petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gudangslot

slot gacor hari ini pragmatic 646Jutaan kata 891848Orang-orang telah membaca serialisasi

《gudangslot》

Round up hari ke******

Round up hari ke-63 kampanye, pasangan calon tebar visi dan misi
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memperlihatkan simulasi pencoblosan surat suara dalam Kampanye Akbar PSI di GOR Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024). ANTARA/Anita Permata Dewi/aa.
Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pemilu 2024 telah memasuki hari ke 63 pada Senin (29/1), ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden memanfaatkan waktu untuk terus meyakinkan konstituennya di beberapa daerah di Indonesia terkait visi dan misi kepemimpinannya.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membagi tugas kampanye di wilayah Jakarta dan Yogyakarta.

Serupa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga berkampanye terpisah, Prabowo mendampingi presiden meresmikan gedung baru komplek Akademi Militer di Magelang, Jawa tengah. Sedangkan Gibran berkampanye di beberapa kota di pesisir utara Jawa (Pantura).

Sementara itu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md berkampanye di wilayah Timur dan Barat Indonesia.

Seperti diketahui, KPU RI sudah menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adapun hari pemungutan suara akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-56 kampanye untuk kembali disimak.
 

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Memulai kampanye ke-63 Anies Baswedan berkesempatan bertemu dengan KH Mahfudz Asirun di Pondok Pesantren Al-Itqon, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam rangka silaturahmi sekaligus meminta didoakan.

Kemudian, Anies menghadiri kegiatan Desak&Slepet AMIN secara dari di Jakarta. Dalam pertemuan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkomitmen mengkaji ulang undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan untuk para pekerja kerha biru.

Anies juga menghadiri acara Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Institute 2024. Dalam kesempatan itu, dia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.

Mantan Menteri Pendidikan itu juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law yang bermasalah, serta pengeluaran pemerintah yang banyak untuk keindahan kantor.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar yang menghadiri kegiatan apel akbar rakyat bersama di Purawisaa Kaparakan, Yogyakarta.

Muhaimin juga menghadiri acara Desak Anies x Slepet Imin feat Rhoma Irama di JiExpo Kemayoran.
 

Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto kembali bekerja sebagai menteri pertahanan pada hari ke-63 kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sementara pasangannya, Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkampanye di beberapa kota di pesisir utara Jawa (pantura).

Prabowo, pada Senin (29/1), mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam acara peresmian gedung baru di kompleks Akademi Militer, yaitu Graha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Di Magelang, Prabowo makan bersama Presiden Jokowi di warung bakso Bandongan.

Usai makan Bakso dengan presiden, Prabowo menghadiri acara diskusi Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh relawannya di Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo mengatakan bahwa program makan siang gratis tidak hanya dibutuhkan oleh para siswa, melainkan juga para guru.

Sementara itu, Gibran dijadwalkan berkampanye di Pekalongan, Tegal, dan Brebes. Kegiatannya bertemu dengan pengrajin batik dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pekalongan pada Senin pagi.

Kemudian, Gibran dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Tegal untuk bertemu dengan komunitas nelayan dan pengrajin tembaga.

Dalam kampanyenya, putra sulung Presiden Jokowi ini berjanji bakal membantu usaha para pengrajin batik Pekalongan.

Saat bertemu komunitas petani di Tegal, Jawa Timur, Gibran juga berjanji akan menghapus Kartu Tani jika dirinya memenangkan Pemilu 2024.

Gibran menyebut, wacana itu muncul karena pasangan Prabowo-Gibran tidak ingin menyulitkan para petani mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
 

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa masyarakat di Ambon dan Banda Neira, pada hari ke-63 kampanye Pilpres 2024, Senin, sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md mengunjungi Pekanbaru.

Di Maluku, Ganjar optimistis menangkan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, saat berkampanye di Ambon, Ganjar menjanjikan akan menciptakan lapangan kerja lebih baik hingga melunasi utang petani dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) jika terpilih pada Pilpres.

Dalam kegiatan kampanyenya, capres berambut putih itu mengunjungi situs sejarah di Banda Neira, seperti Benteng Belgica, Museum Sejarah Banda Neira, Istana Mini dan Rumah Syahril.

Sementara itu, Mahfud MD menghadiri silaturahmi bersama Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh di Pemuda Riau di Hotel Premiere Pekanbaru, Riau, pukul 09.15 WIB.

Pada pukul 11.15 WIB, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum ini akan menghadiri peresmian gerai UMKM progresif dan ramah tamah di Sultan Kopi Tiam, Pekanbaru.

Mahfud mengakhiri kampanyenya dengan menghadiri 'Kampanye Politik' di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru, pukul 13.45 WIB.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali******

Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali
Ilustrasi - Petugas kepolisian melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/6). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/kye/pri.
Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu.
Boyolali (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan lagi seorang terduga teroris di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan bahwa identitas lengkap terduga teroris tersebut dikantongi oleh Densus 88.

"Ini pengembangan yang kemarin, berkaitan dengan kemarin juga,' katanya.

Ia mengatakan bahwa penangkapan warga Kecamatan Cepogo tersebut pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

"Penangkapannya katanya di jalan," kata Kapolres.

Menyinggung mengenai penggeledahan oleh Densus, menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari polsek setempat.

"Laporan dari kapolsek belum ada di rumahnya, tetapi di kemudian hari, saya belum tahu. Anggota kami masih standby di polsek," katanya.

Mengenai keterkaitan terduga teroris dengan jaringan tertentu, AKBP Petrus Parningotan juga belum dapat menyampaikannya.

"Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu. Katanya masih seputar kemarin. Pengembangan kemarin itu," kata Kapolres.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya apabila dimintai bantuan terkait dengan hal itu.

Sebelumnya, pada hari Kamis (25/1) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sepuluh terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI
Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pada slot

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
pinjam uang di home credit
link gacor sekarang
cuan88
pinjam 1 juta
situs slot resmi asia
katsu5
paito harian oregon 7 angkanet
situs slot gacor banyak bonus
asakita pinjaman online
Daftar isi semua bab
Bab 1 betfordeal
Bab 2 maxwin olympus bet 1000
Bab 3 link slot gacor jam sekarang
Bab 4 live slot maxwin
Bab 5 10 togel
Bab 6 betwin4d
Bab 7 meja777
Bab 8 link slot raffi ahmad
Bab 9 situs slot gacor bulan ini
Bab 10 slot paling gacor malam ini
Bab 11 slot gacor maxwin member baru
Bab 12 sky77
Bab 13 di togel
Bab 14 pinjaman online angsuran bulanan
Bab 15 pos4d88
Bab 16 pola kakek zeus maxwin
Bab 17 situs slot cuan
Bab 18 slot gacor to
Bab 19 buku mimpi 2d bergambar berurutan
Bab 20 jambitoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7211bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

latihan kecil

tebak angka jitu
Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sial dan beruntung

situs yang paling gacor
Ketua KPU: Biaya kirim logistik pemilu di Papua Rp150 juta per TPS
Arsip foto - Distribusi logistik pemilu ke Yalimo dari Bandar Udara Wamena, Papua. ANTARA/Marius Frisson Yewun/aa.
Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui biaya untuk pengiriman logistik pemilu di Papua menghabiskan dana sekitar Rp150 juta per TPS.

Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.

Baca juga: Polda Sumut bantu KPU distribusi logistik ke wilayah 3T

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

"Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik," ungkap Steve Dumbon.

Ketika ditanya apakah logistik sudah didistribusikan, Ketua KPU Papua mengakui, saat ini KPU di kabupaten dan kota masih tahap pengepakan karena baru terima formulir-formulir.

Untuk pendistribusian nantinya akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silahkan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.

Wilayah kerja KPU Papua meliputi sembilan kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen serta Kepulauan Yapen.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

membobol pinjol ilegal
Ketua KPU: Biaya kirim logistik pemilu di Papua Rp150 juta per TPS
Arsip foto - Distribusi logistik pemilu ke Yalimo dari Bandar Udara Wamena, Papua. ANTARA/Marius Frisson Yewun/aa.
Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui biaya untuk pengiriman logistik pemilu di Papua menghabiskan dana sekitar Rp150 juta per TPS.

Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.

Baca juga: Polda Sumut bantu KPU distribusi logistik ke wilayah 3T

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

"Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik," ungkap Steve Dumbon.

Ketika ditanya apakah logistik sudah didistribusikan, Ketua KPU Papua mengakui, saat ini KPU di kabupaten dan kota masih tahap pengepakan karena baru terima formulir-formulir.

Untuk pendistribusian nantinya akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silahkan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.

Wilayah kerja KPU Papua meliputi sembilan kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen serta Kepulauan Yapen.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir tahun 1000 M

link link slot gacor
KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro
Arsip foto - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (kiri) berjalan menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

tukang sampah pesawat

garena4d
Jalan lintas Riau-Sumbar sudah bisa dilewati dengan lancar
Jalan lintas Riau-Sumatera Barat (Sumbar) di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau kini sudah bisa diakses dengan baik, karean material longsor yang menimbun badan jalan sudah dibersihkan Kastker PJN Wilayah I Provinsi Riau. ANTARA/HO-Humas BPBD Riau/pri.
Pengendara perlu hati-hati dan waspada ketika melewati jalan lintas Riau-Sumbar yang berada di titik longsor.
Pekanbaru (ANTARA) - Kendaraan roda empat dan dua kini sudah bisa kembali mengakses jalan lintas Riau-Sumbar, Kilometer 90, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, setelah Jumat (26/1) pukul 05.00 WIB tertimbun material longsor.

"Jalan tersebut kembali normal setelah Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau menurunkan alat berat dan petugas di lokasi untuk membersihkan material longsor terdiri dari tanah, kayu, pohon tumbang, pasir dan batu yang menimbun badan jalan itu," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau M Edy Afrizal dalam keterangannya, di Pekanbaru, Sabtu.

Menurut Edy, jalan lintas Riau-Sumbar sudah bisa dilewati dua jalur sejak Jumat (26/1) sore dan Sabtu (27/1), karena badan jalan sudah bersih dari material longsor.

Akan tetapi, katanya mengingatkan, pengendara tetap harus waspada dan berhati-hati karena pada musim hujan cenderung bisa memicu bencana longsor pada titik lokasi tertentu yang potensial terjadi longsor.

"Pengendara perlu hati-hati dan waspada ketika melewati jalan lintas Riau-Sumbar yang berada di titik longsor. Karena daerah ini rawan longsor, dan sepanjang jalan tersebut banyak tebing ditumbuhi rumput dan pohon kayu Apalagi hujan masih sering terjadi di lokasi rawan longsor," katanya.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau Rudisman mengatakan proses pembersihan jalan tertimbun material longsor adalah untuk memastikan akses transportasi dapat kembali beroperasi lancar.

"Penanganan badan tertimbun longsor didukung dua unit ekskavator dan dua unit wheal loader, serta satu unit motor greader serta 1 unit water pump diturunkan untuk membersihkan lokasi longsor yang cukup tinggi," katanya pula.

Jalan Lintas Riau-Sumbar tepatnya di Kilometer 90, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau terjadi longsor pada Jumat (26/1) pukul 05.00 WIB. 
Baca juga: Jalan lintas Curup-Lebong Bengkulu bisa dilalui kembali
Baca juga: Bengkulu optimis perbaikan jalan nasional ambles rampung akhir Januari

Pewarta: Frislidia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

buku tafsir 1000 mimpi 2d bergambar
Kali Cipinang meluap, puluhan rumah di Kelurahan Makasar banjir
Seorang warga bersama anaknya melintas di jalan yang terendam banjir di RW 04 Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Di sini memang sering terjadi banjir
Jakarta (ANTARA) - Puluhan rumah di Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu pagi, terendam banjir hingga mencapai ketinggian 70 sentimeter (cm) akibat meluapnya Kali Cipinang.
"Ada 90 rumah di 14 rukun tetangga (RT) dari 3 RW (04, 05 dan 07) di Kelurahan Makasar yang terdampak banjir. Banjir terjadi sekitar pukul 06.00 WIB," kata Lurah Makasar Nasrudin ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ketinggian air di permukiman warga itu diperkirakan mencapai 30 cm hingga 70 cm di 14 RT tersebut.
"Ketinggian air yang paling tinggi di RW 04," ujarnya.
Nasrudin menuturkan curah hujan yang tinggi sejak Rabu dini hari menyebabkan Kali Cipinang meluap, sehingga merendam puluhan rumah warga. Pihaknya telah menyiapkan satu unit pompa portabel untuk mengatasi banjir tersebut. "Tidak ada warga yang mengungsi karena kondisinya masih aman. Mudah-mudahan air cepat surut," kata Nasrudin.
Salah satu warga RT 03/RW 04 Tri mengatakan banjir mulai merendam rumah warga sekitar pukul 06.00 WIB.
"Banjir terjadi karena meluapnya Kali Cipinang usai diguyur hujan deras. Ketinggian air mencapai 30 cm-70 cm," kata dia.
Dia mengaku di kawasan Makasar memang sering kali terjadi banjir, baik karena air kiriman atau pun karena hujan deras yang melanda Jakarta.
"Di sini memang sering terjadi banjir," katanya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak sebanyak 17 rukun tetangga (RT) dan 22 ruas jalan terendam banjir.
Dari 17 RT itu, ke-15 RT diantaranya berada di Jakarta Timur, yakni satu RT di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas dengan ketinggian air 30 cm, dengan penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang. Kemudian, satu RT di Kelurahan Dukuh, Kecamatan. Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm dan 13 RT di Kelurahan Makasar dengan ketinggian 30 cm. Sementara tiga ruas jalan di Jakarta Timur juga terendam banjir yakni Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, dengan ketinggian 20 cm, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur (Titik Kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati) dengan ketinggian 10 cm, Jalan Raya Ciracas dengan ketinggian air 10 cm.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024