oke777 717Jutaan kata 227655Orang-orang telah membaca serialisasi
《dana123》
KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU******
"Tentunya ini menjadi perhatian KPU, baik untuk KPU tindak lanjuti saat ini, ataupun untuk KPU evaluasi di kemudian hari pasca-Pemilu 2024 dan KPU akan perbaiki dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya," kata Idham di Jakarta, Rabu.
Dalam data yang diungkapkan Bawaslu, pihaknya merekomendasikan melakukan PSU di 1.496 TPS dengan perincian 780 PSU, 132 pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 pemungutan suara susulan (PSS).
Adapun alasan kenapa pemungutan suara harus dilakukan, kata dia, karena diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga dapat memberikan suara di TPS.
Selain itu, juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang tempat mencoblosnya tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah memilih.
Di samping itu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam formulir pindah memilih serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
Batas waktu untuk pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.
Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.
Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
Baca juga: KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu******
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Candro mengatakan, lalu lintas di depan Kantor KPU RI dilakukan penutupan dengan pagar beton terkait adanya aksi tersebut.
"Polda Metro Jaya menurunkan 1.728 personel baik yang ada di kawasan KPU maupun Bawaslu. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah kami lakukan penutupan dalam rangka penyiapan melayani elemen-elemen yang akan datang ke Kantor KPU ini," kata Susatyo di Jakarta, Rabu.
Susatyo menjelaskan, usai pemungutan suara pada Pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat kerap menggelar aksi di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol maupun Bawaslu RI di Jalan Mohammad Hoesni (MH) Thamrin, Jakarta Pusat.
Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Terkait hal tersebut, dia mengatakan bahwa tugas aparat Kepolisian adalah mengamankan agar aksi aman, damai dan tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Susatyo melanjutkan, pengamanan aksi di sekitaran Bawaslu masih bersifat situasional. Apabila massa banyak yang berdatangan dan menutup hampir depan ruas jalan Bawaslu, maka pihaknya akan menutup lalu lintas dari Bundaran HI.
Untuk estimasi jumlah massa yang unjuk rasa, Susatyo mengaku belum mengetahui hal tersebut. Hanya saja, Susatyo mengatakan massa tersebut berasal dari elemen buruh dan mahasiswa.
"Kami masih menunggu, masih berkoordinasi dengan korlap. Semoga aksi ini berjalan aman, damai dan tertib,” ujar Susatyo.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku******
"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.
Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.
"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.
Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku
MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.
Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.
"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.
Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.
Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Label:datatogeltaiwan、bulan 77 slot、tototogel4d
Terkait:gacor max 4d、cicilan iphone kredivo、aplikasi paylater pulsa、selaluib88、playground88、asia 89 slot、tokoselot、afctogel、jam gacor game slot、pekerjaan yang cepat menghasilkan uang
bab terbaru:surga slot88 login(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museumPadang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
《dana123》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs judi casino terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dana123》bab terbaru。