8p adalah bawang merah, tomat segar, cabai rawit, dan beras.

"Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura. NTP hortikultura naik sebesar 5,51 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 5,90 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau Ib yang mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen," lanjut dia.

Ia menambahkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan subsektor hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, tomat, dan cabai merah.

Sementara penurunan NTP terdalam terjadi pada perikanan tangkap yang turun sebanyak 1,02 persen. Penurunan terjadi lantaran indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar 0,61 persen, sedangkan Ib mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen.

Amalia mengatakan komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It sub sektor perikanan tangkap adalah ikan tongkol, ikan kembung, udang laut, dan selar.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan secara nasional NTP sepanjang 2023 sebesar 112,46 dengan nilai It sebesar 131,59 dan Ib sebesar 117,01.

"Untuk nilai tukar petani, sebanyak 26 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 2,22 persen. Peningkatan NTP tertinggi di Sulawesi Tengah terjadi pada subsektor tanaman hortikultura yang naik 20,16 persen," kata Amalia.

"Sementara satu provinsi cenderung stabil dan tujuh provinsi lainnya mengalami penurunan. NTP dengan penurunan terdalam terjadi di Maluku Utara yang turun sebesar 0,88 persen. Penurunan NTP terdalam di Maluku Utara terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 1,73 persen," sambung dia.

[Gambas:Video CNN]

(del/dna)

Porter dari kedua dunia

riatoto

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024