situs slot 138

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Zulhas Sebut Indonesia Rugi Imbas Mandek Pembahasan IEU******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan mandeknya pembahasan perjanjian perdagangan bebasIndonesia-Uni Eropa(IEU-CEPA) membuat RI rugi.

Ia mengatakan tersendatnya perjanjian dagang itu malah membuat Vietnam untung. Zulhas mencontohkan karena belum ada perjanjian dagang ekspor sepatu Indonesia ke Eropa masih dikenakan pajak 7 persen.

"EU ini merugikan kita, kita kalau kirim sepatu kena 7 persen, Vietnam enggak," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Menurutnya, kebijakan dari Benua Biru itu bakal mempersulit ekspor minyak sawit, kertas, kopi, hingga lada dari Indonesia.

"Apalagi sekarang lahir EU Deforestasi. Sawit, kertas,kopi, lada itu sulitnya minta ampun untuk (ekspor) ke Eropa," kata Zulhas.

Dalam kesempatan lain, Zulhas mengatakan Vietnam lebih kecil dan berpenduduk lebih sedikit dari Indonesia, tetapi volume ekspor sepatunya ke UE bisa empat kali lipat.

Bahkan, Vietnam berada di posisi pertama dalam perdagangan sepatu, menggusur Indonesia.

Menurutnya, ada andil Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang diklaim Zulhas pembahasannya mandek dalam 8 tahun.

"Terus saya berunding, apa sih yang bikin kita nggak kelar perjanjian itu (IEU-CEPA), salah satunya belanja pemerintah. Saya tanya, 'Dari Kemendag kenapa kita enggak mau? Ini Pak, nasionalisme'. Lah nasionalismenya sempit," ujarnya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8) lalu.

"Saya bilang, 'Kenapa takut? Buka sajaprocurement(pengadaan) program pemerintah'. Kemendag ditawari pengusaha lokal, masa kalah sama UE? Ndak akan kalah, buka saja! Sekarang kita oke, buka," sambung Zulhas.

Selain itu, Zulhas menyoroti beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam bisnis komersial. Pada akhirnya, Uni Eropa ogah berbisnis dengan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Moeldoko Mau KCIC Bangun Stasiun Whoosh di Kopo Bandung******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," kata Moeldoko, dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapastakeholderterkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

Sementara itu, Kantor Luhut Binsar Panjaitan menekankan perlu ada kajian lebih lanjut untuk merealisasikan pembangunan stasiun anyar tersebut.

Kemenko Marves mengatakan pendanaan saat ini masih difokuskan pada operasional empat stasiun Whoosh yang sudah ada. Namun, tidak menutup kemungkinan membuka peluang pendanaan untuk pembangunan di Kopo.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," ucap Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Prabowo Sebut Ekspor Pisang ke Jepang Sulit, Kemendag Beberkan Fakta******

Pernyataan calon presiden nomor urut 2Prabowo Subiantosoal ekspor pisang Indonesia yang dipersulit Jepangternyata tak sepenuhnya benar.

Prabowo mendapat informasi itu dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menjabat ketua umum PAN, partai yang ikut mengusung Prabowo di Pilpres 2024.

Lihat Juga : Prabowo: Jepang Jual Mobil-Motor, Tapi Kita Jual Pisang Tak Diizinkan

Meski begitu, Djatmiko mengakui memang belum semua eksportir pisang Indonesia bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Ia menyebut ada most favourable nations (MFN) yang harus dipenuhi alias pungutan tarif bea masuk umum yang disepakati kedua negara.

Dalam kasus ini, Djatmiko menyebut sudah menjadi keharusan Pemerintah Indonesia membantu produsen dalam urusan ekspor. Ia merujuk instansi di bidang pertanian yang harus membantu pemenuhan standar dari negara tujuan.

Lihat Juga : Cerita Zulhas RI Susah Ekspor Ikan ke Jepang: Panjangnya Saja Diukur

"Sementara, Kemendag berperan mengoordinasikan kementerian/lembaga (K/L) agar dapat memenuhi standar produk yang diterapkan semua mitra dagang. Kemendag juga melakukan komunikasi dengan otoritas negara mitra dagang untuk melakukan kerja sama teknis guna memenuhi standar yang dipersyaratkan," tuturnya.

Ia menyebut bentuk kerja sama teknis bisa bermacam-macam. Ada joint research, capacity building, hingga technical assistance.

Djatmiko pun membeberkan data ekspor pisang ke Jepang dalam lima tahun terakhir, yakni 2018 hingga 2022. Ekspor pisang dengan kode HS 08039090 diklaim mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 3,14 persen.

"Lalu, nilai ekspor pisang Indonesia ke Jepang pada periode Januari 2023-September 2023 senilai US,35 juta (setara Rp20,9 miliar jika asumsi kurs Rp15.552 per dolar AS). Ini meningkat 38,78 persen dibanding nilai ekspor pada Januari 2022-September 2022 senilai US8 ribu," tandas Djatmiko.

Sebelumnya, Prabowo mengaku resah dengan geliat perdagangan Jepang. Ia melihat Jepang bisa leluasa menjual barang-barang produksinya ke Indonesia, tetapi tidak sebaliknya.

Lihat Juga : Kementan Tebar Benih di Food Estate Pulang Pisang

"Saya diberitahu Mendag Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antardua negara. Masa, selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan," ungkapnya dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhamadiyah Surabaya (UMS), Jumat (24/11).

"Berapa juta motor kita izinkan. Televisi, Hitachi, tapi kita mau jual pisang saja mereka tidak izinkan, jual pisang," sambung Prabowo.

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Pemkot Depok Usul UMK Naik 12,99 Persen Jadi Rp5,3 Juta******

Pemerintah Kota Depok merekomendasikan Upah Minum Kota (UMK) 2024 naik 12,99 persen menjadi Rp5.304.307 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Usul itu tertuang dalam surat rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2024 Nomor 561/84 Naker/XI/2023 UMK.

"UMK Depok Tahun 2024 naik 12,99 persen yaitu sebesar Rp5.304.307 dari UMK Tahun 2023 sebesar Rp4.694.493," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.

Kemudian juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta mempertimbangkan kondisi dan situasi ketenagakerjaan terhadap iklim dan keberlangsungan usaha di Kota Depok.

"Penetapan UMK Depok 2024 ini berdasarkan rapat dewan pengupahan Kota Depok 24 November 2023 UMK," kata Mohammad Idris.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidik Mulyono mengungkapkan rekomendasi besaran kenaikan UMK 2024 juga untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Semua kabupaten kota se-Jawa Barat nampaknya membuat rekomendasi yang hampir sama, agar menjaga situasi kota atau kabupaten tetap kondusif," kata Sidik.

Sidik mengatakan rekomendasi dari kabupaten kota akan menjadi bahan pertimbangan di rapat pleno dewan pengupahan provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Akan ditetapkan oleh gubernur. Kami berharap penetapan UM (upah minimum) nanti dapat mengakomodir semua pihak pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Qurtifa Wijaya menilai rekomendasi UMK Depok 2024 mencapai 12,99 persen terbilang wajar.

Ia menilai UMK Depok tidak jauh berbeda dengan Bekasi dan DKI Jakarta karena masih satu kawasan yang tidak jauh berbeda.

"Menurut saya Depok, Bekasi dan DKI adalah satu kawasan yang tidak jauh berbeda. Karena standar biaya hidup boleh di bilang hampir sama.

[Gambas:Video CNN]