aplikasi untuk cicilan barang

senjata luar angkasa

Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.

Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

harry potter louis

Sinergi BUMN Luncurkan Pakai Molis dengan Kalkulator Penghematan Biaya******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan beberapa perusahaan BUMN meluncurkan platform inovatif bertajuk 'Pakai Molis'. Website ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait motor dan mobil listrik (Molis), dengan harapan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik secara massal di Indonesia.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, menjelaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk berperan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat, produktif, dan kompetitif. Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi dari semua pihak sangat penting guna menciptakan ekosistem yang baik dalam meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik.

"Peralihan ke kendaraan listrik ini akan membantu mengurangi penggunaan energi berbasis impor yang kotor dan mahal ke energi berbasis domestik yang bersih dan murah, sehingga kedaulatan energi nasional semakin kokoh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5).

Darmawan juga menyebutkan berbagai keuntungan apabila masyarakat beralih menggunakan Molis, yang paling mencolok adalah penghematan biaya bahan bakar sampai 80 persen.

Hal ini dikarenakan Molis yang ada saat ini punya baterai lebih awet dan pengisiannya jauh lebih ekonomis. Selain itu, secara teknologi lebih modern, lebih ramah lingkungan, polusi suara dan udara bisa dikurangi.

"Selain itu, masyarakat juga dapat dukungan pemerintah melalui skema bantuan pembiayaan untuk beralih ke Molis ini," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugroho, menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengakselerasi kendaraan listrik ke masyarakat. IBC pun berkomitmen untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan mempercepat industri hilirisasi nikel hingga menjadi baterai.

"Ini penting bagi Indonesia sehingga bisa meningkatkan TKDN hingga 80 persen dari kendaraan listrik saat ini," tambah Toto.

Dirinya juga optimistis, dengan masifnya kendaraan listrik di Indonesia dan didukung dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain kendaraan listrik utama di Asia Tenggara bahkan Asia.

Dengan diluncurkannya website inovatif ini, diharapkan masyarakat Indonesia semakin tertarik dan terbantu dalam memahami manfaat serta kemudahan beralih ke kendaraan listrik. Adopsi massal kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia.

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Biksu pembunuh surga

Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.

Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Bantah Klaim DPR, BPKP Tetap Tak Rekomendasikan Impor KRL******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menepis klaim DPR soalimpor KRL bekas Jepang jadi dilakukan 2023 ini, di mana hanya tinggal menunggu satu kali rapat untuk memutuskan impor.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari hasil review rencana impor KRL tersebut. Ia menegaskan tidak tahu menahu soal rapat final yang dimaksud.

"Review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut). Setahu saya nggak ada. Kami cuma menunggu tidak lanjut review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya. Mengenai rapat-rapat itu, bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya nggak ada," jelasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

"Sorry, kata lobi-lobi saya hapus dulu. Namanya BPKP ini update internal, kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah kepresidenan, saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Nggak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," tutur Azwad.

Namun, Azwad menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

Kendati begitu, Andre tak menegaskan kapan rapat final tersebut berlangsung. Ia juga tidak menyinggung soal sikap-sikap kementerian/lembaga (K/L) lain, selain Kementerian BUMN.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilang Insyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran ucapan Andre, tetapi keduanya belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Harga Pangan Masih Tinggi, Telur Bertahan di Rp31 Ribuan per Kg******

Mayoritas harga pangan masih tinggi sejak pekan lalu, khususnyatelur ayam yang kini dijual Rp31.450 ribu per kg.

Mengutip hargapangan.id, Senin (22/5), rata-rata nasional harga telur naik Rp150 dari sebelumnya Rp31.300 per kg kini menjadi Rp31.450 per kg. Selain telur ayam, cabai rawit merah juga naik dari Rp45.150 per kg menjadi Rp46.600 per kg.

Kemudian, rawit hijau juga naik dari Rp35.600 per kg menjadi Rp36.800 per kg. Bawang putih naik tipis dari Rp38.450 per kg menjadi Rp38.500 per kg.

Sementara itu, harga bawang merah turun dari Rp43.050 per kg menjadi Rp42.250 per kg. Cabai merah keriting pun turun dari Rp42.100 per kg menjadi Rp41.300 per kg.

Lihat Juga : Kripto Papan Atas Rontok di Awal Pekan

Daging sapi kualitas 2 turun dari Rp130.250 per kg menjadi Rp127.850 per kg. Begitu pun dengan daging sapi kualitas 1 yang anjlok dari Rp139.000 per kg menjadi Rp136.500 per kg.

Cabai merah keriting turun tipis dari Rp42.100 per kg menjadi Rp41.300 per kg. Beras kualitas medium 1 turun dari Rp13.500 per kg menjadi Rp13.350 per kg.

Adapun gula pasir kualitas premium stabil di angka Rp15.950 per kg.

[Gambas:Video CNN]