vivo4d

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Airlangga Ungkap Sebab Pengangguran 8,4 Juta Meski Investasi Rp1.207 T******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengungkapkan alasan terdapat 8,4 jutapengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Ia mengakui jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendah. Pasalnya, investasi saat ini lebih banyak menujucapital intensive(padat modal).

Artinya, kata Airlangga, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan dan lainnya.

Ia menyebut aturan itu mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Dalam aturan terdahulu, untuk membentuk PT dibutuhkan modal minimal Rp50 juta, namun kini dengan modal lebih kecil pun bisa dilakukan.

"Pelaksanaannya (pembuatan PT) sudah dilakukan 80 ribu UMKM," jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut masalah pengangguran bisa diatasi dengan investasi. Tahun ini, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar Rp1.400 triliun.

"Pengangguran itu diatasi dengan investasi. Investasi ini tahun ini kita dorong Rp1.400 triliun. Kemarin dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) kita harap bisa meningkat sampai Rp1.600 triliun,"

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen.

Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Sedangkan, berdasarkan daerah Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran. Kemudian diikuti Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Disusul oleh Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

[Gambas:Youtube]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.

Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.

"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).

Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.

Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.

"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.

Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun Kesepakatan China******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perpanjangan kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) bukan hanya kemauan China, tetapi juga perusahaan pelat merah Indonesia.

Ia mengatakan hal yang menjadi pertimbangan perpanjangan konsesi KCJB hingga 80 tahun adalah pembengkakan biaya (cost overrun).

"Pertimbangannya pasti cost overrunmenambah biaya masing-masing konsorsium, jadi pasti mereka minta tambahan konsesi di waktu. Jangan bilang ini maunya china, enggak, maunya si BUMN juga lah, kan sahamnya 60 persen BUMN," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (17/2).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal cost overrunmencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequencydan lain sebagainya. Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.

Lebih lanjut, pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Pihaknya berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan angka tersebut sudah final.

Pembengkakan biaya ini disepakati usai Indonesia berkunjung ke Beijing, China, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengan cost overrunyang disepakati pihak Indonesia dengan China sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M******

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk menggugat PT Supermal Karawaci senilai Rp288,63 miliar ke Pengadilan Jakarta Selatan melalui nomor perkara 169/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Berdasarkan rincian perkara yang dikutip pada Senin (20/2), gugatan Bank Artha Graha Internasional terdaftar di PN Jaksel pada 14 Februari 2023. Artha Graha diwakili kuasa hukumnya Joseph Maximilian Eduard Pauner.

Dalam petitumnya, Artha Graha meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan mereka untuk seluruhnya. Artha Graga juga meminta hakim untuk menyatakan Supermal Karawaci telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada mereka.

Tak hanya itu, mereka juga meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp288,639 miliar kepada Artha Graha. Kewajiban itu mereka minta untuk:

- Utang pokok Rp280 miliar
- Bunga sebesar Rp4,34 miliar
- Bunga denda Rp200,38 juta
- Denda sebesar Rp724,19 juta
- Biaya lainnya Rp3,3 miliar
- Tagihan lainnya Rp67,55 juta.

"Menyatakan putusan dalam perkara a quodapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum bantahan/verzet, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad)," tulis isi petitum gugatan tersebut.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Supermal Karawaci melalui nomor telpon dan alamat email yang tertera di website perusahaan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari mereka.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M******

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk menggugat PT Supermal Karawaci senilai Rp288,63 miliar ke Pengadilan Jakarta Selatan melalui nomor perkara 169/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Berdasarkan rincian perkara yang dikutip pada Senin (20/2), gugatan Bank Artha Graha Internasional terdaftar di PN Jaksel pada 14 Februari 2023. Artha Graha diwakili kuasa hukumnya Joseph Maximilian Eduard Pauner.

Dalam petitumnya, Artha Graha meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan mereka untuk seluruhnya. Artha Graga juga meminta hakim untuk menyatakan Supermal Karawaci telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada mereka.

Tak hanya itu, mereka juga meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp288,639 miliar kepada Artha Graha. Kewajiban itu mereka minta untuk:

- Utang pokok Rp280 miliar
- Bunga sebesar Rp4,34 miliar
- Bunga denda Rp200,38 juta
- Denda sebesar Rp724,19 juta
- Biaya lainnya Rp3,3 miliar
- Tagihan lainnya Rp67,55 juta.

"Menyatakan putusan dalam perkara a quodapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum bantahan/verzet, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad)," tulis isi petitum gugatan tersebut.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Supermal Karawaci melalui nomor telpon dan alamat email yang tertera di website perusahaan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari mereka.

[Gambas:Video CNN]