ninja slot gacor

Kendalikan dunia

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

KPPIP Pede Jokowi Tak Akan Tinggalkan Proyek Mangkrak******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yakin tidak akan ada proyek mangkrakpada 2024 alias akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh pembangunan proyek selesai paling lambat 2024.

"Meskipun di semester I 2024 ini pekerjaannya belum selesai, tapi proyek-proyek ini akan diteruskan hingga selesai. Jadi tidak ada istilah proyek mangkrak yang akan terjadi di 2024," kata Wahyu dalam Media Gathering KPPIP di Jakarta, Jumat (23/12).

Wahyu menegaskan proyek-proyek yang dicoret dari proyek strategis nasional (PSN) bukan berarti tidak dikerjakan, melainkan akan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan yang ada.

"Proyek-proyek yang belum bisa diselesaikan artinya itu bisa saja dilanjutkan setelah 2024 dengan peraturan-peraturan yang ada sudah lengkap dan dengan proses yang lebih lama agar punya waktu lebih banyak untuk menarik investor masuk membiayai," jelasnya.

Berdasarkan data KPPIP, secara kumulatif sejak 2016 sampai Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh.

Sementara itu, 46 PSN lain sedang dalam tahap penyiapan. Khusus pada tahun ini, ada 24 PSN yang selesai sepenuhnya dan 9 PSN lain berstatus beroperasi sebagian.

KPPIP lantas mengumumkan 10 PSN baru, terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Selain Bendungan Karangnongko, Wahyu menegaskan pembiayaan 9 proyek PSN baru lainnya sepenuhnya ditanggung swasta alias non-APBN. Hal ini diklaim sebagai bentuk dukungan dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi Industri.

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Kutip Data BPJS, Pengusaha Sebut 800 Ribu Pekerja Kena PHK per Oktober******

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022.

Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya.

"Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

"Belum lagi kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu lho yang (soal) pengupahan, katanya kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.

Shinta menegaskan pemerintah perlu mengambil peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih dalam lagi.

"Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu menjadi lebih tinggi lagi," tegas Shinta.

Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah melakukan PHK terhadap ratusan ribu orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.

Proyeksi itu berdasarkan hasil survei terkait penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun depan.

"Demandproduk ekspor itu kan keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah dikasih tahu tahun depan kira-kira order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Tiket KA Masih Banyak Meski Penumpang Naik 27 Persen Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah penumpang kereta api saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tumbuh 27 persen. Namun, tiket kereta api masih banyak yang belum terjual.

"Di masa Nataru yang akan memenuhi satu pergerakan, (penumpang) kereta api ini akan tumbuh 27 persen. Artinya dari tahun lalu lebih banyak," kata Budi saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 PT Kereta Api (KAI) (Persero), Kamis (22/12).

Budi meminta kepada jajaran direksi KAI agar angkutan-angkutan yang ada bisa produktif, bahkan dengan armada kereta api (KA) tambahan.

"Kami menganalisis bahwa jumlah dari penumpang KAI naik 27 persen. Kami tahu jumlah penambahan dari rangkaian mungkin tidak sebesar itu dan itu bisa dicapai apabila kami meningkatkan produktivitas," jelas Menhub Budi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan tiket kereta api untuk Nataru masih tersedia cukup banyak meski diprediksi ada lonjakan penumpang.

"KAI selama 18 hari masa angkutan Nataru menyediakan 5,6 juta tiket dan sampai hari ini sudah terjual 916 ribu tiket untuk KA jarak jauh atau sekitar 39-40 persen," ungkap Didiek.

Ia mengimbau kepada pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Didiek memastikan ketersediaan tiket masih cukup banyak untuk menyambut Nataru.

Sebelumnya, Didiek mengatakan PT KAI bakal menambah 51 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh per hari untuk periode libur Nataru.

"Kemudian, pada 2022 untuk Nataru, PT KAI menyiapkan penambahan perjalanan kira-kira 51 perjalanan setiap hari," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Ia mengatakan dengan penambahan tersebut membuat total perjalanan KA Nataru menjadi 484 KA per hari. Angka ini baru 95 persen jika dibandingkan dengan jumlah perjalanan KA pada Nataru 2019.

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Banyak Kecelakaan Kerja, Amankah Kereta Cepat Jakarta******

Kereta cepat Jakarta- Bandung (KCJB) menjadi sorotan usai insiden anjloknya kereta kerja pemasang rel proyek tersebut. Akibatnya, dua orang tewas dan lima korban lainnya mengalami luka berat.

Pengelola proyek tersebut yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membantah jika kereta yang anjlok pada Minggu (18/12) sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat itu rangkaian kereta cepat.

"Tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel (ballasted)," kata Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry dalam keterangan resmi, Minggu (18/12).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok yang terjadi pada lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309.

Selain itu, usai identifikasi dan investigasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian akan dilaporkan.

Jika melihat ke belakang, insiden yang terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak hanya sekali terjadi.

Tahun lalu, salah satu tiang proyek KCJB roboh dan menimpa eskavator di Teluk Jambe, Karawang.

Presiden Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat itu mengatakan robohnya tiang tersebut bermula saat ditemukan kesalahan pemasangan pilar (pier) dari hasil evaluasi oleh tim peninjau kualitas dan konsultan supervisi perusahaan.

Dari hasil temuan, akhirnya pihaknya memutuskan kontraktor harus membongkar ulang (rework) untuk membangun kembali atau menggeser pilar sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Sayangnya, pada saat pembongkaran, pilar justru jatuh.

"Betul adanya bahwa saat dilakukan pekerjaan rework pembongkaran pier, kontraktor lalai dalam melaksanakan SOP, sehingga pier menimpa ekskavator yang digunakan," ujar Dwiyana dalam keterangan resmi, tahun lalu.

Dwiyana mengatakan perusahaan langsung memanggil kontraktor dan memberi teguran atas kesalahan pemasangan yang berujung insiden tersebut. Pasalnya, hal ini tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tim engineering dan SSHE.

Kendati begitu, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pilar jatuh tersebut. Sebab, operator di dalam eskavator telah berhasil menyelamatkan diri lebih dulu sebelum tertimpa pilar.

Tak hanya itu, insiden juga pernah terjadi saat pipa Pertamina di lokasi proyek KCJB terbakar pada 2019 silam. Kebakaran diakibatkan adanya bored pile (pondasi dalam bentuk tabung) PT KCIC yang mengenai pipa bahan bakar Pertamina yang menghubungkan Bandung - Cilacap.

Kebakaran pipa Pertamina tersebut terjadi pada 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB di wilayah Cimahi, tepatnya di pinggir tol Padalarang-Buah Batu, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Pembangunan proyek KCJB juga menyebabkan banjir di Tol Padaleunyi, Jawa Barat pada 2020 lalu. PT Jasa Marga (Persero) mengatakan banjir bukan karena tidak berfungsinya sistem drainase jalan tol, melainkan karena pembangunan KCJB di sisi jalan tol yang sedang melaksanakan pekerjaan struktur bore pile dan pile cap.

Pada akhir Februari 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat meminta kepada PT KCIC menunda pengerjaan proyek KCJB selama dua pekan. Hal ini juga akibat banjir di Tol Jakarta-Cikampek akibat gorong yang tersumbat proyek KCJB.

Menanggapi berbagi insiden yang terjadi dalam proses pembangunan proyek KCJB, Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai tanda bahwa KCJB nantinya tidak aman digunakan. Namun menunjukkan keselamatan konstruksi belum menjadi prioritas dalam pembangunan proyek KCJB.

"Beberapa insiden ketika konstruksi KA cepat ini dibangun seperti terbakarnya pipa Pertamina, banjir di tol, perobohan pilar tidak sesuai prosedur dan anjloknya lokomotif kerja menunjukkan bahwa keselamatan konstruksi seolah belum menjadi prioritas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (20/12).

Keselamatan belum jadi prioritas