metaspin88

Dahuanglu

Sambut Imlek dengan Alat Masak Baru, Diskon hingga 50% di Transmart******

Tahun Baru Imlek sebentar lagi, Bunda-bunda mungkin sudah merencanakan membuat masakan yang akan dihidangkan untuk keluarga saat perayaan nanti.

Biar memasak menu Imlek makin semangat, yuk beli dulu peralatan masak terbarunya di Transmart mumpung lagi ada diskon sampai 50 persen selama periode Full Day Sale.

Lihat Juga : Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Diskon peralatan masak ini hanya berlaku selama dua hari, sejak Sabtu (3/2) hingga Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain alat masak, Bunda juga dapat sekaligus membeli wadah makan baru untuk menyimpan masakan atau camilan Imlek.

Kapan lagi kan aneka macam sealware set of 3 di Transmart bisa dibeli dari harga normal Rp39.900 per set, didiskon jadi sekitar Rp23.920 per set.

Buruan langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Periode diskonnya memang terbatas cuma dua hari, jadi jangan sampai terlewatkan ya dan segera merapat ke Transmart terdekat.

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Tiket Kereta Api Dijual Seperti 'War' Tiket Konser******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menjual tiket KA selayaknya 'war' tiket konser sejak 1 Februari 2024.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan akan ada sistem antrean saat hendak membeli tiket di aplikasi Access by KAI dan situs kai.id. Antrean ini berpotensi terjadi pada saat peak season, seperti musim lebaran, natal, atau tahun baru.

"Iya, betul, seperti (war tiket) konser. Akan ditampilkan berapa lama (waktu) harus menunggu dan jangan keluar dari window(aplikasi) agar tidak terlempar dalam daftar antrean," jelas Joni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).

Calon penumpang diminta tidak meninggalkan windowaplikasi atau situs, selayaknya wartiket konser. Pada gilirannya, calon penumpang akan diarahkan masuk ke dalam sistem pemesanan dan bisa memproses pembelian tiket seperti biasa.

Meski begitu, Joni menegaskan tidak ada jaminan pembeli yang mengantre akan seluruhnya mendapatkan tiket KA yang diincar. Ia menegaskan itu semua tergantung ketersediaan.

"Tetap tergantung pada ketersediaan tiket. Jika tiketnya habis, calon penumpang dapat memilih hari lain, KA lain, atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi Access by KAI yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan KA dengan mengombinasikan jadwal kereta dengan sifat persambungan," tutup Joni.

Saat ini, KAI sudah membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2024. Anda bisa membelinya mulai hari ini, yakni H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 lebaran.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Kemenperin Gandeng Polda Sulteng Usut Ledakan Smelter ITSS Morowali******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkoordinasi secara intens dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) terkait penanganan kasus meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menyebut pihaknya bakal memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab ledakan tersebut, usai keluar hasil penyelidikan oleh Puslabfor Polda Sulteng.

"Nanti setelah ada hasil penyelidikan, mungkin nanti dari Keputusan Perindustrian akan memberikan rilis dengan Polda Sulawesi Tengah. Jadi saat ini kita masih menunggu hasil dari penyelidikan koordinasi antara Polda dengan Kemenperin," kata Andi dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2023 di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

"Saat ini tim Kemenperin sedang berkoordinasi intens dengan Puslabfor Polda Sulteng. Jadi seperti prosedur pada umumnya, apabila terjadi kecelakaan maka kepolisian, dalam hal ini Polda Sulteng menurunkan tim dari pusat laboratorium forensik," jelas Andi lebih lanjut.

Lebih lanjut, Andi mengatakan Kemenperin saat ini terus memantau perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik maupun oleh TKP yang dilakukan oleh Polda Sulteng.

Kemenperin juga sebelumnya sudah menurunkan tim khusus penanganan kecelakaan kerja meledaknya tungku smelter PT ITSS tersebut.

"Kamu mendapat laporan bahwa pasca-kecelakaan ini, para korban ditangani dengan baik. Kami juga berharap perusahaan kooperatif dengan tim investigasi kecelakaan kerja yang diturunkan ke lokasi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, Minggu (24/12).

Ia menyampaikan tim bakal melakukan investigasi kecelakaan tersebut. Hasil investigasi itu nantinya untuk mengetahui penyebab musibah yang menewaskan sembilan orang itu. Selain itu, hasil investigasi juga dapat menjadi evaluasi untuk perusahaan dalam pengawasan dan pengendalian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Jadi Standard Operation Procedure (SOP) benar-benar dijalankan dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan pekerjanya dan teknologi yang digunakan," jelas dia.

Sebelumnya, tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak saat pekerja memperbaiki bagian tungku. Saat tungku tersebut sedang tidak beroperasi dan dalam proses perbaikan, terdapat sisa slag atau terak dalam tungku yang keluar, lalu bersentuhan dengan barang-barang yang mudah terbakar di lokasi.

Beberapa tabung oksigen di sekitarnya juga ikut meledak hingga menimbulkan kobaran api.

Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan secara tiba-tiba.

Akibat kejadian ini, sedikitnya 13 orang tenaga kerja tewas. Mereka terdiri dari empat orang tenaga kerja asing (TKA) asal China, dan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI).

[Gambas:Video CNN]

Memanggil dewi dari dunia lain

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Kemenperin Akui Kinerja Industri Tekstil Melemah Meski Ada Pilpres******

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) mengakui industri tekstilmelemah. Salah satunya akibat kampanye Pilpresdan Pileg 2024 marak dilakukan secara online atau di media sosial.

Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan biasanya di tahun politik, produksi tekstil meningkat. Namun, kali ini kondisinya memang terlihat berbeda.

"Kita tadinya berharap pesta demokrasi yang ada mengangkat permintaan produksi, namun itu yang kami coba periksa ternyata kemungkinan besar, peran media elektronik dalam rangka kampanye cukup berpengaruh," ujarnya dalam konpers IKI di Gedung Kemenperin, Rabu (31/1).

"Jadi permintaan terhadap atribut, spanduk, kaos itu tidak begitu banyak terjadi," jelasnya.

Padahal, industri tekstil dan bahan baku dalam negeri sebelumnya menetapkan target ada peningkatan produksi dan permintaan hingga 60 persen pada pesta demokrasi tahun ini. Sehingga ini menjadi persoalan dan dikhawatirkan akan banyak industri, terutama yang kecil rugi.

"Jadi ini memang jadi persoalan. Diharapkan ada peningkatan tapi malah kontraksi," pungkasnya.

Kondisi di sektor industri tekstil ini berbeda dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari yang meningkat pada Januari 2024 dari 51,32 jadi 53,32.

Selain itu, sektor industri menduduki peringkat pertama tujuan investasi terbesar yaitu 42 persen atau Rp596,3 triliun dari total realisasi investasi nasional sepanjang 2023. Naik 19,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tenaga kerja sektor Industri juga mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen pada Agustus 2023 yang mencapai 19,34 juta orang dari 19,17 juta orang pada tahun sebelumnya, diiringi dengan kenaikan upah sebesar 7,3 persen.

[Gambas:Video CNN]